Sabtu, 16 Pebruari 2019

Reformasi Regulasi Sektor Energi Harus Jadi Prioritas

Peningkatan konsumsi di tengah menurunnya pencadangan dan pengembangan infrastruktur, menempatkan Indonesia pada resiko ketergantungan impor energi.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Kedua paslon presiden dan wapres mengapit Ketua KPU Arif Budiman sebelum debat pilpres I. Foto: RES

Menjelang pelaksanaan debat kandidat tahap II Pasangan Calon Presiden/Calon Wakil Presiden yang akan diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minggu, 17 Februari, terdapat sejumlah masukan dari berbagai kalangan terkait substansi debat. Debat yang akan mempertemukan kedua Calon Presiden dari masing-masing nomor urut ini akan mengangkat tema terkait Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur. Dari sejumlah masukan yang ada, salah satu diantaranya adalalh terkait reformasi regulasi sektor energi di level makro.

Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah, mengingatkan terdapat sejumlah revisi Undang-Undang di sektor energi yang hingga saat ini belum selesai juga pembahasannya di DPR. Maryati mengapresiasi langkah Calon Presiden Joko Widodo yang saat ini sebagai Presiden, telah mengeluarkan sejumlah peraturan baik di level Pereaturan Presiden atau Peraturan Menteri di sektor energi. “Tapi dari sisi Undang-Undang tidak banyak berjalan,” ujar Maryati sesaat setelah menjadi pembicara dalam sebuah diskusi, Rabu (13/2) di Jakarta.

Revisi Undang-Undang sektor energi yang hingga saat ini mandeg pembahasannya di DPR adalah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, sejumlah pasal di dalam kedua RUU tersebut sudah dibatalkan. Hal ini menjadikan reformasi kedua UU tersebut menjadi sangat mendesak. Menurut Maryati, publik ingin mengetahui pandangan kedua Calon Presiden terkait pembahasan kedua UU tersebut.

(Baca juga: Isu-Isu Krusial Sektor Ekstraktif dalam Pusaran Pemilu Presiden 2019).

Pekerjaan rumah lain regulasi di sektor energi adalah keselarasan dan harmonisasi kebijakan dan regulasi energi dengan sejumlah ketentuan sektoral. Misalnya, antara UU Energi dengan UU Migas - UU Pertambangan dan Ketenagalistrikan dan juga pada kebijakan turunan seperti RUEN-RUPTL-RKAB dan sebagainya. Tidak kalah penting adalah komitmen dan konsistensi pelaksanaan kebijakan energi dalam implementasinya. Problem terbesar sektor ini adalah adanya ketidakpastian hukum dan tidak adanya konsistensi pelaksanaan antar kebijakan atau antar regulasi.

Selain masukan terkait reformasi regulasi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan energi, PWYP mengingatkan terkait adanyaproblematika terkait ketersediaan energi, menipisnya cadangan, dan pengendalian konsumsi. Saat ini, cadangan sumber daya energi Indonesia semakin menipis di tengah menurunnya eksplorasi, pencadangan, dan investasi hulu. Berbagai sumber data yang dihimpun PWYP menyebutkan cadangan terbukti (proven reserve) minyak bumi diperkirakan akan habis kurang dari 10 tahun, batu bara hanya tersedia sampai kurang dari 28 tahun. Sementara cadangan gas bumi, meski masih dapat diproduksi hingga 43 tahun mendatang, dan potensi energi terbarukan melimpah, namun pemanfaatannya secara nasional masih sangat minim.

Konsumsi energi kian tahun terus meningkat (energi per kapita tumbuh rata2 7% per tahun:2012-2017) seiring pertambahan penduduk, kebutuhan industri dan kemajuan pembangunan nasional. Pwehatian PWYP juga terkait distribusi dan kontinuitas pemenuhan kebutuhan antara Jawa-Luar Jawa, dan antara kota-desa masih ada ketimpangan. Bagimana kedua kandidat dapat menjawab problem ketahanan energi ini dilihat dari aspek ketersediaan (availability) di berbagai wilayah dengan biaya yang terjangkau (affordability), mudah diakses (accessibility), dapat diserap oleh pasar/pengguna (acceptibility), dan berkelanjutan (continuity)?

PWYP juga mempertanyakanbagaimana arah dan strategi kedua Calon Presiden terkait Pengembangan Infrastruktur Energi Nasional, di tengah minimnya keberadaan kilang pengolahan minyak (refinary) atau penyimpangan stok (storage) membuat Indonesia menghadapi risiko krisis energi, yang rawan kekurangan pasokan dan ketergantungan pada impor (bahan bakar dan bahan mentah). Belum lagi sedikitnya ketersediaan infrastruktur energi lain seperti LNG Plants, SPBG untuk transportasi, dan kebutuhan pengembangan pipa jaringan gas bumi untuk konsumsi rumah tangga dan industri, membuat pemanfaatan cadangan gas bumi belum maksimal.

Selain itu, kurangnya integrasi dan adanya kesenjangan infrastruktur antara letak cadangan, jalur transportasi, dan area pemanfaatannya, menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur energi, selain kepastian regulasi dan perbaikan iklim usaha. Hal lain juga yang menjadi perhatian PWYP adalah sejauh mana upaya kedua kandidat dalam mengendalikan resiko ketergantungan impor dan subsidi energi.

Peningkatan konsumsi di tengah menurunnya pencadangan dan pengembangan infrastruktur, menempatkan Indonesia pada resiko ketergantungan impor energi, yang bahkan sejak tahun 2011 telah membebani dan membuat defisit neraca perdagangan. Sementara, subsidi energi justru mendominasi alokasi subsidi dari anggaran nasional (APBN), paling tidak dalam lima tahun terakhir. APBN Tahun 2019 saja, mengalokasikan subsidi energi kurang lebih sebesar 156,5 Triliun Rupiah. Secara jangka panjang, alokasi subsidi sebagai pilihan populis di tengah ketergantungan impor dan defisit cadangan harus dikendalikan, karena dapat menjadi fait accomply kebijakan yang menambah sensitifitas kerentanan daya beli.

Berikut, sejauh mana komitmen kedua kandidat terhadap mitigasi perubahan iklim, divestasi energi dan pengembangan energi terbarukan.  Indonesia bersama negara-negara G20 lain menyumbang 82 persen dari emisi gas rumah kaca di seluruh dunia. Meski berkomitmen dan telah meratifikasi kesepakatan Paris untuk mencapai penurunan suhu 1,5°C, namun laporan Brown to Green tahun 2018 mengkhawatirkan negara-negara tersebut justru mengarah pada kenaikan suhu hingga 3°C. Salah satu penyumbang emisi GRK adalah energi yang bersumber dari bahan fosil (minyak, batu bara, gas bumi, dll), yang saat ini masih mendominasi hingga lebih dari 65 persen dari sumber energi primer dalam bauran energi nasional.

Sementara, diversifikasi energi ke sumber energi terbarukan (renewable energy) belum berjalan masif. Target bauran energi terbarukan 23 persen pada tahun 2025 agaknya sulit tercapai. Padahal, cadangan sumber daya energi terbarukan melimpah – namun saat ini baru mencapai 13 persen dari komposisi bauran energi nasional.

(Baca juga: Komitmen Kedua Capres Diragukan dalam Penegakan Hukum Lingkungan).

Fabby Tumiwa dari Institute for Esential Services Reform (IESR) di tempat yang sama mengingatkan produksi energi di Indonesia sangat bergantung pada pasar energi global sehingga hal ini harus menjadi perhatian kedua Calon Presiden. Kondisi hari ini pasar kseternal sangat dinamis. Ada prediksi ke depan ekonomi dunia mengalami ancaman akibat perang dagang dan kondisi dunia pada umumnya. Menurut Fabby, harga minyak dunia yang turun saat ini sementara di saat bersamaan adanya sanksi Amerika terhadap Venezuela adalah fenomena yang tidak biasa. “Biasanya hal seperti ini(mengakibatkan harga minyak dunia) naik, tapi sebaliknya,” ujar Fabby.

IESR sendiri mendorong lima agenda utama yang harus menjai prioritas Calon Presiden jika terpilih. Pertama, teformasi tata kelola energi nasional: migas, minerba, kelistrikan, dan energi terbarukan. Kedua, ketahanan dan keamanan energi jangka panjang dengan melakukan transisi energi yang bersih dan terbarukan. Ketiga, pengendalian dan mitigasi emisi gas rumah kaca serta dampak lingkungan dari infrastruktur energi. Keempat, penyediaan energi yang berkelanjutan dan berkesinambungan dengan harga yang terjangkau dan terdistribusi merata. Kelima, peningkatan investasi energi: migas, listrik pengembangan energi terbarukan.

Fokus

Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi, Titi Anggraini mengatakan tantangan kedua Calon Presiden yang paling besar di debat kedua ini adalah menjaga konsistensi agar fokus di visi misi dan tidak bicara pada hal normatif atau sekedar mengangkat isu-isu permukaan. Titi mencatat sejumlah diksi dari dokumen visi misi dan program pasangan calon yang berkaitan dengan tema debat kali ini.

“Dari hasil bacaan saya maka Jokowi-Amin itu ada dia kalo dari 5 tema ini dia menyebut istilah energi itu sampai 27 kali, lalu kalau istilah pangan 16 kali, SDA itu sampai 12 kali meskipun selain SDA ada sumber daya hutan gitu, lalu kemudian infrastruktur 26 kali meskipun infrastruktur itu disebut infrastruktur diplomaai, ekonomi dan lain-lain,” ujar Titi. Pasangan Prabowo-Sandi terlihat lebih fokus pada sektor pangan. Di dokumen visi misi program pasangan 02 menyebut energi sebanyak 5 kali, pangan sampai 14 kali, kemudian SD Cuma sekali. Lingkungan hidup 3 kali dan infrastruktur 6 kali.

Untuk itu Titi mengingatkan, jangan sampai tema debat yang sebenarnya banyak ini kemudian tereduksi oleh fokus-fokus dari masing-masing pasangan calon. “Memang gak dilarang paslon bicara di luar visis misi program,” ujar Titi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua