Rabu, 27 Pebruari 2019

Our Ocean Conference 2018: Sebuah Langkah Maju Oleh: Prof. Melda Kamil Ariadno

 

Bahaya ini sudah sangat mengancam kondisi laut bumi kita. Maka diperlukan upaya serentak sekaligus kesadaran yang kuat bahwa tidak ada satu tindakan pun yang berhasil dalam memerangi sampah laut, kecuali dilakukan setiap negara di dunia secara meneyeluruh termasuk negara non pesisir. Dalam setiap konferensi berbagai janji dan komitmen telah diberikan dalam rangka usaha dan upaya mengurangi limbah polusi laut dan membuat lautan bersih kembali.

 


  1. Perikanan Berkelanjutan

Perikanan merupakan masalah utama bidang kelautan sejak diadopsinya UNCLOS 1982. Negara-negara di dunia yang duduk di meja negosiasi menyadari bahwa mereka perlu memiliki peraturan lebih lanjut melebihi peraturan yang tertulis di dalam UNCLOS 1982. Itulah sebabnya aturan untuk membentuk Regional Management Organization (RFMO) atauOrganisasi Manajemen Perikanan Regional diwujudkan pertama kali di dalam UNCLOS 1982.

 

Sumber daya perikanan yang sebelumnya diyakini melimpah dan tak terbatas sekarang terbukti langka dan terbatas. Penangkapan ikan berlebihan terjadi di seluruh dunia karena adanya praktik penangkapan ikan ilegal, serta penangkapan ikan yang tidak terkontrol yang disebut sebagai Illegal Unregulated and Unreported Fishing (IUUF) dan penangkapan ikan yang merusak. Walaupun terdapat banyak upaya internasional, regional dan lokal yang telah dilakukan terus menerus termasuk langkah-langkah oleh RFMO, namun permasalahan tersebut belum juga terselesaikan.

 

Salah satu langkah yang baru diperkenalkan adalah dengan cara mendorong transparansi data posisi kapal penangkap ikan di lautan menggunakan perangkat teknologi guna kepentingan pengawasan dan kontrol. Setiap negara diharapkan untuk mengungkapkan lokasi kapal penangkap ikan mereka dengan menggunakan data AIS dan VMS, sehingga lokasi kapal-kapal mereka dapat dilacak termasuk di mana mereka melakukan pemancingan atau berlayar.

 

Indonesia telah bekerja sama dengan Global Fishing Watch dalam membuat kegiatan penangkapan ikan secara transparan. Untuk menghindari kerusakan lebih lanjut pada sumber daya serta lingkungan laut maka perlu diperkenalkannya solusi berteknologi tinggi ramah lingkungan sebagai solusi yang tepat dalam menjawab permaslahan tersebut. Akan tetapi harus dipertimbangkan dan diperhatikan bahwa penggunaan teknologi tidak akan meningkatkan harga sumber bahan pangan dari laut untuk di konsumsi oleh masyarakat.

 

Ikan adalah makanan utama dan sumber protein dan nutrisi penduduk dunia oleh karena itu komoditas ikan harus selalu dijaga agar selalu berada di dalam range harga yang terjangkau supaya dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat, jika tidak dijaga maka hanya lapisan masyarakat tertentu  saja yang bisa mendapatkan makanan laut sebagai menu di piring mereka.

 

Penelitian dan pengembangan untuk menciptakan teknologi baru tersebut harus didanai oleh pemerintah sebagai kewajiban mereka untuk memenuhi kebutuhan produk makanan laut yang aman dan berkelanjutan, serta untuk memastikan bahwa hak-hak dasar para nelayan terjaga dengan baik. Perlindungan hak asasi manusia para nelayan dan pekerja ikan perlu diatur dan dijamin oleh pemerintah terutama pemenuhan hak dan kewajiban mereka dalam rantai pasokan harus diawasi ketat oleh pemerintah.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua