Rabu, 13 February 2019

Lembaga Legislasi Diyakini Solusi Atasi Persoalan Penataan Regulasi

 

Terus ubah sistem

Sementara Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) M. Nur Sholikin mendorong pemerintah terus mengubah sistem penataan regulasi yang lebih efektif. Dalam beberapa tahun terakhir, komitmen pemerintah melakukan penataan regulasi semakin kuat, sehingga perbaikan sistem penataan regulasi mesti menjadi program yang berulang.

 

Dalam berbagai kajian, PSHK menemukan berbagai kekurangan dalam sistem penataan regulasi. Misalnya, tumpang tindih antar peraturan dari semua peraturan perundang-undangan yang ada; ada kekurangan dana sistem penataan regulasi. Hal ini diperparah dengan lemahnya sistem pengawasan dan monitoring peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku.

 

Menurutnya, peraturan perundang-undangan yang tumpah tindih yang tersebar di banyak kementerian/lembaga berdampak dan menunjukan tidak terdapat satu otoritas yang kuat dalam membuat sebuah kebijakan tertentu. Khususnya, pembuatan kebijakan yang berbasis pada hasil monitoring dan evaluasi menyeluruh dari peraturan perundang-undangan terkait.

 

Karena itu, baginya realisasi agenda reformasi penataan fungsi dan kelembagaan sistem perundang-undangan di Indonesia amatlah mendesak. Hanya saja, usulan pembentukan lembaga baru bidang regulai mesti dipahami sebagai upaya dan ikhtiar menata fungsi legislasi agar lebih baik. Dan tidak mengarah pada pembubaran unit kerja tertentu, tetapi merelokasi atau menggabungkan unit tertentu sebagai satu kesatuan.

 

“Reformasi penataan regulasi dari aspek kelembagaan ini diharapkan membawa perbaikan dan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia.” Baca Juga: DPR Disarankan Ubah Strategi Penyelesaian RUU

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua