Rabu, 06 Maret 2019

Perhatikan Lima Produk Hukum Mahkamah Agung Ini Jelang Pemilu

Jumlah hakim peradilan umum yang telah memperoleh sertifikat untuk mengadili tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum sebanyak 404 orang.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Gedung Mahkamah Agung. Sudah 3 bulan lebih kursi Sekretaris MA diisi Plt. Foto: HOL/SGP

Mahkamah Agung (MA) Repubik Indonesia ikut menyambut penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang. Hal ini dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai ejahwantah dari cabang kekuasaan kehakiman, dengan menyiapkan infrstruktur peradilan yang sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ada sejumlah ketentuan di dalam UU Pemilu yang memberikan kewenangan kepada badan peradilan di lingkungan Mahkamah Agung.

Salah satunya misalnya kewenangan untuk memproses  pelanggaran administrasi Pemilu. Merespon amanat UU Pemilu ini, MA lantas mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung. Hukumonline mencatat setidaknya ada lima produk Mahkamah Agung berbentuk Perma untuk merespons momentum Pemilu mendatang.

Perma No. 4 Tahun 2017 memuat ketentuan hukum acara pelanggaran administrasi yang terjadi pada Pemilu. Perma ini menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan pelanggaran administratif Pemilu. Menurut ketentuan Pasal 4 Perma, permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lama tiga hari sejak ditetapkannya putusan KPU.

(Baca juga: Ragam Persoalan dalam Sengketa Pemilu).

Pada tahap pembuktian, Pasal 6 Perma mengatur Majelis Hakim menentukan apa saja yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta alat bukti yang akan digunakan dalam proses pembuktian. Ingat, untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Selanjutnya majelis hakim akan melakukan pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik.

Lama proses di mejelis hakim, sejak perkara diterima maksimal 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perma No. 4 Tahun 2017. Disebutkan begini: Majelis hakim yang ditunjuk, memutus paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung. Sifat putusan tersebut final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Kedua, Perma No. 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Perma ini mengatur secara detail dan rinci tentang tata cara sengleta proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Perma ini mengatur sejumlah hal, mulai dari tata cara mengajukan gugatan, penunjukan majelis hakim dan perbaikan gugatan, pemanggilan dan penjadwalan sidang, persidangan, hingga putusan.

(Baca juga: Sengketa Pemilu Dulu dan Sekarang).

Ketiga, Perma No. 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Perma ini menjadi payung hukum pengangkatan hakim khusus Pemilu. Disebutkan dalam Perma ini, hakim khusus merupakan hakim karir di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Proses pengangkatan hakim khusus berdasarkan usulan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara kepada Ketua Mahkamah Agung.

Berdasarkan usulan tersebut, Ketua Mahkamah Agung melakukan penetapan setelah sebelumnya memperhatikan terpenuhinya syarat-syarat hakim khusus yang terdiri dari: hakim karir yang menguasai pengetahuan tentang Pemilihan Umum; dan telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal tiga tahun, kecuali jika dalam satu pengadilan tidak ada hakim yang masa kerjanya telah mencapai tiga tahun.

Berdasarkan dokumen Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2018, diketahui saat ini ada 234 orang hakim khusus Pemilu dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh sertifikasi untuk mengadili sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Keempat, ada Perma No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum. Perma ini mengatur hukum acara pengadilan negeri apabila ada tindak pidana yang berkaitan dengan pemilihan dan pemilihan umum. Perma ini memberikan pedoman bagi para pihak yang mengajukan perkara tidak pidana pemilihan umum ke pengadilan. Ingat bahwa durasi waktu penyelesaian tindak pidana Pemilu relatif singkat.

Perma No. 1 Tahun 2018 mengatur beberapa hal antara lain kewenangan pengadilan, tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum, serta majelis khusus tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum. Terkait majelis khusus, ada Perma lain yang secara khusus mengatur tentang persyaratan dan tata cara pengusulan untuk menjadi hakim khusus tindak pidana Pemilu.

Kelima, Perma No. 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum. Normaifnya, tidak semua hakim dapat diangkat menjadi hakim khusus pemilu. Ia harus punya pengetahuan umum tentang seluk beluk pemilu. Juga harus punya masa kerja minimal tiga tahun, kecuali di daerah bersangkutan tidak ada hakim yang memenuhi syarat demikian. Para hakim khusus pemilu diangkat Ketua Mahkamah Agung melalui surat keputusan.

Berdasarkan dokumen Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2018, jumlah hakim peradilan umum yang telah memperoleh sertifikat untuk mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum sebanyak 404 orang. Kepala Biro Humas dan Hukum Mahkamah Agung, Abdullah menegaskan Mahkamah Agung sedang melakukan sosialisasi Perma terkait pemilu kepada para pemangku kepentingan. “Sekarang sedang sosialisasi Perma,” kata Abdullah.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua