Senin, 04 Maret 2019

​​​​​​​Dari Soal Biaya Cerai, Sampai Tidak Mau Melaksanakan Putusan Pengadilan

​​​​​​​Jika punya pertanyaan, silakan kirim ke Klinik Hukumonline.
Tim Klinik Hukumonline

Setiap minggunya, ratusan pertanyaan masuk ke rubrik Klinik Hukumonline. Sebagai rubrik penyedia edukasi hukum yang terpercaya dan menjadi rujukan bagi masyarakat di Indonesia, Klinik Hukumonline terus berkomitmen untuk memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi hukum maupun ahli hukum.

 

Alhasil, Klinik Hukumonline berhasil menjawab puluhan pertanyaan yang telah dipilih. Dari puluhan jawaban tersebut, terdapat 10 artikel terpopuler sepanjang sepekan. Seluruh artikel tersebut seputar persoalan biaya cerai hingga hukumnya tergugat tidak mau melaksanakan putusan pengadilan.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 10 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir:

 

  1. Langkah Jika Tergugat Tidak Mau Melaksanakan Putusan Pengadilan

Dalam hal pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela, maka dapat dilakukan eksekusi paksa melalui pengadilan tingkat pertama dengan prosedur sebagai berikut:

 

  • Pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan tingkat pertama agar putusan itu dilaksanakan;
  • Ketua Pengadilan tingkat pertama memanggil untuk dilakukan teguran (aanmaning);
  • Dalam hal termohon eksekusi tetap tidak mau menjalankan putusan, ketua pengadilan tingkat pertama mengeluarkan penetapan berisi perintah kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (executorial beslag) terhadap harta kekayaan milik termohon eksekusi;
  • Lelang terhadap harta milik termohon eksekusi dan diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi sesuai dengan angka yang tercantum dalam amar putusan.

 

Selengkapnya : Langkah Jika Tergugat Tidak Mau Melaksanakan Putusan Pengadilan.

 

  1. Biaya-Biaya yang Dikeluarkan dalam Proses Cerai

Setidaknya ada 2 (dua) biaya yang perlu dikeluarkan dalam proses cerai, yaitu biaya advokat (honorarium atas jasa advokat) dan panjar biaya perkara di pengadilan.

 

Biaya pengacara/advokat atau honorarium atas jasa advokat bergantung pada kesepakatan antara klien dengan pengacara/advokat yang ditetapkan secara wajar. Sedangkan, untuk panjar biaya perkara bergantung pada pengadilan mana akan mengajukan perceraian tersebut.

 

Ulasan selengkapnya : Biaya-Biaya yang Dikeluarkan dalam Proses Cerai.

 

  1. Bisakah Dipidana karena Berduaan dengan Pacar di Kamar Hotel?

Dalam hal ini perlu dibuktikan dan diterangkan lebih lanjut perbuatan apa yang dilakukan di kamar hotel tersebut oleh pasangan di bawah umur itu? Jika memang tidak ada persetubuhan atau perbuatan cabul, maka si laki-laki tidak dapat dijerat pidana.

 

Sebaliknya, jika ditemukan bukti telah dilakukannya salah satu tindak pidana tersebut, dapat dijerat pidana sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya. Tetapi perlu diperhatikan juga bahwa ada kewajiban pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri untuk mengupayakan diversi.

 

Ulasan selengkapnya silakan baca artikel Bisakah Dipidana karena Berduaan dengan Pacar di Kamar Hotel?.

 

  1. Dapatkah Kejaksaan Memberikan Legal Opinion pada Masyarakat?

Meskipun peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai pemberian legal opinion oleh kejaksaan (jaksa), namun hal tersebut dimungkinkan dilakukan oleh jaksa sebagai bentuk dari pelayanan hukum kepada masyarakat.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat disimak di sini.

 

  1. Tidak Pasang Pelat Nomor Karena Baut Copot, Tetap Ditilang?

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor telah mewajibkan seluruh kendaraan agar dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“TNKB”)/pelat nomor pada bagian sisi depan dan belakang pada posisi yang telah disediakan pada masing-masing kendaraan bermotor.

 

Jika tidak pasang pelat nomor, maka dapat dikatakan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pengemudi memiliki hak untuk melakukan pembelaan, dalam hal ini terkait baut yang copot dan takut TNKB tersebut jatuh. Ulasan selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel ini.

 

  1. Konsekuensi Jika Melaporkan Orang sebagai Pelaku Tindak Pidana

Seseorang dapat saja melaporkan orang yang ‘mengaku’ melakukan tindak pidana. Akan tetapi, harus berhati-hati karena orang tersebut dapat saja melapor balik juga atas dasar Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) (tentang pemberitahuan/pengaduan palsu tentang peristiwa pidana) atau Pasal 317 KUHP (tentang memfitnah seseorang melakukan peristiwa pidana dengan tujuan menyerang kehormatan dan nama baiknya).

 

Ulasan selengkapnya silakan baca artikel Konsekuensi Jika Melaporkan Orang sebagai Pelaku Tindak Pidana.

 

  1. Apakah Pengadilan Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran?

Tidak benar bahwa wewenang pencatatan kelahiran itu ada pada pengadilan agama. Yang berwenang mencatat kelahiran pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili.

 

Namun, wewenang pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran adalah Kepala Instansi Pelaksana setempat berdasarkan keputusannya. Selengkapnya : Apakah Pengadilan Berwenang Menerbitkan Akta Kelahiran?.

 

  1. Jerat Hukum Bagi Polisi yang ‘Meloloskan’ Tahanan

Polisi yang dengan sengaja atau tidak sengaja melepaskan tahanan dapat dijerat dengan Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu polisi tersebut juga terancam dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin atau bahkan dapat diberhentikan dengan tidak hormat melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia apabila telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

 

Selengkapnya : Jerat Hukum Bagi Polisi yang ‘Meloloskan’ Tahanan.

 

  1. Bentuk Koordinasi KPK dengan Lembaga Lain dalam Pemberantasan Korupsi

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi menjabarkan fungsi koordinasi dari organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) dan bentuk-bentuknya secara lebih detail.

 

Sebagai contoh bentuk koordinasi KPK dengan lembaga lain yaitu adanya Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-049/A/J.A/03/2012, B/23/III/2012 dan SPJ-39/01/03/2012 Tahun 2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Kesepakatan Bersama”) dengan maksud untuk meningkatkan kerja sama antara Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal.

 

Selengkapnya : Bentuk Koordinasi KPK dengan Lembaga Lain dalam Pemberantasan Korupsi.

 

  1. Upaya Hukum Jika Merek Digunakan Pihak Lain

Apabila ternyata pendaftaran merek (berupa logo) belum dilakukan, tetapi organisasi lain yang menggunakan merek yang akan didaftarakan nyatanya telah lebih dulu mendaftarkan merek tersebut, maka yang mendapatkan hak atas merek adalah organisasi lain tersebut. Namun, ada upaya hukum yang dapat dilakukan berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan merek.

 

Tetapi apabila ternyata merek tersebut telah didaftar, maka dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

  1. gugatan ganti dan/atau
  2. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

 

Selengkapnya : Upaya Hukum Jika Merek Digunakan Pihak Lain.

 

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua