Rabu, 20 February 2019

Taktik ‘Terhormat’ Menangkan Sengketa Pemilu

 

Adapun latar belakang pemberlakuan ketentuan syarat sebaran suara ini, disebut Denny sebagai bentuk antisipasi lantaran mayoritas penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau jawa. Dengan begitu, elected president betul-betul merupakan calon yang mendapatkan dukungan merata secara nasional, bukan hanya karena menang ‘mutlak’ di Pulau Jawa. Terkait dengan sistem ini, Denny turut mengulas perbandingannya dengan sistem penentuan elected president di Amerika Serikat (AS).

 

(Baca: Pemilih Berhak Tahu Segala Informasi Calon Wakil Rakyat)

 

Sedangkan untuk Pileg, Denny menjelaskan bahwa konsep yang diadopsi UU Pemilu merujuk pada cara penghitungan yang diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Prancis, Andre Sainte Lague. Konsepnya, sebelum dihitung haknya untuk medapatkan kursi maka setiap partai peserta Pemilu DPR harus memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang saat ini minimal 4% dari jumlah total suara nasional. Sedangkan untuk Pemilu di DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, tak berlaku ambang batas ini.

 

Setelah lolos ambang batas, barulah perolehan kursi parpol ditentukan dengan metode Sainte Lague yang mengonversi jumlah suara menjadi kursi di DPR. Dalam hal ini, setiap parpol yang memenuhi threshold akan dibagi hasil suaranya dengan bilangan pembagi 1, terus secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya. Disamping metode Sainte Lague, Denny juga menjelaskan bagaimana metode D’Hondt yang diadopsi dari konsep Thomas Jefferson digunakan untuk perhitungan hasil House of Representatives Amerika Serikat di tahun 1791.

 

Jika muncul sengketa atas hasil pemilu baik Pilpres maupun Pileg, maka forum penyelesaiannya di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi. Lain halnya dengan sengketa proses pemilu yang forum penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Bawaslu dan dapat berlanjut melalui peradilan TUN.

 

Untuk menyelesaikan sengketa pemilu di MK, pola pikir yang harus digunakan adalah selalu waspada untuk mengantisipasi sengketa hasil pemilu sejak pemilu dilaksanakan, dengan menginventarisasi, mempersoalkan dan mengumpulkan berbagai bukti yang dipercaya dapat mempengaruhi hasil akhir penghitungan suara.

 

Efisiensi waktu sangat dibutuhkan dalam menangani hal ini, mengingat sengketa pilpres ‘harus’ diputus dalam waktu 14 hari sejak terdaftar, sebagaimana sengketa pileg ‘harus’ diputus dalam 30 hari sejak terdaftar. Para pihak memang dituntut untuk ‘tahu betul’ tahapan dan batasan waktu sengketa pemilu, dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses perkara, mempersiapkan alat bukti yang kuat dan tak mudah dibantah hingga mempelajari putusan-putusan MK sebelumnya, berikut dengan argumentasi yang pernah digunakan baik oleh para pihak yang berpekara maupun pertimbangan hakim termasuk dissenting opinion dari para hakim dalam perkara tersebut.

 

Dalam buku ini, Denny juga menjabarkan secara gamblang dan detail terkait kasus-kasus penting termasuk argumentasi popular yang berkembang pada sidang-sidang sengketa pemilu di MK. Tak kalah menarik, Denny juga menyajikan 9 tips apik nan jitu untuk diaplikasikan sebagai strategi pemenangan sengketa pemilu di MK secara terhormat.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua