Senin, 25 Pebruari 2019

Tantangan dan Peluang Advokat Indonesia dalam Perekonomian Global Terkait Artificial Inteligence Oleh: Ricardo Simanjuntak*)

Perekonomian global ternyata tidak hanya telah membuktikan kedigdayaannya dengan menciptakan pasar dan aktivitas bisnis global di dunia nyata, akan tetapi juga di dunia maya.
RED/MYS
Ricardo Simanjuntak. Foto: RES
Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Kecanggihan teknologi internet dan era digital yang berkembang sangat pesat, telah mampu menghasilkan kualitas visual dan interaksi elektronik (on-line transactions) yang semakin setara dengan nilai interaksi nyata (off-line transactions). Kompetisi global, secara agresif, telah mendorong pengggunaan kekuatan teknologi informasi, tidak lagi terbatas pada tindakan otomasi terhadap proses produksi, visualisasi produk dan media bertransaksi, tetapi juga telah melangkah pesat, termasuk pada proses digitalisasi data dan pelayanan hukum melalui kehadiran mesin-mesin (robot) dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence-AI). Secara menakjubkan, AI telah semakin mampu menyerupai konstruksi berfikir kognitif manusia (human intelligence). Mulai dari kemampuan mengingat, menerjemahkan, menganalisis hingga pada kemampuan memecahkan masalah-masalah hukum.

 

Pekerjaan-pekerjaan advokat yang berbasis pengumpulan data (data collection), pemberian arti atau analisis makna dari suatu terminologi, atau peristiwa yang dilekatkan  pada sejarah data (historical data) dan bersifat terstuktur dan terukur, termasuk interpretasi dan analisis kontrak komersial standar, merupakan pekerjaan-pekerjaan yang mulai dengan mudah diambil alih oleh mesin-mesin cerdas dari tangan para advokat. Contohnya, Deloitte dalam publikasi Harvard Journal of Law and Technology mengklaim bahwa dalam masa waktu 10 tahun ke depan, sekitar 39 persen dari pekerjaan advokat dapat diotomasi, berpindah pada kemampuan mesin-mesin cerdas tersebut.

 

Media the Independent terbitan 28 Februari 2017 juga memberitakan bahwa mesin pintar bernama COIN (Contract Intelligence) yang dioperasikan oleh JPMorgan dinyatakan mampu menganalisis suatu perjanjian kredit hanya dalam hitungan detik, dengan tingkat kesalahan yang minimum. Software cerdas tersebut bahkan telah mampu menghemat sekitar 360.000 jam dari waktu yang biasanya diberikan kepada advokat untuk melakukan pekerjaan yang sama dalam satu tahun.

 

Pekerjaan-pekerjaan yang diambil alih AI pada umumnya masih merupakan bentuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat pola terformat (formatted template), yakni pekerjaan-pekerjaan oleh para advokat junior (yang walaupun dalam proses akhir hasil pekerjaan, akan didampingi oleh advokat senior). Tetapi, pertumbuhan teknologi kecerdasan dari mesin-mesin buatan manusia diyakini tidak akan berhenti, dan terus berkembang menuju kesempurnaan. Dalam pengertian robotik, akan semakin mampu menghasilkan karya-karya layanan jasa hukum yang bersifat analitis, taktis dan situasional dengan hasil yang lebih akurat, lebih cepat dan lebih murah daripada menggunakan jasa advokat.

 

Tidak mengherankan, seperti yang ditulis oleh Gary E. Merchant, bahwa  media-media Barat sejak beberapa tahun lalu telah membunyikan lonceng peringatan bagi para advokat dengan judul-judul berita, misalnya: “Why hire a lawyer? Machines are cheaper.” atau “Armies of expensive lawyers replaced by cheaper software”, atau “You should stop practicing law now and find another profession”.

 

Lonceng peringatan tersebut tidak hanya berdentang di negara-negara maju seperti Eropa, Jepang, atau Amerika, tetapi juga Indonesia. Bagaimanapun, Indonesia adalah bagian tidak terpisahkan dari pertumbuhan aktivitas perekonomian global, dan telah pula secara pasti menyatakan kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0.

 

Saat ini ada sekitar 60 ribu advokat Indonesia, baik yang berprofesi di kantor-kantor hukum maupun perusahaan-perusahaan (in-company lawyers) di seluruh pelosok Indonesia. Selain itu, ada begitu banyak mahasiswa Indonesia yang sedang mempelajari hukum di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, termasuk pula yang sedang mendalami program magister hukum atau bahkan program doktoral dengan kekhususan Ilmu Hukum. Apakah memang betul, dengan kehadiran AI,  profesi advokat tidak lagi dibutuhkan di masa yang akan datang?

 

Jawabnya, “tentu masih dibutuhkan”. Advokat adalah profesi yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh AI. Sebagai profesi yang terhormat (noble profession), kemampuan manusia sebagai pemilik inteligensia dan jiwa yang sempurna tidak dapat tergantikan seluruhnya oleh AI. Pada satu tahapan memberian jasa hukum, seperti yang telah dijelaskan di atas, memang akan memungkinkan diambil alih AI melalui proses otomasi. Tetapi, pada tingkat pemberian jasa hukum yang membutuhkan akurasi dan tingkat profesionalitas penanganan yang tinggi, misalnya pendampingan pelaku usaha dalam proses pembangunan usahanya sejalan dengan ketentuan hukum, pendampingan atau mewakili pelaku usaha  dalam bernegosiasi, mewakili pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan (atau melalui alternatif penyelesaian sengketa), tidak memungkinkan sepenuhnya digantikan oleh AI.

 

Hal yang menjadi poin adalah walaupun profesi advokat tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh AI, harus pula dicatat bahwa bagian-bagian pelayanan jasa hukum yang telah memungkinkan untuk diambil alih AI juga tidak kecil. Ini juga telah mengakibatkan tantangan pasar pelayanan jasa hukum (legal services) yang tidak mudah bagi para advokat, antara lain, sebagai berikut:

  1. Peran advokat yang sebelumnya sangat sentral dalam penerjemahan istilah-istilah hukum dan bisnis, atau penjelasan tentang undang-undang, atau peraturan perundang-undangan, semakin hari semakin menurun. Misalnya dengan kehadiran mesin Google dan software AI lainnya.
  2. Kehadiran AI yang, paling tidak telah mengambil alih peran-peran pekerjaan (pemberian jasa pelayanan hukum) yang bersifat terukur dan terstruktur oleh muatan data besar yang secara algoritma meresponnya, membuat pola-pola pelayanan hukum menjadi lebih efisien, cepat dan terukur, sehingga akan lebih murah.
  3. Selain menghasilkan bentuk-bentuk pelayanan yang lebih cepat, terukur dan lebih murah, keadaan tersebut akan secara sangat signifikan mempengaruhi dasar rekrutmen “sarjana-sarjana hukum atau advokat-advokat muda” di kantor-kantor hukum, khususnya kantor-kantor hukum besar yang lebih menekankan pemberian jasa pada hukum-hukum korporasi yang bersifat non litigasi, karena kantor-kantor hukum besar cenderung akan membeli teknologi software AI.
  4. Walaupun saat ini belum terlalu menyentuh kantor-kantor hukum yang berbasis litigasi saat ini, akan tetapi secara perlahan, era digital dan kekuatan AI akan semakin memasuki format pelayanan hukum di bidang litigasi, karena pengadilan-pengadilan (termasuk juga penyelesaian sengketa melalui arbitrase) juga sudah mulai menggunakan teknologi digital dengan pola interaksi yang semakin mengarah on line, termasuk juga pada tahapan-tahapan penanganan sengketa.

 

Beberapa catatan di atas tidak akan berguna jika hanya dilihat sebagai suatu ancaman. Sebaliknya, catatan itu harus dilihat sebagai tantangan untuk menciptakan peluang-peluang baru bagi profesi advokat, khususnya bagi para advokat Indonesia ke depan. Artinya, advokat-advokat Indonesia harus sangat memahami bahwa, suka atau tidak suka, dunia pelayanan hukum Indonesia akan semakin terkoneksi dengan standarisasi pelayanan hukum global yang menjadi dasar anutan dari pelaku-pelaku bisnis global, lembaga-lembaga profesi dan pemeringkatan serta lembaga-lembaga keuangan global. Indonesia sebagai bagian dari global investment destination tentulah tidak dapat dengan begitu saja menyatakan penolakan ataupun penundaan terhadap standar penerapan dan kualitas pelayanan hukum global tersebut.

 

Menjadi sangat penting untuk mengingat kembali nasihat dari Prof. Sunaryati Hartono, yang menekankan bahwa globalisasi adalah suatu keniscayaan yang tidak mungkin untuk ditolak, atau ditunda kehadirannya. Menurut ahli Hukum Perdata Internasional ini,  di satu sisi, tindakan yang terbaik dari suatu negara adalah sedini mungkin mempersiapkan diri untuk dapat secara maksimal menikmati setiap kebaikan-kebaikan yang diciptakan oleh globalisasi ketika hadir. Di sisi lain, secara maksimal juga siap untuk mengantisipasi setiap efek negatif yang diciptakannya. Nasihat ini harus tertanam kuat tidak hanya pada para advokat dan setiap aparatur negara Indonesia, tetapi juga secara khusus pada cara pandang dan sikap bergerak dari setiap perguruan tinggi di Indonesia, khususnya yang memiliki Fakultas Hukum.

 

Semua Fakultas Hukum di Indonesia harus memahami secara sungguh-sungguh konsekuensi dari kehadiran AI-- yang semakin hari semakin menyempurnakan kekuatannya mendekati kesempurnaan manusia -- untuk secara sungguh-sungguh pula membangun kualitas kurikulum pendidikan yang benar-benar mampu menghasilkan sarjana-sarjana hukum yang mampu bersaing. Persaingan advokat-advokat Indonesia ke depan, tidak sekadar persaingan yang timbul dari kehadiran AI, tetapi juga persaingan yang timbul dari kehadiran advokat asing dalam profesi pelayanan jasa hukum pada aktivitas bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, tidak bisa dihindarkan bahwa fakultas-fakultas hukum Indonesia haruslah:

  1. Tidak hanya memahami, tetapi juga harus akrab dengan setiap tahap perkembangan era digital, dan mengajarkannya sebagai bagian dari kurikulum yang wajib untuk dikuasai oleh mahasiswa-mahasiswa hukum Indonesia.
  2. Membangun kurikulum pendidikan yang tidak hanya berbasis pengajaran pada ilmu hukum semata, tetapi juga pemahaman terhadap ilmu-ilmu lainnya. Misalnya ilmu ekonomi, moneter, akuntansi, sosiologi dan budaya dengan sangat baik, tidak hanya sekadar pelengkap.
  3. Mewajibkan pemahaman yang sangat baik terhadap penggunaan bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, karena gerakan global revolusi industri 4.0 akan membuat lulusan-lulusan Sarjana Hukum Indonesia tidak akan berdaya global jika tidak memahami bahasa Inggris, sebaik bahasa Indonesia.
  4. Membangun perpustakaan digital (digital library) dengan kapasitas informasi dan ketersediaan ilmu yang maksimum dan mudah diakses.

 

Membangun mentalitas mahasiswa-mahasiswa hukum untuk mengutamakan kejujuran dan perilaku baik, karena dengan kejujuran dan perilaku baiklah kualitas terbaik dari otak manusia dapat dikembangkan secara maksimal.

 

Selain perguruan tinggi, arah kesiapan advokat Indonesia dalam menghadapi era digital, juga sangat ditentukan kesiapan dan kesungguhan organisasi advokat yang menaungi advokat-advokat di Indonesia. PERADI yang lahir sebagai wujud  dari visi “tekat bersatu advokat di Indonesia” haruslah membuktikan kehadirannya guna merealisasikan profesi advokat yang kuat dan terhormat seperti yang dicita-citakan. PERADI harus benar-benar menjalankan pola dan kualitas persyaratan yang ketat dalam proses penerimaan advokat, begitu pula kewajiban-kewajiban bagi para advokat untuk menjalani pendidikan lanjutan (continuing education) sebagai cara untuk terus dapat meningkatkan kemampuan mereka menghadapi semakin beratnya persaingan kualitas dalam pemberian layanan hukum, baik  di pasar Indonesia, maupun di pasar pelayanan jasa hukum global yang semakin dilekatkan dengan fungsi AI.

 

Sayangnya cita-cita para senior advokat Indonesia yang telah  bersusah payah menggagas dan memperjuangkan kelahiran dari PERADI masih sulit untuk terwujud melihat fakta bahwa PERADI justru terperangkap pada pertikaian yang lebih didasarkan pada semangat berkuasa. Lonceng-lonceng peringatan ancaman globalisasi dan dominasi AI tersebut seharusnya segera menyadarkan para advokat Indonesia bahwa pertikaian tidak akan menghasilkan apapun kecuali perpecahan.

 

Perpecahan akan mengakibatkan sulitnya advokat Indonesia mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari lembaga-lembaga lain dalam pelaksanaan profesinya, tidak hanya di pasar global, tetapi juga di Indonesia. Oleh karena itu, cita-cita satu PERADI sebagai konsolidasi kekuatan dan harapan masa depan profesi advokat yang kuat dan bermartabat haruslah segera dikembalikan.

 

Memang, advokat Indonesia tidak lagi dapat semata-mata mendasarkannya hanya pada peran pembentukan dan pengembangan yang dimaksudkan dari kedua perguruan tinggi dan organisasi advokat seperti yang telah dijelaskan, karena tidak ada yang bisa dikembalikan ke belakang. Semua bergerak maju. Sehingga yang dibutuhkan bagi advokat-advokat Indonesia, khususnya generasi muda, haruslah segera melakukan perbaikan dan peningkatan kemampuannya, antara lain dengan:

  1. Melakukan kembali pendalaman terhadap materi-materi hukum Indonesia dengan membaca buku-buku hukum serta mengikuti pendidikan-pendidikan (baik dalam bentuk training ataupun workshop) yang berkualitas dan bermutu;
  2. Memperluas pemahaman keilmuan tidak terbatas hanya pada ilmu-ilmu hukum, tapi juga ilmu-ilmu penunjang lainnya, baik melalui buku-buku bacaan ataupun mengikuti pendidikan-pendidikan yang bermutu;
  3. Memperbaiki kemampuan penggunaan bahasa Indonesia, untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi lisan dan tulisan secara  baik dan benar;
  4. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris secara fasih, untuk memastikan kemampuan membaca dan memahami dokumen dan sumber-sumber pengetahuan berbahasa Inggris, serta juga berkomunikasi ataupun memberikan pemikiran-pemikiran ataupun nasihat hukum secara tertulis.
  5. Membangun atau meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan media internet, baik dalam pembangunan pola penyajian layanan hukum ataupun kemampuan mengandalikan AI untuk peningkatan kecepatan dan kualitas pelayanan hukum.
  6. Menghadiri pertemuan-pertemuan ataupun seminar internasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ataupun organisasi internasional secara teratur, untuk semakin dapat mengembangkan cakrawala pengetahuan dan berfikir serta  juga meningkatkan pergaulan;
  7. Mengasah kemampuan secara teratur dan disiplin melalui penulisan artikel-artikel hukum untuk dipublikasikan, karena dengan publikasi materi-materi pemikiran dalam artikel tersebut, pertumbuhan kualitas ilmu akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat;
  8. Memastikan untuk tidak memberi ruang pada aktivitas-aktivitas pelayanan hukum dengan cara-cara curang dan bersifat koruptif.

 

Harus diakui bahwa delapan langkah peningkatan kualitas tersebut di atas tidak semudah membalik telapak tangan. Apalagi upaya untuk membangun kemampuan berbahasa Inggris, baik secara lisan maupun tulisan. Namun kualitas yang dibutuhkan untuk dapat memenangkan persaingan global haruslah didasarkan pada kemampuan keilmuan dan penguasaan bahasa internasional yang paling tidak, harus setara dengan advokat-advokat asing di pasar global.

 

Demikian pula halnya dengan ancaman kehadiran AI, kualitas keilmuan dan profesionalitas seorang advokat adalah kemampuan yang tidak akan mungkin dapat digantikan. AI tidak memiliki jiwa dan perasaan sempurna layaknya manusia. Sehingga untuk tetap survive, advokat-advokat Indonesia haruslah membangun kemampuan keilmuan yang berkualitas sangat baik dengan didukung oleh moral baik untuk melahirkan kualitas-kualitas pelayanan hukum yang benar, berkeadilan dan berkepastian hukum.

 

*)Dr. Ricardo Simanjuntak,SH.LL.M, MCIArb adalah Wakil Ketua Umum DPN Peradi. Tulisan ini adalah pandangan pribadi.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

 

manusia itu ga tergantikan
 - fatah
26.02.19 11:20
ketika orang berada dalam suatu masalah hukum, dia ga cuma butuh solusi secara hukum, dia butuh orang yang ngerti hukum, untuk menenangkan dia, bahwa everything is gona be ok, itu ga bisa dilakukan oleh komputer...terlebih dengan kondisi birokratis Indonesia...
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua