Kamis, 21 Pebruari 2019

Perjanjian Joint Venture Berujung Sengketa, Bagaimana Mekanisme Penyelesaiannya?

Penunjukan lembaga peradilan untuk memutus sengketa harus disepakati sejak awal. Lembaga peradilan umum hingga badan abitrase internasional bisa menjadi tempat untuk penyelesaian sengketa.
Mochamad Januar Rizki
Workshop Hukumonline Membedah Aspek Hukum dalam Kontrak Usaha Patungan (Joint Venture Agreement). Foto: RES

Perkembangan bisnis yang semakin pesat membuat kebutuhan permodalan pelaku usaha turut meningkat pula. Salah satu upaya penyediaan permodalan tersebut dilakukan dengan membuat perjanjian perusahaan patungan atau joint venture agreement (JVA). Praktik perjanjian ini telah lama diterapkan dalam dunia bisnis di Indonesia. Mulai dari perjanjian sesama pemodal domestik hingga asing.

 

Ketentuan JVA ini mendapat legalitas dari peraturan di Indonesia. Dasar hukum JVA ini setidaknya mengacu pada dua peraturan yaitu UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, perjanjian JVA ini juga harus memenuhi persyaratan berkontrak sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sesuai dengan aturan tersebut, syarat sah perjanjian ini memiliki subjek dan objek perjanjian.

 

Secara khusus, perjanjian ini juga melarang para pemegang saham untuk terlibat pada kegiatan usaha lain yang bersaing dengan perusahaan JVA ini. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi para pemegang saham lainnya dari pemanfaatan keuntungan pribadi seorang pemegang saham untuk menguasai persaingan usaha.

 

UU Penanaman Modal

Pasal 5 ayat (3) huruf a: 

Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas.

 

Namun, layaknya perjanjian bisnis pada umumnya, JVA ini juga tidak lepas dari permasalahan persengketaan atau dispute antar pemegang saham. Perbedaan pendapat mengenai hak dan kewajiban masing-masing pemodal menjadi persoalan paling sering terjadi dalam perjanjian ini. 

 

Lebih lanjut, persengketaan menjadi lebih rumit penyelesainnya karena dalam perjanjian ini juga bisa melibatkan investor asing. Sebab, investor asing memiliki perbedaan pemahaman hukum dengan investor domestik. Sehingga, penunjukkan lembaga peradilan dalam perjanjian kontrak joint venture ini sangat penting ditentukan sejak awal oleh masing-masing pihak apabila terjadi persengketaan.

 

“Terjadinya dispute ini karena memang adanya perbedaan persepsi. Kalau ada dispute biasanya mediasi, tetapi kalau tetap deadlock maka diselesaikan ke lembaga peradilan atau arbitrase tergantung way out-nya. Sehingga, penting sejak awal sudah disepakati hukum yang berlaku itu apa. Kalau misalnya, mereka (investor asing) sudah menyepakati memakai hukum Indonesia maka mereka tidak lihat lagi persepsi hukum mereka,” jelas Associate SSEK Indonesian Legal Consultants, Tengku Almira Adlinisa, dalam Pelatihan Hukumonline 2019, Membedah Aspek Hukum dalam Kontrak Usaha Patungan (JVA), di Jakarta, Rabu (20/2).

 

(Baca: Ingat Hal Ini Saat Buat Kontrak Usaha Patungan)

 

Berdasarkan pengalaman yang pernah ditangani, Almira menjelaskan investor asing tersebut sering menggunakan lembaga peradilan abitrase internasional dalam penyelesaian sengketa JVA. Menurut Almira, lembaga peradilan abitrase internasional dianggap lebih netral dibandingkan domestik.

 

“Misalnya dalam JVA ini salah satu pihaknya berasal dari Indonesia, maka dicari abitrasenya yang enggak ada hubungannya dengan Indonesia,” jelas Almira.

 

Terdapat dua lembaga abitrase internasional yang sering menjadi tempat penyelesaian sengketa JVA ini. Kedua lembaga tersebut yaitu Singapore International Arbitration Center (SIAC) dan International Chamber of Commerce (ICC) yang berpusat di Prancis. Sementara itu, Indonesia juga memiliki lembaga peradilan abitrase yaitu Badan Abitrase Nasional Indonesia (BANI).

 

Partner SSEK Indonesian Legal Consultans Dewi Savitri Reni menambahkan, penyelesaian dispute antar pemegang saham juga sering berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati sejak awal.

 

Dia melanjutkan, setidaknya terdapat empat potensi sengketa antar para pihak dalam perjanjian JVA ini. Keempat sengketa tersebut yaitu, sengketa wanprestasi, perbuatan melawan hukum, kasus pidana (penipuan) dan likuidasi.

 

Dengan demikian, dalam perjanjian JVA ini perlu memuat klausul untuk menghindari perselisihan seperti pasal-pasal mengenai tindakan yang ditempuh saat wanprestasi, hak untuk buy out, hak penjualan kepada pihak ketiga tanpa perlu persetujuan (exercise right of first refusal).

 

Tidak jarang, sengketa ini diselesaikan dalam ranah pidana. Kasus ini umumnya terjadi pada perjanjian JVA yang melibatkan investor domestik. Penyelesaian secara pidana dianggap lebih mudah dilakukan dibandingkan secara perdata.

 

“Permasalahan hukum yang merepotkan adalah pada saat para pihak sudah sepakat memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, ternyata salah satu pihak malah melakukan tindakan-tindakan di luar kesepakatan yang disepakati, misalnya dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan di Indonesia dan melaporkan penanam modal yang lainnya ke polisi.  Langkah-langkah ini biasanya dilakukan untuk memaksa pihak yang satu untuk menyerah atau untuk melakukan settlement,” jelas Vitri. 

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua