Jumat, 22 February 2019

Korupsi di Sektor Swasta yang Luput dari Perhatian Oleh: Frans H. Winarta*)

Harus ada konsistensi dalam penegakan hukum baik terhadap korupsi di sektor publik maupun di sektor swasta.
RED
Frans H Winarta. Foto: Istimewa

Tak bosannya kita selalu mendengar jargon di TV berupa kata-kata: “Lawan Korupsi!” atau “Berantas Korupsi”. Namun hingga detik ini, budaya korupsi dan suap masih merajalela hampir di seluruh bidang kehidupan negeri ini. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK telah berhasil menjerat banyak pejabat publik yang diduga menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi dan golongan serta mengorbankan kepentingan rakyat dengan tetap melakukan korupsi.

 

Yang luput dari perhatian, korupsi tidak hanya terjadi di sektor publik dan merugikan keuangan negara, namun bisa juga terjadi di sektor swasta. Korupsi yang terjadi di sektor swasta ini belum diatur secara komperehensif di dalam hukum positif Indonesia, meski secara internasional sudah disepakati dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006.

 

Tindakan korupsi di sektor swasta yang diatur di dalam UNCAC contohnya adalah tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah (illicit enrichment- kekayaan yang diperoleh dari cara tidak wajar), penggelapan kekayaan di sektor swasta, penyuapan di sektor swasta, dan perdagangan pengaruh. Karena suap di sektor swasta di dalam UNCAC bersifat non-mandatory, hingga kini Indonesia belum memiliki aturan yang jelas mengenai pemberantasan korupsi di sektor swasta.

 

Pada tahun 2016 memang terbit Peraturan Mahkamah Agung RI No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, tapi Perma tersebut tidak cukup mengatur mengenai korupsi yang terjadi di sektor swasta. Padahal di negara-negara lain, korupsi dan suap di sektor swasta sudah diatur ke dalam perundang-undangan dan memiliki ancaman pidana tersendiri, baik di dalam KUHP maupun di dalam undang-undang yang mengaturnya.

 

Selain itu, berdasarkan survei yang ada, tingkat korupsi di sektor swasta di Indonesia cukup merisaukan. Korupsi di sektor swasta contohnya di level sebuah perusahaan dapat membuat beban pengeluaran perusahaan menjadi tinggi namun tidak sebanding dengan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, belum lagi adanya penyuapan, mengambil komisi yang tidak seharusnya, menjual rahasia perusahaan, dan sebagainya. Sedangkan di level negara, korupsi di sektor swasta berdampak pada inefisiensi sehingga dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan menghambat pembangunan berkelanjutan.

 

Pengembalian Aset

Selain mulai memerangi korupsi di sektor sektor swasta, pemerintah juga harus fokus kepada bagaimana cara menarik aset hasil kejahatan yang dilakukan oleh koruptor. Apalagi sudah menjadi rahasia umum bahwa aset yang dimiliki koruptor dengan cara-cara kotor seringkali dilarikan ke negara lain atau disebut juga sebagai pencucian uang (money laundering), yang merupakan kejahatan transnasional di samping perdagangan manusia (human trafficking) sertapenjualan senjata gelap, dan narkotika.

 

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus meningkatkan kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara penandatangan The United Nations Convention against Corruption (UNCAC) untuk melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset (asset recovery) hasil tindak pidana korupsi di luar negeri. Jika tidak, pemerintah akan kesulitan dalam melakukan penelusuran dan pengembalian aset (asset recovery) yang dibawa lari oleh koruptor tersebut.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua