Jumat, 22 Pebruari 2019

3 Isu Terkait Arah Kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Mineral

Pemerintah harus berani menerapkan sanksi bagi pelaku usaha yang enggan membangun smelter di Indonesia.
Fitri Novia Heriani
Ilustrasi pertambangan. Foto: RES

Pemerintah kembali ambil inisiatif duduk bersama mendiskusikan arah kebijakan peningkatan nilai tambah mineral. Setidaknya ada 3 (tiga) isu yang menjadi perhatian. Pertama, tentang pembangunan smelter dan ketahanan cadangan mineral. Kedua, mengenai kesiapan industri dalam negeri untuk menyerap produk-produk yang dihasilkan oleh smelter. Ketiga, fokus pada proyeksi/prospek pasar produk hilir mineral di masa mendatang.

 

“Dalam kesempatan kali ini, kita coba lihat bersama apakah kebijakan yang dilakukan oleh sektor maupun pelaku usaha sudah sesuai harapan. Kita berharap ada terobosan dalam rangka membangun smelter ini,” ujar Bastian Halim, Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dilansir dari website resmi Kemenko, Jumat (22/2).

 

Bastian menerangkan, ada beberapa hambatan yang terus mengemuka dari para pelaku usaha dalam pengembangan smelter. Mulai dari hambatan perizinan alih fungsi lahan hingga tumpang tindih antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Industri (IUI).

 

“Keterbatasan cash flow perusahaan untuk membangun smelter serta pengenaan tariff royalty yang tidak berbeda secara signifikan antara bijih dan produk hilir juga menjadi hambatan,” kata Bastian.

 

Kemudian, kesulitan pasokan bahan baku terutama bagi yang tidak memiliki tambang serta pasokan energi dan infrastruktur jalan yang terbatas juga menjadi catatan persoalan dalam diskusi ini.

 

Satu hal yang juga perlu menjadi fokus perhatian adalah perlunya perizinan lanjutan untuk memanfaatkan produk samping smelter berupa terak/slag termasuk Limbah B3 yang dapat dikecualikan. “Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya memberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal untuk terus mendorong percepatan pembangunan smelter,” terangnya.

 

Adapun beberapa insentif kebijakan yang sudah diterbitkan, antara lain: Pertama, dikeluarkannya izin ekspor terbatas untuk nikel kadar rendah dan washedbauxite untuk membantu pendanaan perusahaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua