Selasa, 19 February 2019

Otto Ungkap Efek Buruk Perpecahan Peradi

Otto sangat menyayangkan pecahnya Peradi menjadi 3 kubu ini setelah masa jabatannya. Perpecahan ini bisa berdampak pada kualitas advokat yang disumpah, namun tak sesuai kualitas dan kapabilitasnya.
Hamalatul Qur'ani
Suasana sidang gugatan Peradi Fauzie melawan kubu Luhut Pangaribuan, Senin (18/2).

Setelah sebelumnya bersaksi dalam sidang Peradi Fauzie Hasibuan melawan Juniver Girsang dalam perkara gugatan No. 683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, Otto Hasibuan kembali hadir sebagai saksi fakta dalam gugatan Peradi Fauzie melawan kubu Luhut Pangaribuan dalam Perkara No. 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, pada Senin (18/2).

 

Dalam kesaksiannya, Otto lagi-lagi menyayangkan pecahnya organisasi advokat ini. Menurutnya, perpecahan tersebut bisa berdampak pada kualitas advokat yang disumpah, namun tak sesuai kualitas dan kapabilitasnya.

 

Ia mencontohkan saat Ujian Profesi Advokat (UPA) DPN Peradi Fauzie saja, terungkap ada peserta yang memalsukan surat tanda lulus Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Sebagai Dewan Pembina, Otto langsung memerintahkan agar seluruh ijazah dan surat tanda lulus dibongkar dan diperiksa kembali. Bila pihaknya mencurigai adanya indikasi ijazah palsu yang didaftarkan, maka pihaknya langsung meminta verifikasi dari Universitas yang bersangkutan.

 

“Nah bagaimana di tempat lain? Mereka lakukan gak? Ini isu gede-nya di sini. Karena jika organisasi advokatnya tidak sah, para pencari keadilan yang bisa dirugikan akibat didampingi oleh advokat yang bahkan mungkin bukan sarjana hukum,” tegas Otto.

 

Sebelumnya, dalam sidang gugatan terhadap Peradi kubu Juniver, Otto menyebut ingin mendudukkan ketiga kubu untuk membahas jalan damai. Saat dikonfirmasi kelanjutan proses damai itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi kubu Fauzi, Thomas Tampubolon menyebut sebetulnya upaya damai dengan pihak Juniver maupun Luhut sudah dilakukan, namun karena perdamaian tidak tercapai akhirnya proses gugatan ditempuh sebagai upaya terakhir.

 

Kekuasaan tertinggi dalam organisasi Peradi, yakni Munas telah memilih Fauzie sebagai ketua DPN, kata Thomas, jadi karena kedua pihak ini mengaku sebagai ketua DPN akhirnya pihaknya memutuskan untuk melayangkan gugatan. “Karena damai tidak tercapai, tidak ada jalan lagi ya kita gugat,” tukas Thomas.

 

Terkait dengan gugatan ini, Otto berpendapat bahwa Peradi Kubu Fauzie lah yang terpilih secara sah lantaran proses pemilihannya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Peradi (AD/ART), yakni dilakukan dalam Musyawarah Nasional (Munas Peradi) di Pekan Baru.

 

Sedangkan Pemilihan Luhut yang disebut-sebut dilakukan melalui sistem one man one vote (OMOV) oleh seluruh anggota Peradi, dianggap Fauzie tak sesuai dengan AD/ART. Alasannya, proses pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi harus dilakukan melalui Munas. Munas itu, kata Otto, merupakan pertemuan dari beberapa utusan-utusan cabang untuk membicarakan perihal laporan pertanggungjawaban, program-program, membahas AD/ART baru dilanjutkan oleh pemilihan ketua umum.

 

“Kalau OMOV yang dilakukan dengan e-voting ini namanya bukan Munas karena di situ hanya dilakukan pemilihan ketua saja tanpa ada agenda lainnya. Munas itu kan bukan milik ketua saja,” kata Otto saat disambangi hukumonline.

 

Otto juga menyebut pelaksanaan OMOV oleh Peradi kubu Luhut ak sesuai dengan OMOV yang dimaksudkan dalam AD/ART Peradi yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Pasalnya, Otto menyebut bahwa OMOV yang dimaksud dalam AD/ART Peradi dilakukan ketika memilih utusan cabang yang memegang hak pilih di Munas. Jadi sistem pemilihan yang dibenarkan AD/ART itu adalah perwakilan utusan, bukan OMOV oleh seluruh anggota Peradi.

 

“Apalagi anggota Peradi itu sekarang kan sudah sekitar 60 ribuan orang, bagaimana mempertemukan ke- 60 ribu orang itu untuk Munas? Itulah mengapa dalam AD/ART yang digunakan adalah sistem perwakilan utusan cabang, pemilihan utusan itulah yang dilakukan melalui OMOV,” jelas Otto.

 

Mantan ketua DPN Peradi selama dua periode itu menyebut, jika memang pihak Luhut menginginkan OMOV oleh seluruh anggota, maka jalan satu-satunya AD/ART harus diubah terlebih dahulu, baru itu sah dilakukan. “Kita kan ahli hukum, harus taat hukum, taat asas, kalau mau begitu sistemnya mari kita Munas dulu, kita ubah dulu anggaran dasarnya kalau memang setuju OMOV,” tukas Otto.

 

(Cerita Otto Hasibuan Soal Sejarah Peradi Hingga Munas Makassar)

 

Bantahan Peradi Luhut

Sementara itu, Kuasa Hukum Peradi kubu Luhut Pangaribuan, Alvon Kurnia Palma mengatakan bahwa sistem online OMOV yang dilakukan oleh Ketua DPN Peradi kubu Luhut merupakan metodologi yang direkomendasikan untuk digunakan saat sidang komisi di Munas Pontianak.

 

Alvon menyebut penerapan metodologi itu sudah menjadi kesepakatan dalam sidang-sidang komisi. Saat Munas Makassar, Alvon menyebut Ketua Umum Peradi saat itu (Otto Hasibuan) lari dari tanggungjawabnya melaksanakan Munas II.

 

Atas permintaan para peserta dari 34 DPC Peradi, kata Alvon, Munas II Makassar tetap dilanjutkan oleh DPN Peradi yang terdiri dari Luhut Pangaribuan (Waketum), Sugeng Teguh Santoso (Waketum), Leonard Simorangkir (Waketum) dan Hasanudin Nasution (Sekjen) dengan memilih 5 (lima) orang Pimpinan Sidang Sementara.

 

Lima orang Pimpinan Sidang Sementara yang terpilih ketika itu, kata Alvon, terdiri dari Junaedi Sirait, Jhonson Panjaitan, H. Sulthani, Parasian Simanungkalit dan Lutfia Alwi berdasarkan Berita Acara Pengangkatan Pimpinan Sidang Sementara.

 

Hasil dari Munas II Makassar itu, salah satunya berupa ketetapan untuk segera dilaksanakannya Munaslub Peradi Rekonsiliasi yang dilakukan dengan sistem one man one vote (OMOV) yang merupakan rekomendasi dari Munas I Peradi di Pontianak pada tahun 2010. “Di situ menjadi legalitas dilakukan OMOV,” tukas Alvon.

 

Alvon juga mengkritisi penundaan Munas Makassar yang disebut Otto dilakukan karena terjadinya kekisruhan. Menurutnya, penundaan itu tidak dilakukan oleh DPN Peradi, melainkan ditetapkan secara sepihak oleh Otto sebagai pimpinan sidang.

 

Dalam persidangan, kata Alvon, memang Otto menyebutkan melakukan penundaan dengan bertanya kepada beberapa DPC, tapi itu tak bisa dikatakan merepresentasikan DPN.

 

“Berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang kolektif kalau dalam anggaran dasar itu kan disebutkan kalo yang namanya dpn itu terdiri dari, ketua umum, beberapa ketua, waketum, beberapa sekjen, kemudian bendahara umum dan wasekjen,” kata Alvon

 

Another false statement?
 - Agam
20.02.19 11:14
Another False & Lying Statement from Otto Hasibuan, he’s the one should responsible for what happened to PERADI (Indonesian Advocate Association). Shame on him
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua