Rabu, 27 Pebruari 2019

Our Ocean Conference 2018: Sebuah Langkah Maju Oleh: Prof. Melda Kamil Ariadno

 

Untuk itu harus ada upaya untuk mengingatkan kembali para pemangku kepentingan utama termasuk mereka yang sehari-hari hidup dengan cara memanfaatkan laut, seperti masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, perlu diingatkan kembali bahwa terumbu karang memerlukan perlindungan dan perlakuan dengan hati-hati supaya tidak rusak. Indonesia dan 5 negara lainnya telah berkomitmen untuk berbuat lebih dalam upaya perlindungan terumbu karang, yaitu dengan mendirikan Coral Reef Triangle Initiative (CTI) yang berkantor pusat di Manado, Indonesia.

 

CTI mendedikasikan diri untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut dengan meminta setiap anggota untuk mengambil komitmen nyata dalam melindungi segitiga terumbu karang dunia di dalam wilayah mereka. Keberadaan Marine Protected Areas (MPA) atau Kawasan Perlindungan Maritim telah meningkat di seluruh dunia termasuk di Indonesia, pada kenyataannya Indonesia mendedikasikan dirinya untuk memiliki setidaknya 2 juta hektar MPA di seluruh wilayah Indonesia. Di luar itu keanekaragaman hayati laut bebas diyakini belum tersentuh oleh manusia.

 

Lantas bagaimana keanekaragaman hayati di laut bebas dilindungi sementara tidak ada negara yang memiliki yurisdiksi tersebut, dalam hal itu. UNCLOS 1982 sebenarnya telah mengatur segala sesuatu hal termasuk kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut di luar yurisdiksi nasional, pertanyaannya sekarang apakah kita perlu memiliki konvensi baru yang mengatur perlindungan lingkungan di laut bebas secara khusus atau kita hanya perlu mengadopsi aturan pelaksana UNCLOS 1982 untuk lebih mengatur berdasarkan semua prinsip yang telah tertanam di dalamnya, termasuk pada pengelolaan MPA di Laut bebas.

 


  1. Dampak Terkait Perubahan Iklim Pada Kelautan

Perubahan iklim secara nyata benar-benar sedang terjadi di dunia ini, bagi mereka yang ragu untuk percaya akan hal tesebut, hanya perlu melihat fakta dampak yang telah terjadi, di mana permukaan laut mulai naik akibatnya pulau-pulau mulai tenggelam, mencairnya lapisan es Antartika dan memutihnya terumbu karang.

 

Lautan yang sebelumnya diyakini mampu menyerap kadar karbon dioksida tanpa batas kini kondisinya berubah menjadi asam, akibat pengaruh zat polusi, dalam kondisi ini daya dukung laut untuk kehidupan semakin berkurang. Negara-negara maju telah melakukan banyak hal sejak dikeluarkannya Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC), Protokol Kyoto hingga Perjanjian Paris, namun begitu banyak hal yang belum dilakukan secepat yang diharapkan.

 

Kita perlu melakukan usaha lebih besar lagi untuk mengurangi emisi dan gas rumah kaca, dimana hal tesebut itu tidak dapat dilakukan dan dicapai hanya oleh satu atau dua Negara maju, setiap negara harus mengambil bagian dan peran masing-masing dalam mencegah dampak perubahan iklim yang sangat parah terhadap lautan kita.

 


  1. Keamanan Maritim

Negara-negara perlu menyadari bahwa laut berfungsi sebagai sarana dan media transportasi serta sumber sumber daya maritim yang melimpah. Laut harus menjadi jalur yang aman untuk setiap kapal di dunia, terutama yang dianggap sebagai rute untuk navigasi internasional. Tidak ada satu pun negara di dunia yang dapat mengabaikan keamanan maritim karena merupakan kewajiban setiap negara berdaulat untuk mengamankan wilayah perairan nasioal dan perairan laut bebas dari setiap tindakan kriminal.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua