Rabu, 13 Pebruari 2019

Larangan Hakim Dukungan Kontestasi Politik di Sosmed, Ini Pesan KY

Jika hakim memperlihatkan kecenderungan pilihan politiknya pada publik termasuk melalui media sosial yang dapat diakses publik pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Aida Mardatillah
Gedung KY. Foto: RES

Dalam beberapa bulan terakhir, perhelatan konstestasi Pemilu 2019 semakin hari semakin memanas baik pemilu legislatif (pileg) maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2019 yang diikuti dua pasangan calon (paslon), Joko Widodo-Ma’ruf Amin (01) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno (02). Aksi saling dukung calon legislatif atau kedua paslon itu terus mewarnai di berbagai media terutama media sosial (medsos).

 

Meningkatnya suhu politik jelang pelaksanaan Pemilu 2019 itu komunitas atau profesi tertentu yang seharusnya dituntut netral, justru kerap menunjukan dukungan atau keberpihakan terutama terhadap paslon Pilpres 2019 itu. Misalnya, sikap dukungan pada paslon tertentu ditunjukan oleh seseorang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat negara, termasuk hakim di medsos.   

 

Untuk itu, belum lama ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) pada MA mengeluarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 2019 tentang Larangan Hakim Berpolitik yang ditandatangani Herri Swantoro pada 7 Februari 2019. Dalam surat edaran itu, hakim sebagai pejabat negara diwajibkan menjaga sikap netralitas baik dalam sikap, perkataan, maupun perbuatannya terkait pelaksanaan pemilu legislatif ataupun pilpres 2019. Terlebih, hakim pada peradilan umum memiliki kewenangan memutus perkara pidana pemilu.       

 

Menanggapi surat edaran ini, Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Achmad Jayus mengatakan sebenarnya larangan hakim berpolitik memang sudah diatur dalam UU dimana hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota partai politik dan SKB Ketua MA dan Ketua KY Tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

 

Karena itu, Surat Edaran Dirjen Badilum ini hanya memberi penekanan kepada para hakim agar tidak menunjukan sikap dukungan atau keberpihakan terhadap partai politik atau paslon tertentu dalam konstestasi Pemilu 2019 ini. “Yang jelas di luar hakim peradilan umum, yakni hakim peradilan agama dan hakim tata usaha negara (TUN) juga tidak diperbolehkan berpolitik karena UU dan KEPPH memang melarangnya,” kata Jaja saat dihubungi Hukumonline, Rabu (13/2/2019).

 

Surat edaran ini berisi empat larangan yang wajib dihindari para hakim. Pertama, hakim harus imparsial dan independen. Kedua, hakim dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon. Ketiga, hakim dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon, visi-misi, mengeluarkan pendapat yang menunjukkan keberpihakan salah satu calon. Keempat, hakim dilarang berfoto dengan bakal calon.

 

Komisioner KY Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Sukma Violetta mengingatkan jelang pemilu agar para hakim menunjukkan keteguhannya dalam menjaga sikap netral terutama di media sosial. Terlebih, KEPPH sejak awal melarang hakim memihak salah satu pihak yang berperkara di pengadilan, bahkan hakim dilarang memberi kesan keberpihakan. (Baca Juga: KY dan Mitra Komit Wujudkan Peradilan Pemilu Jurdil dan Berwibawa)

 

Meski begitu, terkait pilihan terhadap calon-calon yang berkontestasi dalam pemilu (pileg dan pilpres) merupakan hak masing-masing hakim sebagaimana warga negara lain.  “Akan tetapi, sangat diharapkan para hakim tidak menunjuk (keberpihakan/dukungan) kepada publik. Karena perkara sengketa atau pidana pemilu akan diadili oleh para hakim di pengadilan negeri dan TUN,” kata Sukma.

 

Menurutnya, jika hakim memperlihatkan kecenderungan pilihan politiknya pada publik termasuk melalui media sosial yang dapat diakses publik pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sebab, sikap ini dianggap lembaga peradilan tidak menjunjung tinggi ketentuan KEPPH terutama melanggar prinsip indepedensi dan imparsial (keberpihakan).

 

Sebelumnya, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro menerangkan surat edaran larangan hakim berpolitik untuk menjaga para hakim di lingkungan peradilan umum agar tidak terseret pada tindakan politik praktis yang berujung pada keberpihakan dan menggangu independensi hakim. Apalagi, hakim di lingkungan peradilan umum semua tingkat peradilan berwenang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pidana pemilu.

 

“Sebelum terjadi yang dapat menciderai marwah hakim, maka harus dicegah dengan memberi batas-batas yang tidak boleh dilanggar seluruh hakim,” kata Hakim Agung Kamar Pidana ini. Baca Juga: Hakim Dilarang Komentar dan Like Status Sosmed Caleg, Begini Edaran Badilum MA

 

Menurutnya, surat edaran Dirjen Badilum ini bukan berarti hakim di lingkungan peradilan agama dan TUN dapat melakukan keberpihakannya terhadap para calon legislatif atau salah satu calon presiden tertentu. Sebab, larangan hakim tidak boleh berpolitik memang telah diatur dalam KEPPH. “Hanya saja, Surat Edaran ini bentuk sikap tanggap dari Dirjen Badilum untuk menyikapi persoalan penanganan pemilu di peradilan umum,” kata dia.

 

Untuk diketahui, MA telah mengeluarkan tiga Peraturan Mahkamah Agung (Perma) untuk mempersiapkan penanganan sengketa pemilu yang masuk kewenangan pengadilan. Pertama, PERMA No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di MA. Kedua,  PERMA No. 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemlihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketiga, PERMA No. 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Proses Pemlihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. (Baca Juga: Begini Isi 3 PERMA Penyelesaian Sengketa Pemilu di Pengadilan)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua