Senin, 04 March 2019

Women in Detention: Memahami Hak dan Tanggung Jawab Negara Oleh: Ryan Muthiara Wasti*)

Perempuan di lapas merupakan subjek hukum yang juga mempunyai hak asasi yang harus diperjuangkan.
RED
Ryan Muthiara Wasti. Foto: Istimewa

Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2017 memberikan sejumlah komitmen untuk menambah lapas khusus untuk perempuan. Komitmen tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang berada di dalam tahanan karena pada tahun 2017 baru ada tiga lapas yang khusus menampung perempuan.

 

Kebijakan ini dinilai sangat baik karena perempuan mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki sehingga dibutuhkan tempat sendiri yang lebih mendukung kehidupan perempuan selama di dalam tahanan. Bahkan telah direncanakan adanya peningkatan anggaran untuk pembinaan lembaga pemasyarakatan yang akan dimasukkan ke dalam anggaran 2019.

 

Namun, di sisi lain, kebijakan penambahan jumlah lapas ini belum diiringi dengan kebijakan peningkatan fasilitas dari pelayanan di dalam lapas khusus perempuan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah survei yang dilakukan oleh Center for Detention Studies. Pada 30 Maret 2017, Center for Detension Studies mengeluarkan data mengenai hak-hak perempuan di lapas.

 

Dari semua tempat penahanan yang disurvei yaitu Jakarta, Banten, Surabaya, Palembang, Bandung, Demak, Aceh, Makassar, Bali, Lampung, Kupang dan Pontianak, didapatkan fakta bahwa hanya Lapas Wanita Kelas IIA Malang, Lapas Wanita elas IIA Palembang dan Rutan Kelas IIA Pondok Bambu yang sudah memberikan fasilitas toilet khusus bagi ibu hamil.

 

Padahal, pemisahan ini penting bagi ibu hamil untuk menjaga kesehatan dari janinnya. Fakta lain, 5 dari 12 institusi penahanan yang disurvei ini tidak dilengkapi dengan dokter apalagi dokter kandungan. Padahal, dengan keberadaan dokter kandungan ini tentunya dapat memberikan dukungan kepada ibu hamil sehingga dapat melahirkan anak yang sehat secara psikis dan fisik. Dari 12 institusi penahanan, hanya Lapas Wanita Kelas IIA Malang yang sudah memenuhi keseluruhan kebutuhan ibu hamil.

 

Pengaturan mengenai hak perempuan dalam tahanan sudah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2010 yaitu the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Women Offenders atauyang dikenal dengan The Bangkok Rules. The Bangkok Rules memberikan sejumlah aturan bersama yang harus diberlakukan baik untuk perempuan yang normal maupun perempuan dengan kebutuhan khusus (perempuan hamil, perempuan dengan masalah narkoba dan perempuan disabilitas) di dalam tahanan.

 

Beberapa aturan di dalam The Bangkok Rules yaitu; narapidana yang memiliki anak dapat mengasuhnya di dalam Lapas, sampai anak berusia 2 tahun, dan anak tersebut dicatat; tersedianya fasilitas bagi narapidana yang memiliki anak di dalam lapas, seperti ruang khusus menyusui dan ruang ramah anak; tersedianya ruang sanitasi yang layak untuk memenuhi kebutuhan kebersihan diri; semua sel memiliki ketersediaan air yang cukup, toilet dan semuanya bersih dan dalam kondisi yang baik; tersedianya fasilitas kesehatan (dokter dan poliklinik) untuk seluruh narapidana termasuk anak yang dibawa, semua narapidana diberikan hak yang sama untuk memeriksa kesehatan maupun rawat inap di poliklinik lapas dan riwayat kesehatan mereka akan terjamin kerahasiaannya; dan pemenuhan makanan dan air minum yang layak.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua