Jumat, 22 February 2019

Gelar Raker, MK Identifikasi Modus Kecurangan Sengketa Pemilu

Mulai pembagian sisa surat undangan kepada yang tidak berhak, memindahkan suara calon legislator yang satu kepada calon legislator lain dalam satu partai, memasukkan suara partai ke calon legislator tertentu, hingga jual beli rekapitulasi suara bagi partai yang tidak lolos parliamentary threshold.
Agus Sahbani
Ketua MK Anwar Usman (tengah) saat membuka kegiatan Rapat Kerja Tahun 2019 di Hotel Aston, Bogor, Kamis (21/2) malam. Foto: Humas MK

Jelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Rapat Kerja (Raker) Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK Tahun 2019. Raker kali ini mengangkat tema “Dukungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu Serentak Tahun 2019.”

 

Kegiatan rutin tahunan ini diadakan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK selama empat hari mulai Kamis hingga Sabtu (21-24/2/2019) di Bogor. Raker MK ini dihadiri para hakim MK, pejabat struktural, dan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.   

 

Dalam kata pembuka, Ketua MK Anwar Usman mengatakan kegiatan raker ini merupakan persiapan final bagi keluarga besar MK dalam rangka menghadapi Pemilu Serentak 2019. Kegiatan raker ini juga membahas prioritas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019, serta rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan MK tahun 2020.

 

Anwar mengingatkan tujuan bersama MK. Pertama, membangun soliditas organisasi dan pemahaman bersama dalam menghadapi sengketa Pemilu Serentak Tahun 2019. Kedua, menelisik kembali seluruh persiapan dan rencana yang telah disusun sejak tahun lalu dalam rangka menghadapi pemilu serentak yang baru pertama kali akan diselenggarakan di Indonesia.

 

“Dalam hal soliditas organisasi, kita patut bersyukur jika dilihat dari kinerja MK dalam penyelesaian perkara yang telah kita laksanakan tahun 2018 lalu, terdapat peningkatan kinerja yang cukup signifikan,” ujar Anwar dalam sambutannya di Hotel Aston, Bogor  seperti dikutip laman MK. 

 

Anwar menyebut dalam hal penyelesaian perkara pengujian undang-undang (PUU), MK mengalami peningkatan. Jika pada 2017, rata-rata waktu penyelesaian perkara membutuhkan waktu 5,2 bulan/perkara, pada tahun 2018 lalu, MK dapat menyelesaikan setiap perkara selama 3,5 bulan/perkara. Artinya, terdapat efisiensi waktu penanganan perkara 1,7 bulan dalam setiap penanganan perkara PUU ini. 

 

“Hal ini merupakan satu prestasi yang patut kita banggakan sekaligus dipertahankan. Bahkan ke depan, seharusnya dapat ditingkatkan. Percepatan penanganan perkara berbanding lurus dengan mewujudkan keadilan itu sendiri. Ini sejalan dengan prinsip adagium hukum ‘keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan itu sendiri’ (justice delay is justice denied),” paparnya di hadapan 300-an pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua