Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) kembali menghentikan kegiatan 231 penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Fintech Peer-To-Peer Lending) yang tidak terdaftar atau tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam jumpa pers di Kantor OJK Jakarta, Rabu (13/2), Ketua Satgas Investasi Tongam L Tobing meminta masyarakat untuk tidak melakukan pinjaman terhadap Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Tujuannya agar tidak dirugikan oleh ulah aplikasi pinjaman online ilegal tersebut.
Tongam mengatakan saat ini banyak entitas Fintech Peer-To-Peer Lending yang melakukan kegiatan kegiatan melalui aplikasi yang terdapat di appstore atau playstore bahkan juga di sosial media yang tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Aplikasi tak berizin ini berpotensi merugikan masyarakat.
Beberapa langkah pencegahan dan penanganan telah dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi terhadap pinjaman online ilegal. Langkah-langkah tersebut adalah dengan mengumumkan Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal kepada masyarakat, mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), memutus akses keuangan dari Fintech Peer-To-Peer Lending dengan cara menyampaikan imbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekening tanpa rekomendasi OJK dan melakukan konfirmasi kepada OJK untuk rekening existing yang diduga digunakan untuk kegiatan Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal, serta meminta Bank Indonesia (BI) untuk melarang Fintech Payment System memfasilitasi Fintech Peer-To-Peer Lending.
Selain itu, OJK menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum, dan meminta peningkatan peran Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) untuk penanganan Fintech Peer-To-Peer Lending. “Serta mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk menggunakan fintech yang legal,” kata Tongam.
Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi menambahkan bahwa tak semua aduan yang masuk ke Satgas Waspada Investasi OJK terkait pinjaman online ilegal dapat ditindaklanjuti oleh Satgas. Ia mengatakan bahwa laporan yang dapat ditindaklanjuti terkait pinjaman online ilegal hanya berada pada tataran ‘pinjam meminjam’. Pencegahan dan penanganan pinjaman online ilegal harus disertai kerja sama dengan pihak lain.
(Baca Juga: Gagal Bayar Pinjaman Fintech, Bisakah Dikenakan Pidana?)
Jika laporan atau aduan yang masuk ke Satgas adalah laporan adanya kekerasan dan pelecehan dari penyedia pinjaman online ilegal terhadap nasabah, maka perkara itu masuk ke ranah kejahatan cyber yang tindaklanjutnya berada di bawah Kepolisian RI. Selain itu, Hendri berharap pihak terkait seperti Kominfo dapat mengambil tindakan untuk memblokir aplikasi-aplikasi pinjaman online yang tidak berizin.