Rabu, 20 February 2019

Tuntut Hak Pensiun, Mantan PNS Persoalkan UU ASN

Dinilai permohonan tidak standar, Majelis meminta Pemohon menyusun permohonan sesuai pedoman yang lazim di MK.
Aida Mardatillah
Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: RES

Mantan pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara (PNS/ASN) di Kabupaten Musi Banyuasin, Yuliansyah mempersoalkan sejumlah pasal dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon, yang pernah diberhentikan secara tidak hormat alias dipecat gara-gara terlibat kasus korupsi, mengalami ketidakjelasan status kepegawaiannya yang berujung tidak diperolehnya hak pensiun PNS.        

 

Di sidang pendahuluan yang digelar Selasa (19/2/2019), Pemohon memohon pengujian Pasal 13; Pasal 25 ayat (2) huruf e dan f; Pasal 27 huruf b; Pasal 50; Pasal 53 huruf e; Pasal 54 ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4) huruf b dan d; Pasal 88 ayat (1) huruf c dan ayat (2); Pasal 129 ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 134; dan Pasal 141 UU ASN terkait jenis jabatan ASN, delegasi presiden manajemen ASN kepada menteri/pimpinan lembaga/pemerintah daerah, hingga pemberhentian ASN.

 

“Pemohon dengan status pemberhentian sementara PNS ini merasa UU ASN merugikan hak konstitusionalnya,” ujar Yuliansyah dalam sidang di Gedung MK. Sidang panel pendahuluan ini diketuai Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul beranggotakan Enny Nurbaningsih dan Suhartoyo. Baca Juga: Ahli: Aturan Sanksi Pemberhentian ASN Mengandung Nilai Keadilan

 

Yuliansyah menerangkan dirinya telah menerima Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas nama Presiden Republik Indonesia tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor. 00002/KEPKA/THD/0217 tanggal 8 Februari 2017.

 

Pemohon melanjutkan setelah menerima surat pemberhentian tersebut, dirinya mengalami pemberhentian gaji dan tunjangan serta tidak diperbolehkan masuk kerja. Selanjutnya, hingga masa batas usia pensiun yang jatuh pada 21 Juli 2018, Pemohon masih mengalami ketidakjelasan status kepegawaian. Diakui Pemohon, sebelum menerima SK Kepala BKN tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut, dirinya telah dijatuhi hukuman pidana akibat tindak korupsi selama dua tahun, yakni pada 2015–2017.

 

“Saya mendapat surat dan dokumen pemberhentian dengan status tidak hormat. Lalu, saya koordinasi dengan pembuat surat karena dalam dokumen itu banyak hal yang bukan menjadi wewenang BKN Regional VII Palembang, tetapi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Namun sampai akhir pensiun pun saya belum mendapatkan kepastian,” tutur Yuliansyah.

 

Menanggapi materi permohonan ini, Anggota Majelis Panel Enny Nurbaningsih menilai materi  permohonan Pemohon masih ditemui pencampuradukan antara pengujian undang-undang dengan UUD 1945 dan penerapan undang-undang. Hal ini menyebabkan permohonan tidak berkaitan dengan kewenangan MK.

 

Selain itu, Enny menilai Pemohon juga belum menjabarkan satu demi satu kerugian hak konstitusional yang dialami akibat berlakunya sejumlah norma yang diujikan. “Mana pasal-pasal yang benar-benar ingin diajukan pengujiannya, sehingga Pemohoon dapat menjelaskan kerugian konstitusionalnya, baik itu kerugian spesifik atau khusus atau potensial?” terang Enny.

 

Anggota Majelis Panel Suhartoyo lebih menekankan perlunya Pemohon menyempurnakan sistematika permohonan yang sesuai dengan ketentuan hukum beracara di MK. Hal ini penting agar tidak terjadi bias sistematika yang telah ditentukan MK dalam setiap pengajuan permohonan, khususnya permohonan pengujian undang-undang.

 

Sedangkan, Manahan meminta Pemohon mempelajari perkara-perkara sebelumnya yang pernah diajukan ke MK yang berkaitan atau serupa dengan yang diajukan Pemohon. Pemohon dapat mempedomani permohonan terdahulu untuk penyempurnaan/perbaikan materi permohonan ini.

 

Dengan begitu, lanjutnya, Mahkamah memiliki keyakinan untuk menindaklanjuti kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dalam perkara ini. “Jadi, pelajari (cara menyusun) permohonan yang pernah ada agar tidak kecewa nantinya,” tegas Manahan.

 

Sebelum menutup persidangan, Manahan mengingatkan apabila Pemohon ingin menyempurnakan permohonan dapat menyerahkan perbaikan permohonan selambat-lambatnya pada Senin, 4 Maret 2019 ke Kepaniteraan MK.

 

Sebagai informasi, melansir data BKN yang diterima KPK per 14 Januari 2019 menyebutkan hanya 393 PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat dari daftar 2.357 PNS yang telah divonis bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, di luar 2.357 PNS tersebut terdapat tambahan 498 PNS yang terbukti korupsi diberhentikan, sehingga total PNS yg diberhentikan adalah 891 orang. Baca Juga: Duh, Banyak ASN Terbukti Korupsi Belum Diberhentikan

 

Normatifnya, seorang ASN dapat diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau diberhentikan tidak dengan hormat. Jika ASN dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan  yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan. Ketentuan pemberhentian ini diatur dalam UU ASN, dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

 

Selain itu, sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin yang pelaksanaan pemberhentian paling lambat pada Desember 2018. Ternyata, belum semua ASN/PNS terpidana korusi diberhentikan. (Baca juga: 480 PNS Terlibat Tipikor Dipecat).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua