Selasa, 19 February 2019

Otto Ungkap Efek Buruk Perpecahan Peradi

Otto sangat menyayangkan pecahnya Peradi menjadi 3 kubu ini setelah masa jabatannya. Perpecahan ini bisa berdampak pada kualitas advokat yang disumpah, namun tak sesuai kualitas dan kapabilitasnya.
Hamalatul Qur'ani
Suasana sidang gugatan Peradi Fauzie melawan kubu Luhut Pangaribuan, Senin (18/2).

Setelah sebelumnya bersaksi dalam sidang Peradi Fauzie Hasibuan melawan Juniver Girsang dalam perkara gugatan No. 683/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, Otto Hasibuan kembali hadir sebagai saksi fakta dalam gugatan Peradi Fauzie melawan kubu Luhut Pangaribuan dalam Perkara No. 667/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst, pada Senin (18/2).

 

Dalam kesaksiannya, Otto lagi-lagi menyayangkan pecahnya organisasi advokat ini. Menurutnya, perpecahan tersebut bisa berdampak pada kualitas advokat yang disumpah, namun tak sesuai kualitas dan kapabilitasnya.

 

Ia mencontohkan saat Ujian Profesi Advokat (UPA) DPN Peradi Fauzie saja, terungkap ada peserta yang memalsukan surat tanda lulus Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Sebagai Dewan Pembina, Otto langsung memerintahkan agar seluruh ijazah dan surat tanda lulus dibongkar dan diperiksa kembali. Bila pihaknya mencurigai adanya indikasi ijazah palsu yang didaftarkan, maka pihaknya langsung meminta verifikasi dari Universitas yang bersangkutan.

 

“Nah bagaimana di tempat lain? Mereka lakukan gak? Ini isu gede-nya di sini. Karena jika organisasi advokatnya tidak sah, para pencari keadilan yang bisa dirugikan akibat didampingi oleh advokat yang bahkan mungkin bukan sarjana hukum,” tegas Otto.

 

Sebelumnya, dalam sidang gugatan terhadap Peradi kubu Juniver, Otto menyebut ingin mendudukkan ketiga kubu untuk membahas jalan damai. Saat dikonfirmasi kelanjutan proses damai itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi kubu Fauzi, Thomas Tampubolon menyebut sebetulnya upaya damai dengan pihak Juniver maupun Luhut sudah dilakukan, namun karena perdamaian tidak tercapai akhirnya proses gugatan ditempuh sebagai upaya terakhir.

 

Kekuasaan tertinggi dalam organisasi Peradi, yakni Munas telah memilih Fauzie sebagai ketua DPN, kata Thomas, jadi karena kedua pihak ini mengaku sebagai ketua DPN akhirnya pihaknya memutuskan untuk melayangkan gugatan. “Karena damai tidak tercapai, tidak ada jalan lagi ya kita gugat,” tukas Thomas.

 

Terkait dengan gugatan ini, Otto berpendapat bahwa Peradi Kubu Fauzie lah yang terpilih secara sah lantaran proses pemilihannya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Peradi (AD/ART), yakni dilakukan dalam Musyawarah Nasional (Munas Peradi) di Pekan Baru.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua