Jumat, 15 Pebruari 2019

Legalitas Virtual Currency dan Risiko Penggunaannya dalam Pendanaan Terorisme Oleh: Juwita Patty Pasaribu*)

Selama pemerintah Indonesia tidak mengakui adanya Bitcoin, maka penerapan Know Your Customer tidak ada artinya sepanjang belum diatur oleh pihak yang berwenang di Indonesia.
RED
Juwita Patty Pasaribu. Foto: Istimewa

Pada saat ini telah berkembang alat pembayaran baru (New Payment Method-NPM) yang meliputi penggunaan jasa pembayaran berbasis internet (Internet-Based Payment Services), seperti virtual currency,termasuk Bitcoin.[1] Berdasarkan laporan dari Financial Action Task Force (FATF) pada tahun 2014, virtual currency adalah:[2]

 

is a digital representation of value that can be digitally traded and functions as: (1) a medium of exchange; and/or (2) a unit of account; and/or (3) a store of value, but does not have legal tender status (i.e., when tendered to a creditor, is a valid and legal offer of payment) in any jurisdiction. It is neither issued nor guaranteed by any jurisdiction, and fulfils the above functions only by agreement within the community of users. Virtual currency is distinguished from fiat currency. It is also distinct from e-money, which is a digital representation of fiat currency used to electronically transfer value denominated in fiat currency.

 

Pengertian di atas berbeda dengan pengertian yang dijelaskan oleh The European Central Bank (ECB) pada 2012, yang mengartikan virtual currency “as a type of unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual community.”[3]

 

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, pengertian virtual currency adalah:uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik.

 

Contoh dari virtual currency adalah termasuk Bitcoin, Litecoin, Stellar, dll. Saat ini diperkirakan sekitar 1568 skema virtual currency beredar di publik. Banyak skema virtual currency beredar dalam jangka waktu yang singkat dan kemudian hilang.[4] Penggunaan virtual currency sebagai metode pembayaran telah meningkat secara tajam.

 

Dari semua virtual currency yang digunakan, Bitcoin merupakan jenis yang paling banyak diminati oleh para pelaku usaha karena dapat melakukan transaksi dengan cepat tanpa terhalang oleh libur bank-bank nasional dan tidak ada batas negara dalam mengirim dan menerima, serta biaya yang dikeluarkan lebih murah bila dibandingkan dengan transaksi menggunakan penyedia jasa keuangan.

 

Selain itu, Bitcoinmenggunakan teknologi blockchain yang memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dalam melakukan transaksi, yang tidak terdapat pada industri keuangan. Teknologi blockchain membuat semua transaksi finansial dilakukan dalam sebuah buku besar (ledger) secara digital dan tidak dikelola oleh satu organisasi atau pihak tertentu. Catatan buku besar ini disebarluaskan secara publik dan dikelola oleh ribuan komputer di dunia dalam waktu yang bersamaan, sehingga semua orang dapat mengetahui bahwa suatu transaksi telah terjadi dan tidak ada seorang pun yang dapat melawan fakta tersebut. Hal-hal tersebut menyebabkan Bitcoin menjadi yang paling diminati.[5] 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua