Rabu, 13 Pebruari 2019

Soal Larangan Rapat di Hotel, Ini Penjelasan PHRI

Kebijakan larangan rapat di hotel tak hanya merugikan pelaku usaha, pemerintah juga bisa dirugikan.
Hamalatul Qur'ani
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Foto: RES

Pasca munculnya pemberitaan adanya larangan melakukan rapat atau seminar di hotel, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi hal itu, Rabu (13/2). Terlebih, baru-baru ini Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, telah mengklarifikasi bahwa dirinya tak pernah mengeluarkan aturan larangan rapat di hotel kepada pegawai pemerintah di daerah.

 

Sebetulnya, Tjahjo menyebut hanya mengeluarkan pernyataan kepada internal Kementerian Dalam Negeri agar membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) internal dalam menerima konsultasi pemda terkait anggaran, bukan larangan untuk melakukan rapat dan seminar di hotel dan restora.

 

“Justru, hampir 100 persen kegiatan Kemendagri di berbagai tingkatan, dilaksanakan di hotel,” kata Tjahjo seperti dilansir Antara Selasa (12/2).

 

Adapun arahan untuk membuat SOP tersebut, disebut Tjahjo sebagai bentuk respons atas kasus dugaan penganiayaan staf KPK di hotel borobudur, dimana kala itu Pemda Papua mengundang konsultasi Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri ke Hotel Borobudur malam hari, untuk membahas anggaran daerah tanpa seizin Mendagri. Oleh karena itu, kata Tjahyo, konsultasi anggaran antara pemda dengan Kemendagri sebaiknya tidak dilaksanakan malam hari di hotel, namun di kantor Kemendagri agar tidak menimbulkan bermacam penafsiran.

 

“Setelah kasus penganiayaan staf KPK karena KPK mendapat laporan ada rapat malam bahas anggaran daerah di hotel, maka kalau rapat anggaran di hotel jangan malam hari. Saat pembahasan anggaran antara pemda Papua dan Ditjen Keuda serta DPRD timbul penafsiran yang diindikasikan macam-macam," ucap Tjahjo.

 

Ketua PHRI Haryadi Sukamdani mengatakan bahwa pemberitaan terkait larangan mengadakan seminar dan rapat di hotel harus diluruskan mengingat dampaknya bisa memukul industri perhotelan, termasuk UMKM maupun pemerintah sendiri.

 

Padahal, kata Haryadi, berdasarkan klarifikasi Mendagri disebutkan pihaknya tak pernah mengeluarkan kebijakan berupa larangan rapat/seminar di hotel, melainkan hanya berupa imbauan agar konsultasi Pemda dengan Mendagri dilakukan di kantor kementerian.

 

Belajar dari kebijakan yang dulu tahun 2015 pernah diambil pemerintah sendiri, kata Haryadi, saat itu Menpan RB mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran yang melarang kegiatan ASN untuk melakukan kegiatan di Hotel. Ketika itu juga terjadi penurunan income yang luar biasa dan sangat memukul industri perhotelan.

 

Ditambahkan oleh Ketua  PHRI Sumatera Barat, Maulana Yusran, Waktu berlakunya SE Menpan RB 2015 itu, terjadi penurunan okupansi hotel hingga 20%, namun yang lebih beratnya lagi makanan dan minuman yang mayoritas pemasoknya di daerah adalah UMKM.

 

Apalagi, kata Maulana, 40% pendapatan hotel itu dari food & beverages, bukan dari room. Hal ini jelas akan sangat mempengaruhi daerah, terutama UMKM, mengingat mayoritas pemasok food & beverages di hotel-hotel daerah juga merupakan UMKM. “Jadi kenapa statement ini jadi sensitif? karena itu akan mempengaruhi daerah, jadi harus cepat diklarifikasi,” tukas Maulana.

 

(Baca Juga: Larangan PNS Rapat di Hotel Dinilai Tepat)

 

Faktanya, kebijakan ini juga tak hanya merugikan pelaku usaha, kata Hariyadi, pemerintah sendiri juga bisa dirugikan akibat kebijakan ini. Alasannya, Hariyadi menyebut banyak kantor pemerintah dan lembaga negara yang fasilitasnya tidak memadai, sehingga kebutuhan untuk melakukan seminar dan rapat di hotel merupakan hal yang tak bisa dielakkan dan justru dapat lebih menghemat anggaran.

 

Saat rapat tidak dilakukan di hotel, jelas Haryadi, maka pemerintah melakukannya di kantor masing-masing dan itu lebih mahal karena harus menyediakan tempat, katering, sewa ac dan perlatan lain serta tamu-tamu mereka dari daerah harus diinapkan di hotel, sehingga biaya transport juga perlu ditambah.

 

“Hotel merupakan tempat fasilitas akomodasi semua kegiatan bisa dilakukan di situ termasuk mice. Justru dulu SE yang dibuat Pak Yuddy Chrisnandi mengakibatkan biaya yang dikeluarkan pemerintah lebih besar. Pas evaluasi, justru dampak ke pemerintah jadi buruk dan enggak efisien, padahal kalau dilakukan di hotel pemerintah lebih hemat karena menyatu dengan akomodasi,” sebut Haryadi.

 

Sekadar informasi, Menteri PAN/RB kala itu, Yuddy Chrisnandi memang mengeluarkan Surat Edaran No. 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor, SE tersebut ditetapkan tanggal 17 November 2014. SE yang berisi perintah untuk menghentikan rencana FGD serta rapat teknis di luar kantor seperti di hotel, villa/cottage/resort itu, awal pertimbangannya memang dalam rangka penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja pegawai khususnya terkait pembatasan kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor.

 

Akan tetapi, Menpan RB mencabut SE 11/2014 tersebut melalui Peraturan Menteri PAN-RB No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor, yang ditandatangani Menteri PAN/RB sekaligus diundangkan pada tanggal 1 April 2015. Ditegaskan dalam Pasal 4 Permen 6/2015 itubahwa dengan berlakunya Permen a quo maka SE Menpan RB No. 11 Tahun 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

 

Lain halnya dengan pemberitaan yang baru-baru ini beredar, Haryadi menyebut tidak ada aturan yang dicabut karena memang Mendagri berdasarkan klarifikasinya tak pernah mengeluarkan aturan berupa larangan mengadakan rapat dan seminar di hotel. Saat dikonfirmasi, Haryadi menyebut hingga kini pihaknya memang belum terkena dampak dari pemberitaan itu, hanya saja klarifikasi tetap harus segera dilakukan agar tidak terjadi penurunan okupansi.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua