Rabu, 27 Pebruari 2019

Our Ocean Conference 2018: Sebuah Langkah Maju Oleh: Prof. Melda Kamil Ariadno

 

Ancaman tersebut termasuk pembajakan, perampokan bersenjata, aksi terorisme, kejahatan terorganisir transnasional (seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, kerja paksa/perbudakan, perdagangan senjata api dan penyelundupan manusia), pencemaran laut dengan pembuangan limbah dan penangkapan ikan ilegal.

 

Setiap negara perlu bekerja sama untuk mengamankan laut, tidak ada satu negara yang bisa mendominasi laut di dunia dengan menegakkan hukum secara sendiri. Negara perlu bekerja sama satu sama lain dalam melakukan tindakan bersama termasuk patroli bersama di ZEE untuk mengamankan perbatasan dan menjamin bahwa tidak ada tindak  kejahatan yang akan menghambat penggunaan serta pemanfaatan laut secara damai.

 

Selain itu negara-negara harus mengambil tindakan lanjutan termasuk untuk menahan, menangkap dan menuntut para pelaku untuk membuat efek jera bagi orang lain yang berencana melanggar hukum di laut. Tindakan berani yang dilakukan oleh Indonesia dalam bentuk penengelaman kapal penangkap ikan illegal yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia merupakan satu contoh bahwa kita tidak mentoleransi bentuk kejahatan apa pun yang terjadi di laut, termasuk upaya Indonesia dalam mengadvokasi penangkapan ikan ilegal dan kejahatan terkait perikanan lintas batas negara sebagai kejahatan lintas batas negara terorganisir.

 


  1. Polusi Maritim

Lingkungan kelautan telah mengalami kerusakan akibat dari suatu kesengajaan atau hal-hal yang tidak sengaja. Upaya hukum telah dilakukan dalam mencegah kerusakan lingkungan laut sejak konvensi internasional bidang kelautan digelar pertama kali, yaitu Konvensi Jenewa 1958, dari konvensi tersebut telah dirumuskan beberapa prinsip-prinsip yang kemudian tercantum di dalam UNCLOS 1982 khususnya dalam Bagian XII.

 

Namun faktanya laut masih juga tercemar akibat efek berkepanjangan dari pencemaran tanah yang tidak terkontrol. Konvensi tentang Polusi Tanah dinilai  telah gagal karena tidak banyak negara di dunia meratifikasinya. Limbah dan sampah darat yang tumpah dan atau mengalir ke laut telah menjadi isu serius yang dihadapi oleh setiap negara di dunia. Puing-puing sampah plastik, tumpahan minyak, limbah berbahaya, ocean ghost gear atau benda asing yang mengotori lautan adalah salah satu sumber utama pencemaran linkungan laut.

 

Di samping itu upaya yang sedang dilakukan tidak hanya untuk mengurangi atau bahkan meninggalkan penggunaan plastik tetapi juga menciptakan teknologi baru untuk memperkenalkan pengelolaan limbah plastik dan alat penyaring efektif yang memiliki prinsip (mendaur ulang, menggunakan kembali, dll) termasuk bentuk usaha mencegah plastik untuk terbuang ke lautan.

 

Masalah utamanya adalah bagaimana cara mendorong budaya di dalam masyarakat untuk tidak membuang limbah mereka ke sungai yang pada akhirnya akan mengalir ke laut. Namun di luar hal tersebut terdapat banyak praktik yang tidak kita ketahui dari pembuangan limbah di laut bebas termasuk pembuangan limbah berbahaya, di mana tidak ada yurisdiksi negara mana pun yang akan berlaku kecuali bagi kapal yang mengibarkan bendera suatu negara.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua