Jumat, 15 February 2019

Ide Lembaga Legislasi Tak Hapus Kelembagaan Lain

Usulan pembentukan lembaga baru bidang regulai mesti dipahami sebagai upaya dan ikhtiar menata fungsi legislasi agar lebih baik.
Rofiq Hidayat
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menjadi pembicara kunci dalam seminar bertajuk 'Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia' di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (13/2). Foto: RES

Beragam persoalan penataan regulasi, mulai hiper/over regulasi, saling tumpang tindih, hingga saling bertentangan selama ini juga menjadi perhatian pemerintah. Persoalan ini kerap menjadi hambatan dalam upaya kemudahan berusaha di Indonesia terutama sektor perizinan dan investasi. Karenanya, upaya reformasi penataan regulasi dengan sebuah sistem penataan peraturan perundang-undangan amat mendesak.

 

Pernyataan ini disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Prof Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro di sebuah seminar bertajuk “Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia” di Jakarta, Rabu (13/2/2019) kemarin. 

 

”Upaya implementasi reformasi regulasi menata kelembagaan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia sudah sangat mendesak,” ujarnya. Baca Juga: Lembaga Legislasi Diyakini Solusi Atasi Persoalan Penataan Regulasi

 

Menurutnya, ide pembentukan lembaga legislasi sebagai pengelola regulasi mesti dipahami sebagai upaya penataan fungsi yang tidak mengarah pada pembubaran  kementerian/lembaga atau unit kerja tertentu, tetapi merelokasi atau penggabungan unit tertentu sebagai satu kesatuan.

 

Bambang mengaku telah melakukan kajian reformasi regulasi bersama Pusat Studi Kebijakan Hukum Indonesia (PSHK). Sejak 2016-2017, Bappenas telah mengawasl simplikasi regulasi dengan fokus pada beberapa sektor yaitu perizinan, investasi, tata niaga, ekspor dan impor dengan meningkatkan kemudahan berusaha. Keempat sektor menjadi fokus, karena berdampak signisifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

 

“Yang salah satunya menjadi indikator dalam peringkat Ease of Doing Bussines (EODB) Indonesia,” ujarnya.

 

Sepanjang 2016, simplikasi 234 regulasi yang dicabut. Kemudian 75 regulasi direvisi, serta 19 regulasi beririsan dengan paket kebijakan ekonomi dari total kementerian/lembaga. Sementara pada 2017, simplikasi regulasi sebanyak 106 regulasi yang dicabut. Kemudian 91 direvisi, dan 237 regulasi digabung menjadi 30 regulasi dari total 21 kementerian/lembaga.

 

Lalu, hasil kajian tersebut menunjukan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga masih lemah. Hal ini disebabkan tidak terdapat otoritas yang kuat dan membuat kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi secara menyeluruh dalam penataan regulasi. “Fungsi harmonisasi ataupun perencanaan hanya bersifat koordinatif dan lebih fokus pada kewenangan teknis,” lanjutnya.

 

Menurutnya, lembaga pengelola regulasi semestinya dapat memastikan perencanaan regulasi dan mengatasi ego sektoral dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan sekaligus memastikan tidak hiper regulasi dan saling tumpang tindih. Dengan kualitas regulasi yang baik dapat memberi kepastian hukum sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan.

 

“Kami juga akan mengkoordinasikan sistem teknologi informasi bidang hukum untuk mendukung pelaksanaan reformasi regulasi yang berbasis machine learning dan artificial intelligence serta diperkuat dengan perhitungan cost and bennefit analysis dan regulatory impact analysis,” tambahnya.

 

Dalam kesempatan yang sama pendiri PSHK, Chandra M Hamzah menilai selain banyak regulasi tumpang tindih, peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian dan masih berlaku tanpa pernah dicabut. Ia memberi satu contoh UU No.32 Tahun 1948 tentang Pembatasan Transaksi Tunai yang masih berlaku.

 

“Penegak hukum bila menerapkan UU 32/1948 ini, banyak sekali masyarakat (yang melakukan transaksi tunai) bakal dijebloskan ke penjara. Karena salah satu ketentuannya menyebutkan transaksi di atas Rp25 ribu harus melalui jasa perbankan,” ujar Mantan Wakil Ketua KPK periode 2007-2011.

 

Senada, Direktur Eksekutif PSHK, M. Nur Sholikhin berpandangan, peraturan perundang-undangan yang tumpah tindih yang tersebar di banyak kementerian/lembaga menunjukan tidak terdapat satu otoritas yang kuat membuat kebijakan yang berbasis pada hasil monitoring dan evaluasi menyeluruh dari peraturan perundang-undangan terkait. Karena itu, realisasi agenda reformasi penataan fungsi dan kelembagaan sistem perundang-undangan di Indonesia amat mendesak.

 

Hanya saja, tambahnya, usulan pembentukan lembaga baru bidang regulai mesti dipahami sebagai upaya dan ikhtiar menata fungsi legislasi agar lebih baik. Dan tidak mengarah pada pembubaran unit kerja tertentu, tetapi merelokasi atau menggabungkan unit tertentu sebagai satu kesatuan. “Reformasi penataan regulasi dari aspek kelembagaan ini diharapkan membawa perbaikan dan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua