Selasa, 05 Maret 2019

Fee Lawyer Jadi Alibi Samarkan Pemberian Suap?

Jaksa menilai skema tersebut sudah disiapkan sebelumnya.
Aji Prasetyo
Ilustrasi honorarium advokat di Indonesia. Ilustrator: BAS

Perkara dugaan korupsi yang dilakukan mantan Presiden Komisaris Lippo Group, Eddy Sindoro hampir usai. Pada Jumat (1/3) kemarin, penuntut umum telah menyampaikan tuntutannya yang meminta majelis hakim menghukum Eddy dengan pidana penjara selama 5 tahun denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Terdakwa dianggap bersalah karena dinilai terbukti memberikan uang sebesar Rp150 juta dan AS$50 ribu kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. Pemberian itu terkait dengan dua perkara perdata yaitu menunda proses pelaksanaan aanmaning terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) dan kedua menerima pendaftaran Peninjauan Kembali (PK) PT Across Asia Limited (AAL) meskipun pada dasarnya sudah melewati batas waktu.

Dari salinan surat tuntutan yang diperoleh hukumonline, ada beberapa fakta menarik dalam perkara ini. Salah satunya penuntut umum menyebut pemberian suap kepada Edy Nasution sengaja disamarkan sebagai pembayaran fee lawyer.

“Berdasarkan percakapan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan uang untuk lawyer memang dari awal sudah disiapkan sebagai alibi (illegaly underlying transaction) dalam penggunaan uang yang sebenarnya, sehingga pengeluaran uang yang sebenarnya untuk diberikan kepada Edy Nasution seolah-olah untuk fee lawyer,” ujar penuntut umum dalam surat tuntutannya.

(Baca juga: Kode ‘Nasi Uduk’ untuk Bantu Pelarian Eddy Sindoro).

Percakapan yang dimaksud yaitu antara  Wresti Kristian Hesti, pegawai legal PT Artha Pratama Anugrah dengan Eddy Sindoro melalui Blackberry Messenger (BBM). ““…Yang kedua Pak, sya td sdh discuss dgn Pak SA, utk yg hrsnya dikirim ke Oscar apa bs lewat transfer rek drMTP sbg pembayaran lawyer (sbg salah satu upaya mengeluarkan dana MTP juga), blm dijawab oleh Oscar tp sya coba f/u ke bu Mariasptnya tdk bisa. Utk kepastian jawaban Oscar baru bs stlh jam 6 pm.Please advise, tks.”. Begitu bunyi percakapan seperti dikutip dari tuntutan jaksa.

Oscar yang dimaksud menurut penuntut umum dalam tuntutannya diduga Oscar Sagita, Managing Partner pada Kantor Hukum Lucas SH & Partners, sedangkan Maria yang dimaksud diduga adalah staf pada kantor hukum yang sama. Sedangkan inisial “Pak SA” diketahui adalah Suhendra Atmadja, mantan Presiden Komisaris Lippo Securities.

Menurut penuntut, keterangan Direktur PT MTP Hery Soegiharto di depan persidangan menerangkan uang sejumlah Rp100 juta yang diberikan kepada lawyer Aga Khan karena ada rencana ekspansi usaha di bidang perkebunan sawit dianggap tidak masuk akal karena tidak didukung dengan alat bukti dan legal reasoning yang cukup serta bertentangan dengan fakta dan alat bukti yang diajukan dipersidangan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua