Jumat, 22 Pebruari 2019

3 Isu Terkait Arah Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Mineral

Pemerintah harus berani menerapkan sanksi bagi pelaku usaha yang enggan membangun smelter di Indonesia.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi pertambangan. Foto: RES

Pemerintah kembali ambil inisiatif duduk bersama mendiskusikan arah kebijakan peningkatan nilai tambah mineral. Setidaknya ada 3 (tiga) isu yang menjadi perhatian. Pertama, tentang pembangunan smelter dan ketahanan cadangan mineral. Kedua, mengenai kesiapan industri dalam negeri untuk menyerap produk-produk yang dihasilkan oleh smelter. Ketiga, fokus pada proyeksi/prospek pasar produk hilir mineral di masa mendatang.

 

“Dalam kesempatan kali ini, kita coba lihat bersama apakah kebijakan yang dilakukan oleh sektor maupun pelaku usaha sudah sesuai harapan. Kita berharap ada terobosan dalam rangka membangun smelter ini,” ujar Bastian Halim, Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dilansir dari website resmi Kemenko, Jumat (22/2).

 

Bastian menerangkan, ada beberapa hambatan yang terus mengemuka dari para pelaku usaha dalam pengembangan smelter. Mulai dari hambatan perizinan alih fungsi lahan hingga tumpang tindih antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Industri (IUI).

 

“Keterbatasan cash flow perusahaan untuk membangun smelter serta pengenaan tariff royalty yang tidak berbeda secara signifikan antara bijih dan produk hilir juga menjadi hambatan,” kata Bastian.

 

Kemudian, kesulitan pasokan bahan baku terutama bagi yang tidak memiliki tambang serta pasokan energi dan infrastruktur jalan yang terbatas juga menjadi catatan persoalan dalam diskusi ini.

 

Satu hal yang juga perlu menjadi fokus perhatian adalah perlunya perizinan lanjutan untuk memanfaatkan produk samping smelter berupa terak/slag termasuk Limbah B3 yang dapat dikecualikan. “Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya memberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal untuk terus mendorong percepatan pembangunan smelter,” terangnya.

 

Adapun beberapa insentif kebijakan yang sudah diterbitkan, antara lain: Pertama, dikeluarkannya izin ekspor terbatas untuk nikel kadar rendah dan washedbauxite untuk membantu pendanaan perusahaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017.

 

Kedua, pemberian fasilitas pajak penghasilan (tax allowance dan tax holiday) yang diatur dalam PP 9/2016. Ketiga, penerapan sistem Online Single Submission (OSS) yang diatur dalam PP 24/2018. Keempat, mendorong investor smelter untuk membangun smelter di kawasan industri baru maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

 

Kelima, kebijakan pengenaan royalti yang proporsional sesuai produk yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan, maka royalti yang dikenakan akan semakin kecil melalui revisi PP 9/2012 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

 

(Baca: Reformasi Regulasi Sektor Energi Harus Jadi Prioritas)

 

Keenam, ada harmonisasi IUP dan IUI yang saat ini masih dalam pembahasan Kementerian/Lembaga di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ketujuh, mendorong penggunaan listrik murah, seperti PLTA melalui pembentukan Kawasan Industri, pembuatan konsep Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk slag sedang dikoordinasikan Kemenperin.

 

Bastian juga menegaskan bahwa kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dapat memberikan manfaat yang luas. Manfaat tersebut berupa ketersediaan bahan baku industri, lapangan pekerjaan baru, dan peningkatan kinerja industri dalam negeri.

 

Senada dengan Bastian, pengamat pertambangan Ahmad Redi mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan harmonisasi antara IUP yang diatur di dalam UU Minerba dan IUI yang diatur di dalam UU Perindustrian. Menurutnya, dua bentuk perizinan ini memberikan beban ganda kepada pelaku usaha dan saling tumpang tindih.

 

Selain itu, Redi meminta pemerintah untuk serius dan fokus terhadap kewajiban pelaku usaha pertambangan membangun smelter. Sepuluh tahun berlalu sejak UU Minerba terbit, kewajiban pembangunan smelter ini masih menjadi kebijakan yang ditarik ulur oleh pemerintah.

 

Bahkan Ahmad Redi menyayangkan pemerintah melakukan revisi terhadap aturan yang menerapkan bea keluar progressif bagi perusahaan yang belum membangun smelter sesuai dengan amanat UU Minerba.

 

“Menurut saya, kalau pemerintah mau meningkatkan nilai tambah minerba, pemerintah harus fokus pada pembangunan smelter. Pemerintah harus tegas, bagi yang tidak membangun smelter, sanksinya harus diterapkan,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua