Minggu, 10 March 2019

Ditunggu, Realisasi Janji Capres untuk Penyandang Disabilitas

Perlu keseriusan untuk menyiapkan sarana dan prasarana.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Simulasi hak pilih penyandang disabilitas di KPU, Februari 2019. Foto: RES

Pemenuhan kebutuhan dasar dan perrlindungan kaum disabilitas merupakan tanggung jawab negara bersama masyarakat. Oleh karena itu, siapapun yang akan terpilih menjadi presiden pada pemilu 17 April 2019 yang akan datang dituntut untuk merealisasikan janji-janji semasa kampanye. Termasuk janji melindungi kaum disabilitas. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah memberikan pedoman penting apa yang harus diimplementasikan oleh para pengambil keputusan.

Pasangan kedua kandidar calon presiden dan wakil presiden sudah berkomitmen untuk melindungi kaum disabilitas. Setidaknya begitulah yang disampaikan perwakilan pasangan nomor urut 01 dan 02 di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada akhir Februari lalu. Dari diskusi yang digelar dan paparan wakil tim pasangan 01 dan 02 saat itu jelas ada komitmen yang sama untuk meningkatkan perlindungan disabilitas dan membangun masyarakat disabilitas yang inklusif.

Pesta olah raga untuk penyandang disabilitas tingkat Asia yang diselanggarakan di Jakarta adalah momentum yang pas. Tetapi momentum itu seharusnya tak berhenti sekadar pesta olah raga. Melalui momentum Pemilu kali ini, KPU memasukkan pula kategori disabilitas mental ke dalam daftar pemilih tetap yang akan menggunakan hak suaranya saat hari pemungutan suara tiba.

Dalam debat tim sukses ini hadir mewakili Pasangan 01, Tim Kampanye Nasional Ace Hasan Syadzili serta wakil Pasangan 02, Astriana Baiti Sinaga. Pada kesempatan pemaparan visi misinya, Ace menyampaikan visi besar yang menjadi target dari pasangan 01 di periode kedua adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM). Menurut Ace, gagasan ini relevan dengan konteks visi inklusivitas penyandang disabilitas. Visi pembangunan sumber daya manusia yang menjadi target  pada periode kedua akan menyentuh pula pembangunan kalangan disabilitas. “Memberi perlindungan, memperluas akses pembangunan sosial, pendidikan fasilitas publik,” urai Ace.

(Baca juga: Kewajiban Pemda Menyediakan Fasilitas Umum Bagi Penyandang Disabilitas).

Rujukan utama upaya pembangunan sumber daya manusia kalangan disabilitas tak lain adalah UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Untuk itu, tindakan afirmatif yang akan diimplementasikan mencakup seluruh wilayah, tidak hanya pusat tetapi juga daerah. Pemenuhan kebutuhan dasar kalangan disabilitas merupakan tanggung jawab negara. Salah satunya, meningkatkan taraf hidup kalangan disabilitas, akan ditempuh dengan pendekatan konprehensif. “Asian Para Games salah satu bukti penyandang diasabilitas mampu,” ujarnya.

Wakil Pasangan 02 Astriana Baiti memaparkan, pilar utama dari pembangunan disabilitas adalah kesejahteraan rakyat. Untuk itu, menurut Astiriana skema Pasangan 02 menawarakan konsep terkait skema pelayanan dan jamnan sosial dasar bagi penyandang disabilitas dengan berbasis keluarga. Dengan memberikan jaminan pemenuhan terhada hak-hak disabilitas.

Pemerintah dalam posisi ini menurut Asrtriana, harus memastikan seluruh rakyat terpenuhi jaminan sosialnya. Sebagai langkah inklusif, penting membangun paradigma sehat untuk menciptakan manusia yang tangguh dan berkualitas. “Salah satu kiatnya adalah dengan perbaikan sistem pendidikan nasional yang harus inklusif (untuk disabilitas),” ujar Astriana.

Sejumlah pertanyaan dari panelis disampaikan kepada tim dari kedua Pasangan Calon pada sesi tanya jawab yang berlangsung setelah pemaparan visi misi dari kedua tim pemenangan Pasangan Calon. Beberapa yang menarik misalnya pertanyaan terkait strategi yang akan ditempuh oleh masing-masing pasangan dalam memastikan pendidikan yang inklusif secara sistematis.

Ace berpendapat seharusnya semua sekolah bisa menerima penyandang disabilitas sebagai siswa. Pasangan 01 bertekad mengalokasikan anggaran untuk melahirkan kurikulum disabilitas. Implementasinya harus didukung sarana prasarana penunjang agar kurikulum disabilitas dapat berjalan secara efektif.

(Baca juga: Menakar Masa Depan Penyandang Disabilitas di Bawah Lindungan Hukum).

Sementara, Astriana lebih melihat ketersediaan lembaga pendidikan yang inklusif untuk penyandang disabilitas. Misalnya, di Jakarta saja, penyandang disabilitas belum sepenuhnya diterima sekolah umum karena belum ada sarana prasarana penunjang di sekolah tersebut. Persoalan ini sudah mendapat perhatian langsung dari Gubernur DKI Jakarta sehingga dapat segera mengambil langkah yang dipandang perlu. “Gubernur langsung mengintervensi, bahwa semua sekolah harus inklusif,” ujar Astriana.

Astriana meminta Pemerintah untuk lebih serius menyiapkan sarana prasarana, fasilitas penunjang, dan tenaga pendidik yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pemerintah juga perlu mendekatkan sekolah dengan para penyandang disabilitas untuk memudahkan akses mereka memperoleh pendidikan yang dibutuhkan.

“Sangat berbahaya jika penyandang disabilitas harus sekolah ditempat yang jauh dari tempat tinggalnya karena berbahaya, transportasi belum ramah dan lingkungan belum ramah. Pendidikan inklusif harus memiliki target terukur,” terang Astriana.

Pertanyaan lainnya yang muncul dari panelis adalah terkait pembangunan sistem habilitasi dan rehabilitasi yang komprehensif. Menjawab hal ini tim Pasangan 01 menyampaikan keinginan Pasangan Calon yang didukungnya untuk mengkolaborasikan pemerintah disemua tingkatan untuk membangun sistem yang konprehensif. Menggunakan rehabilitasi berbasis masyarakat sesuai dengan kearifan lokal masyarakat di tiap-tiap wilayah. Hal ini diakui akan memudahkan pemetaan disabilitas dan kebutuhan yang deperlukan.

Selain itu, Pasangan 02 juga akan menyiapkan tenaga rehabilitasi yang handal dengan training dan bimbingan teknis yang berkeanjutan serta melibatkan penyandang disabilitas. Satu kata kunci lainnya adalah sinergi dalam membangun sistem habilitasi dan rehabilitasi. Hal ini dirasa penting untuk menyambungkan kementerian dan lembaga dalam merespon isu-isu sektoral. “Mampu mengimplementasikan Undang-undang penyandang disabilitas secara konsisten dan konsekuen,” ujar Ace.

Astriana mengurai perlunya pemahaman yang konprehensif terhadap fungsi habilitasi dan rehabilitasi. Menurutnya, dalam penilaian pasangan 02, implementasi habilitasi dan rehabilitasi terkesan berjalan secara eksklusif. Untuk itu pihaknya mendorong inklusivitas pelaksanaan rehabilitasi dan habilitasi terhadap penyandang disabilitas. “Saya adalah bagian dari pembuat Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Selain itu kami mendorong (munculnya) peraturan daerah,” ujar Astriana.

Di luar kedua pertanyaan tersebut, sebenarnya banyak hal yang terungkap terutama melalui diskusi langsung antara tim dari kedua pasangan calon dengan hadirin yang berasal dari kalangan disabilitas. Menurut pengamatan hukumonline, hal yang kerap kali terulang dalam diskusi dan tanya jawab tersebut menekankan adanya langkah afirmatif yang inklusif untuk kalangan disabilitas.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua