Kamis, 14 Pebruari 2019

Pokok-pokok Penyederhanaan Aturan Ekspor Kendaraan CBU

Merupakan kebijakan jangka pendek.
Fitri Novia Heriani
Menko Perekonomian Darmin Nasution. Foto: RES

Untuk mengatasi defisit neraca perdagangan dan melemahnya transaksi berjalan (CAD), pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memberikan kemudahan ekspor. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan ekspor, meningkatkan investasi dan mengendalikan impor.

 

Kali ini, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah melalui simplifikasi prosedur ekspor kendaraan bermotor dalam keadaan utuh/Completely Build Up (CBU) dengan menerbitkan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai nomor PER-01/BC/2019 tentang Tata Laksana Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi tertanggal 11 Februari 2019.

 

Dalam peraturan tersebut, pemerintah mendorong percepatan proses ekspor dengan memberikan kemudahan berupa pemasukan kendaraan CBU ke Kawasan Pabean tempat pemuatan sebelum pengajuan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan pemasukan tidak memerlukan Nota Pelayanan Ekspor (NPE), dan pembetulan PEB paling lambat 3 hari sejak tanggal keberangkatan kapal.

 

“Simplifikasi prosedur ekspor kendaraan bermotor CBU ini merupakan salah satu kebijakan jangka pendek yang diambil pemerintah, diharapkan efeknya akan segera meningkatkan nilai ekspor kita,” kata Darmin dalam siaran pers yang diterima oleh hukumonline, Selasa (12/2).

 

Sebelum aturan baru ini berlaku, setiap kendaraan bermotor yang akan diekspor wajib mengajukan PEB, menyampaikan NPE,dan apabila terdapat kesalahan maka pembetulan jumlah dan jenis barang harus dilakukan paling lambat sebelum masuk Kawasan Pabean, sehingga waktu yang diperlukan lebih lama, ditambah lagi masih diperlukan proses grouping atau pengelompokan ekspor yang sangat kompleks, seperti berdasarkan waktu keberangkatan kapal, negara tujuan, vehicle identification number (VIN), jenis transmisi, sarana pengangkut, waktu produksi, dan lainnya.

 

Bahkan, beberapa perusahaan manufaktur yang tidak memiliki yard/lapangan harus menyewa yard/lapangan ditempat lain untuk melakukan kegiatan di atas. "Ini intinya adalah menghilangkan beberapa tahapan dalam mengekspor kendaraan CBU, dan pada akhirnya (eksportir) mendapat insentif dalam bentuk penghematan biaya-biaya ekspor," tegas Darmin.

 

Dengan pengaturan yang baru, proses ekspor dipercepat dengan cara mengintegrasikan data yang masuk pada inhouse system Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) dan sistem DJBC untuk kemudian dilakukan barcode scanning terhadap VIN setiap kendaraan bermotor yang akan naik ke atas kapal untuk diekspor.

 

Darmin menegaskan, proses yang kian mudah ini akan dapat meningkatkan competitiveness advantage karena akurasi data lebih terjamin dan proses bisnis dilakukan secara otomatis melalui integrasi data antara perusahaan,TPS, dan DJBC.

 

(Baca: Potensi Pelanggaran Implementasi PP DHE yang Perlu Diantisipasi Pemerintah)

 

Selain itu, memberikan efisiensi penumpukan di Gudang Eksportir sehingga Inventory Level rendah. Pembuatan invoice dan pengajuan PEB dilakukan setelah semua kendaraan bermotor CBU berada di TPS dan siap dikirim, dan pengiriman ke TPS dapat dilakukan secara langsung setelah selesai produksi tanpa menunggu mendapatkan NPE. Dengan Inventory Level yang rendah maka gudang eksportir dapat dimanfaatkan untuk penumpukan CBU hasi peningkatan kapasitas produksi.

 

Selain itu, simplifikasi ini juga dapat memaksimalkan jangka waktu penumpukan di Gudang TBS selama tujuh hari karena proses grouping dan final quality control sebelum pengajuan PEB dalat dilakukan di TPS, serta menurunkan biaya trucking karena jumlah truk berkurang dan logistic partner tidak perlu investasi truk dalam jumlah banyak.

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyederhanaan aturan tersebut akan mempermudah proses dengan mengintegrasikan data yang masuk pada in-house system Indonesia Kendaraan Terminal dan sistem DJBC untuk kemudian dilakukan barcode scanning terhadap vehicle identification number (VIN) setiap kendaraan bermotor yang akan diekspor.

 

“Proses ini diharapkan dapat meningkatkan keuntungan kompetitif,” kata Sri.

 

Menurutnya, beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dari proses ini adalah pertama, akurasi data lebih terjamin sebab proses bisnis dilakukan secara otomatis melalui integrasi data antara perusahaan, tempat penimbunan sementara (TPS), dan DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).

 

Kedua, efisiensi penumpukan di gudang eksportir sehingga inventory level rendah, sehingga gudang eksportir dapat dimanfaatkan untuk penumpukan kendaraan CBU hasil peningkatan kapasitas produksi. Ketiga, dapat memaksimalkan jangka waktu penumpukan di Gudang TPS selama tujuh hari karena proses pengelompokan dan final quality control sebelum pengajuan PEB dapat dilakukan di TPS.

 

Keempat, menurunkan biaya truk karena jumlah truk berkurang dan mitra logistik tidak perlu investasi truk dalam jumlah banyak. Selain itu, pemakaian truk menjadi lebih efisien dan maksimal karena digunakan setiap hari dan merata jumlah ritasenya.

 

Produsen Kendaraan Terbesar

Sri Mulyani Indrawati berharap tambahan keuntungan kompetitif tersebut berdampak positif pada kepercayaan prinsipal agar Indonesia menjadi negara produsen kendaraan terbesar di Asia Tenggara, dan 12 besar dunia yang menjadi basis ekspor kendaraan ke seluruh dunia.

 

Selain itu, penyederhanaan aturan ini dapat menurunkan tingkat stok rata-rata sebesar 36 persen dari 1.900 unit/bulan menjadi 1.200 unit/bulan, menurunkan kebutuhan truk untuk transportasi sebesar 19 persen per tahun dari 26 unit menjadi 21 unit, serta menurunkan biaya logistik hingga 10 persen yang terdiri atas biaya tenaga kerja, biaya angkut truk serta bahan baku langsung dan tidak langsung.

 

Mekanisme ekspor baru ini, lanjutnya, juga membuat biaya logistik penyimpanan dan handling akan turun menjadi sebesar Rp600 ribu/unit dan biaya truk menjadi sebesar Rp150 ribu/unit.

 

Meski demikian Sri Mulyani berharap DJBC akan terus meneliti seluruh aspek untuk mendorong ekspor dan melihat seluruh Undang-Undang dan policy yang ada agar makin efisien dalam melayani pelaku usaha maupun peningkatan daya kompetisi dalam rangka mendorong ekspor lebih tinggi.

 

“Kita juga akan melakukan policy belanja untuk kementerian lain. Semuanya dalam rangka mendukung strategi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk membuat perekonomian kita kompetitif dan sehat,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua