Rabu, 13 Pebruari 2019

Bitcoin Cs Sah Diperdagangkan di Bursa Komoditi, Bagaimana Isi Aturannya?

Aturan ini diharapkan memberi perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi aset kripto.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) Kementerian Perdagangan resmi menyatakan aset kripto seperti bitcoin dan sejenisnya dapat diperdagangkan di bursa berjangka komoditi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

 

Kepala Bappepti, Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan sejak terbitnya aturan ini aset kripto secara resmi dinyatakan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka komoditi. Menurutnya, aturan ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum sekaligus melindungi para pelaku yang terlibat dalam transaksi aset kripto.

 

“Kami ingin memberi perlindungan kepada masyarakat yang ingin berinvestasi di aset kripto supaya jangan sampai ketipu dengan penjual-penjual nakal. Mereka (penjual nakal) ngaku punya banyak koin (aset kripto) tetapi kenyataannya tidak sesuai,” kata Wisnu kepada hukumonline, Selasa (12/2).

 

Aturan ini menyatakan setiap aset kripto dapat diperdagangkan dengan syarat minimal yaitu berbasis distributed ledger technology, berupa Aset Kripto utilitas (utilty crypto) atau Aset Kripto beragun aset (Crypto Backed Asset), nilai kapitalisasi pasar (market cap) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (coinmarketcap) untuk Kripto Aset utilitas, masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia, memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (digital talent) dan telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

 

Kemudian, perdagangan aset kripto hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti. Dalam memperoleh persetujuan bursa berjangka aset kripto harus memenuhi persyaratan  memiliki modal disetor paling sedikit Rp 1,5 triliun. Kemudian, bursa berjangka aset kripto juga wajib mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp 1,2 triliun dan memiliki paling sedikit tiga pegawai yang bersertifikasi Certified Information Systems Security Professional (CISSP).

 

Pedagang fisik aset kripto juga wajib memenuhi persyaratan memiliki modal disetor paling sedikit Rp1 triliun, pedagang juga wajib mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp800 miliar.

 

Kemudian, pedagang aset kripto juga harus memiliki struktur organisasi minimal Divisi Informasi Teknologi, Divisi Audit, Divisi Legal, Divisi Pengaduan Pelanggan Aset Kripto, Divisi Client Support, Divisi Accounting dan Finance. Selain itu, pedagang juga wajib memiliki sistem dan/atau sarana perdagangan online yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto yang terhubung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua