Senin, 18 Pebruari 2019

Ketua MA: Penasihat Hukum/Terdakwa Paling Banyak Ajukan PK Perkara Korupsi

Perhelatan tahunan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminiologi Indonesia dibuka. Membahas pemberantasan korupsi dari berbagai aspek pidana.
Muhammad Yasin
Hatta Ali saat menyampaikan pidato kunci dalam pembukaan seminar nasional Mahupiki. Foto: MYS

Seminar nasional yang diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi  (Mahupiki) di kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, Senin (18/2) secara khusus mengangkat tema ‘Kebijakan Hukum Pidana  dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia’. Dihadiri ratusan peserta dari seluruh Indonesia, seminar ini menghadirkan Ketua Mahkamah Agung HM Hatta Ali sebagai pembicara kunci.

Dalam pidato kunci, Hatta Ali menjelaskan pemberantasan korupsi merupakan agenda reformasi yang telah puluhan tahun dijalankan. Beragam kebijakan dikeluarkan termasuk membentuk lembaga baru, jumlah orang yang diproses hukum karena melakukan tindak pidana korupsi terus bertambah. “Tetapi upaya yang dilakukan belum mencapai hasil yang memuaskan,” ujarnya di depan ratusan dosen, praktisi hukum, dan mahasiswa hukum yang memadati auditorium Djokosoetono FH UI.

Hatta lantas menunjuk bukti perkara korupsi yang masuk ke Mahkamah Agung. Data tahun lalu menunjukkan lebih dari 200 perkara korupsi yang dimohonkan kasasi. Yang menarik, perkara korupsi adalah permohonan terbanyak di lingkungan pidana khusus yang diajukan peninjauan kembali (PK) tahun 2018. Dari 662 perkara pidana khusus di tingkat PK, 208 perkara adalah kasus korupsi. “Tindak pidana korupsi cukup banyak kasusnya,” jelas Ketua Mahkamah Agung bergelar profesor itu. “Kadang jadi tanda tanya,” sambungnya.

(Baca juga: Pertanyaan Dua Pimpinan KPK Terkait Indeks Persepsi Korupsi Indonesia).

Secara khusus, Hatta Ali menyinggung ‘fenomena’ banyaknya permohonan PK yang diajukan ke Mahkamah Agung setelah hakim agung Artidjo Alkostar purnabakti. Dilihat dari pihak yang mengajukan, penasihat hukum atau terdakwa lebih banyak mengajukan PK dibandingkan penuntut umum. Namun ia tidak menguraikan berapa yang diajukan jaksa, berapa yang diajukan penasihat hukum atau terdakwa. “Apalagi setelah Pak Artidjo purnabakti,” ujarnya.

Artidjo Alkostar adalah hakim agung yang dikenal ‘galak’ dalam menjatuhkan pidana kasus korupsi. Sejumlah terdakwa kasus korupsi mendapatkan hukuman jauh lebih berat di tingkat kasasi atau PK ketika ditangani majelis hakim yang diketuai Artidjo. Palu Artidjo telah menghukum ‘berat’ sejumlah pelaku kasus korupsi, sehingga menimbulkan rasa takut bagi para terdakwa yang ingin kasasi. Setelah Artidjo pensiun pada 22 Mei 2018, sejumlah terpidana mengajukan PK.

Banyaknya permohonan kasasi dan PK kasus korupsi diakui Hatta cukup membuat hakim agung kewalahan. Ada tanda tanya apakah karena hakim menjatuhkan vonis terlalu ringan atau justru terlalu berat. Ia memberikan penilaian kepada masyarakat. Mahkamah Agung ingin memastikan agar pemberantasan korupsi dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Trisula

Pada bagian lain pidatonya, Hatta Ali menyinggung pentingnya perbaikan sistem hukum mealui struktur, isi dan budaya hukum. Dari sisi struktur, ada persoalan kewenangan penindakan yang sangat plural. Ada tiga lembaga yang berwenang melakukan penindakan kasus korupsi, yakni kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seharusnya, ketiga lembaga ini laksana kekuatan trisula.

Masalahnya, kritik Hatta, dengan adanya beberapa lembaga yang berwenang, koordinasi antarlembaga itu tak berjalan maksimal. Kewenangan supervisi di tangan KPK yang diberikan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam praktik justru melahirkan konflik. Hatta mencontohkan konflik antara Polri dan KPK, atau pengajuan judicial review Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dua kasus ini memperlihatkan konflik bernuansa sengketa wewenang antar lembaga penegak hukum. “Ini kontraproduktif terhadap pemberantasan korupsi,” tegasnya.

(Baca juga: Kerja Sama KPK-Inggris Singgung Kasus Garuda).

Dari sisi substansi, Hatta Ali menyinggung pentingnya mengubah UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar materi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Wakiol Ketua KPK Laode M. Syarif juga mengakui ada substansi UNCAC yang perlu diadopsi ke dalam aturan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Belum semua UNCAC diadopsi. Tetapi dengan ratifikasi, Indonesia mengikatkan diri,” ujar Laode.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua