Rabu, 20 February 2019

Tuntut Hak Pensiun, Mantan PNS Persoalkan UU ASN

Dinilai permohonan tidak standar, Majelis meminta Pemohon menyusun permohonan sesuai pedoman yang lazim di MK.
Aida Mardatillah
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: RES

Mantan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara (PNS/ASN) di Kabupaten Musi Banyuasin, Yuliansyah mempersoalkan sejumlah pasal dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon, yang pernah diberhentikan secara tidak hormat alias dipecat gara-gara terlibat kasus korupsi, mengalami ketidakjelasan status kepegawaiannya yang berujung tidak diperolehnya hak pensiun PNS.        

 

Di sidang pendahuluan yang digelar Selasa (19/2/2019), Pemohon memohon pengujian Pasal 13; Pasal 25 ayat (2) huruf e dan f; Pasal 27 huruf b; Pasal 50; Pasal 53 huruf e; Pasal 54 ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4) huruf b dan d; Pasal 88 ayat (1) huruf c dan ayat (2); Pasal 129 ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 134; dan Pasal 141 UU ASN terkait jenis jabatan ASN, delegasi presiden manajemen ASN kepada menteri/pimpinan lembaga/pemerintah daerah, hingga pemberhentian ASN.

 

“Pemohon dengan status pemberhentian sementara PNS ini merasa UU ASN merugikan hak konstitusionalnya,” ujar Yuliansyah dalam sidang di Gedung MK. Sidang panel pendahuluan ini diketuai Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul beranggotakan Enny Nurbaningsih dan Suhartoyo. Baca Juga: Ahli: Aturan Sanksi Pemberhentian ASN Mengandung Nilai Keadilan

 

Yuliansyah menerangkan dirinya telah menerima Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas nama Presiden Republik Indonesia tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor. 00002/KEPKA/THD/0217 tanggal 8 Februari 2017.

 

Pemohon melanjutkan setelah menerima surat pemberhentian tersebut, dirinya mengalami pemberhentian gaji dan tunjangan serta tidak diperbolehkan masuk kerja. Selanjutnya, hingga masa batas usia pensiun yang jatuh pada 21 Juli 2018, Pemohon masih mengalami ketidakjelasan status kepegawaian. Diakui Pemohon, sebelum menerima SK Kepala BKN tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut, dirinya telah dijatuhi hukuman pidana akibat tindak korupsi selama dua tahun, yakni pada 2015–2017.

 

“Saya mendapat surat dan dokumen pemberhentian dengan status tidak hormat. Lalu, saya koordinasi dengan pembuat surat karena dalam dokumen itu banyak hal yang bukan menjadi wewenang BKN Regional VII Palembang, tetapi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Namun sampai akhir pensiun pun saya belum mendapatkan kepastian,” tutur Yuliansyah.

 

Menanggapi materi permohonan ini, Anggota Majelis Panel Enny Nurbaningsih menilai materi  permohonan Pemohon masih ditemui pencampuradukan antara pengujian undang-undang dengan UUD 1945 dan penerapan undang-undang. Hal ini menyebabkan permohonan tidak berkaitan dengan kewenangan MK.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua