Jumat, 01 March 2019

Putusan MK UU Perjanjian Internasional: Apa yang Diubah? Oleh: Damos Dumoli Agusman

 

Artinya, MK membedakan antara “persetujuan DPR” (seperti yang dimaksud oleh Pasal 11 UUD) dengan “pengesahan menurut hukum nasional” yakni UU pengesahan (seperti yang dimaksud oleh Pasal 20 UUD). Menurut MK Keduanya tampaknya adalah dua proses yang berbeda. “Persetujuan DPR” dapat diketahui dan bahkan dapat terekspresi dalam mekanisme konsultasi antara Pemerintah dan DPR dalam bentuk rekomendasi (tidak dalam bentuk UU seperti yang dimaknai Pemerintah), sedangkan “persetujuan DPR dalam “pengesahan hukum nasional terekpresi dengan lahirnya UU pengesahan.

 

Pandangan baru ini menambah wacana baru dalam perdebatan tentang makna “pengesahan” yang selama ini sudah terdistortif. Penafsiran ini mungkin akan melahirkan dua kali persetujuan DPR, yakni persetujuan versi Pasal 11 UUD 1945 dan versi Pasal 20 UUD 1945. Hal ini tentunya menyisakan pertanyaan juridis yakni, dapatkah DPR menolak mengesahakan UU pengesahan sekalipun sudah memberika persetujuan dalam rangka Pasal 11 UUD 1945?  Sebaliknya, dapatkah DPR mengesahkan UU tsb sekalipun belum ada persetujuan? 

 

UU Pengesahan Sebagai Pemberlakuan Perjanjian ke Dalam Hukum Nasional?

MK juga memberi makna baru terhadap UU Pengesahan yakni sebagai instrumen yang memberlakukan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Penafsiran ini telah membongkar konstruksi yang selama ini dipraktikkan oleh Indonesia. Selama ini, UU pengesahan hanya dimaknai sebagai bentuk persetujuan DPR (tindakan internal) kepada Pemerintah untuk menyatakan terikat pada suatu perjanjian (tindakan ekternal). Jika sudah mengikat Indonesia maka perjanjian itu menjadi bagian dari hukum nasional tanpa perlu suatu instrumen nasional yang memberlakukannya. Ini warisan tradisi hukum Belanda yang sampai saat ini dipraktikkan di negara tersebut.

 

MK kelihatannya menggeser tradisi ini ke arah lain. Tanpa disadari, makna baru ini mengakibatkan rumusan UU pengesahan selama ini menjadi salah kaprah, karena UU ini mulai berlaku saat diundangkan dan tidak pernah identik dengan tanggal berlakunya perjanjian itu sendiri. UNCLOS 1982 yang disahkan melalui UU No. 17 Tahun 1985 (mulai berlaku tanggal 31 Desember 1985), sudah berlaku di hukum nasional sebelum UNCLOS itu sendiri lahir (tanggal 16 November 1994). Apakah ini berarti UNCLOS sudah menjadi bagian dari hukum nasional, padahal UNCLOS itu sendiri belum lahir?

 

Kapan Persetujuan DPR Diberikan?

Menurut Konvensi Wina 1969, proses pembuatan perjanjian bisa ditempuh dengan model dua tahapan, yakni perundingan dan kemudian penandatanganan (serta langsung berlaku), dan model tiga tahapan, yakni perundingan, penandatangan dan ratifikasi. Menurut MK, persetujuan DPRdiperlukan jika perjanjian tersebut dibuat dengan tiga tahapan yakni yang mensyaratkan adanya ‘ratification/pengesahan”.

 

Hal ini membuka peluang bagi DPR untuk memberikan persetujuan pada tahap awal (prior approval) sehingga akan megubah kebiasaan selama ini yang hanya memberikan persetujuan pada tahap akhir (setelah penandatangan dan sebelum pengesahan internasional).

 

Akan terjadi anomali, jika terdapat suatu perjanjian yang prosesnya 2 tahapan atau,  lebih ekstrim lagi, hanya melalui prosedur sederhana seperti “exchange of notes constituting a treaty”,  namun materinya memenuhi kriteria Pasal 11 (2) UUD 1945, apakah persetujuan DPR dapat diabaikan? 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua