Senin, 18 Pebruari 2019

OJK Segera Atur Soal Ganti Rugi Investor Akibat Kejahatan Pasar Modal

 

Meski demikian, aturan ini masih perlu kajian mendalam sebelum diterapkan. Hoesen menjelaskan saat ini pihaknya masih mengkaji mengenai kelanjutan proses hukum saat oknum pelaku kejahatan pasar modal tersebut telah mengembalikan kerugian kepada investor.

 

“Saat ini masih didiskusikan apakah proses (pemeriksaan) berhenti setelah ganti rugi atau tetap berjalan. Ini perlu harmonisasi dengan undang-undang dan banyak regulasi lainnya,” tambah Hoesen. 

 

Ketentuan disgorgement fund berbeda dari aturan ganti rugi bagi investor yang berlaku saat ini seperti yang tercantum Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Sebab, dalam aturan ini mewajibkan investor membuka rekening pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian oleh kustodian terlebih dahulu. Sedangkan, dalam disgorgement fund, investor pasar modal sudah langsung mendapatkan kompensasi ganti rugi apabila menjadi korban kejahatan pasar modal. 

 








Pemodal yang asetnya mendapat perlindungan Dana Perlindungan Pemodal adalah Pemodal yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:




  1. Menitipkan asetnya dan memiliki rekening Efek pada Kustodian

  2. Dibukakan Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh Kustodian dan

  3. Memiliki nomor tunggal identitas pemodal (single investor identification) dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.



Hal tersebut tidak berlaku bagi Pemodal yang memenuhi satu atau lebih kriteria berikut:




  1. Pemodal yang terlibat atau menjadi penyebab Aset Pemodal hilang

  2. Pemodal merupakan pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur Kustodian; dan/atau

  3. Pemodal merupakan Afiliasi dari Pihak-pihak tersebut pada angka 1 dan 2.


Sumber: Bursa Efek Indonesia                             

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua