Memasuki era digital revolusi industri 4.0, Rektorat Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung melakukan kerjasama dengan hukumonline.com. Bentuk kerjasama ini berupa penyediaan akses penelusuran dokumentasi hukum (Pusat data) untuk seluruh mahasiswa, dosen maupun pegawai di seluruh fakultas.
Tak dapat ditampik, kini akses mudah akan dokumen hukum secara digital sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan penelitian para civitas akademika kampus termasuk untuk mengetahui perkembangan regulasi terkini agar lebih ‘melek hukum’.
Wakil Rektor Bagian IV UNPAR Budi Husodo Bisowarno menyadari betul efek strategis dari suatu peralihan pembelajaran dari metode ‘konvensional’ menjadi ‘digital’. Bukan sekedar soal ketersediaan konten yang sangat kaya, katanya, namun pembelajaran digital juga dapat merubah banyak hal seperti pola pikir serta cara belajar yang efisien dan serba cepat dalam menangkap informasi.
“Kita ingin ada pembaharuan pembelajaran. Ilmu akan semakin terbuka yang sifatnya dapat kita akses secara unlimited, tanpa adanya batasan dan tersedia untuk semua dosen, mahasiswa dan para pegawai,” ungkap Budi dalam sambutannya saat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) layanan hukumonline university solution, Rabu (20/2).
Efek lainnya, lanjut Budi, peralihan menuju era digital akan berkorelasi positif dengan terjadinya deflasi, bukan inflasi. Biaya transport misalnya, kata Budi, bisa turun akibat adanya perubahan radikal dalam transportasi online. Hal yang sama, disebut Budi bisa saja terjadi pada bidang pendidikan. “Akan ada deflasi biaya pendidikan untuk pembelajaran online ini. Mengapa bisa begitu? Karena akan sangat mudah memperoleh ilmu pengetahuan,” tukas Budi.
Sebetulnya, kerjasama ini merupakan kerjasama lanjutan hukumonline dengan UNPAR. Bedanya, jika sebelumnya kerjasama dilakukan hanya dengan fakultas hukum, kali ini disambung oleh pihak rektorat universitas untuk seluruh fakultas. Jadi, kata Budi, kedepan seluruh civitas akademika UNPAR lintas disiplin ilmu tak lagi memiliki batasan untuk mengakses dokumen hukum. Batasan finansial mahasiswa akan akses ini juga akan terhapus.
“Jadi siapapun yang masuk ke UNPAR, tidak ada lagi pembatas atas akses pembelajaran digital ini, seperti sumber referensi hukum. Semua punya kesempatan yang sama untuk maju bersama karena adanya unlimited akses bagi semua dosen, mahasiswa dan pegawai,” katanya.