Selasa, 05 March 2019

Butuh Kesungguhan Rampungkan Pembahasan RUU

Dibutuhkan pula komunikasi dan sinergi kegiatan yang ada di DPR dan pemerintah.
Rofiq Hidayat
Kiri ke kanan: Supratman Andi Agtas, Hendrawan Supratikno, Ujang Komarudin. Foto: RFQ

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mentargetkan penyelesaian lima Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk disahkankan sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Namun, target penyelesaian pembahasan kelima RUU ini tidak hanya tergantung DPR, tetapi juga pemerintah. Persoalannnya, dalam pembahasan RUU kerap tidak dihadiri pihak pemerintah..

 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas mengingatkan target jangka pendek hingga Pemilu 2019 sebanyak lima RUU mesti diselesaikan. Apalagi, kelima RUU tersebut telah masuk dalam pembahasan tingkat pertama yang menyisakan sinkronisasi sejumlah pasal. “Target DPR sebagaimana diucapkan Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam rapat paripurna, Senin kemarin bukan harapan yang muluk-muluk,” kata Supratman.

 

Padahal, Supratman mencatat dari 21 RUU yang dalam pembahasan tingkat pertama oleh komisi, panitia khusus, Baleg bersama dengan pemerintah hanya menyisakan sedikit poin krusial secara umum. Namun demikian, Supratman tak mempersoalkan bila nantinya hanya mampu merampungkan dua dari lima RUU yang diselesaikan sebelum Pilpres.

 

Kelima RUU itu yakni: Pertama, RUU tentang Perkelapasawitan. Kedua, RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Ketiga, RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Keempat, RUU tentang Ekonomi Kreatif. Kelima, RUU tentang Pertanahan. Baca Juga: DPR Janji Rampungkan Lima RUU Ini Sebelum Pemilu

 

Supratman yang juga anggota Komisi VI DPR itu menilai dua RUU yang optmis dapat diselesaikan yakni RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha dan RUU tentang Perkelapasawitan. Sebab, kedua RUU tersebut sudah masuk tahap finalisasi. “Jadi tinggal masa penyempurnaan, redaksional, dan lain-lain. Substansi sudah tidak ada masalah. Kalau bisa dipercepat juga tergantung pemerintah dalam pembahasan RUU ini,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Komplek Gedung DPR, Selasa (5/3/2019).

 

Politisi Partai Gerindra itu mengakui persoalan ketidakhadiran pemerintah membuat molornya target penyelesaian pembahasan sebuah RUU. “Jadi pemerintah yang malas hadir membahas RUU dan menurut saya baru periode pemerintahan kali ini, ini bukan karena saya oposisi, ini fakta saja saya ungkap,” ujarnya.

 

Dia memaparkan bila di era pemerintahan sebelumnya, Surat Presiden (Surpres) disampaikan ke DPR bersamaan dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Namun, saat ini beberapa RUU dengan terbit Surpres, terpisah dengan DIM RUU. Seperti RUU tentang pertembakauan, Revisi UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), RUU Masyarakat Hukum Adat. “Penyelesaian pembahasan RUU ini sebenarnya juga tergantung political will pemerintah,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua