Minggu, 10 Maret 2019

Terkait Utang Puluhan Miliar, Prabowo Digugat Wanprestasi

Gugatan didaftarkan di PN Jakarta Selatan.
Moh. Dani Pratama Huzaini
ILustrasi kesepakatan para pihak. Ilustrator: BAS

Di tengah proses politik menjelang pemilihan presiden, Prabowo Subianto –salah satu calon presiden—harus bersiap menghadapi banyak tantangan. Selain persoalan hak pengusahaan hutan di Aceh, kini Prabowo juga harus menghadapi gugatan perdata di pengadilan. Adalah Djohan Teguh Sugianto, seorang warga negara, yang mengajukan gugatan itu ke PN Jakarta Selatan.

“Kami telah mendaftarkan gugatan perdata wanprestasi terhadap bapak Prabowo Subianto ini sehubungan dengan adanya perjanjian pembelian dan penjualan bersyarat saham klien kami,” ujar kuasa hukum penggugat, Fajar Marpaung, kepada hukumonline, sesaat setelah mengajukan pendaftaran perkara di Pengadilan Jakarta Selatan, Jumat (8/3) lalu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Hukumonline, Djohan mempersoalkan tunggakan utang dalam perjanjian penjualan dan pembelian bersyarat saham sebesar 20 persen di Nusantara International Enterprise (L) Berhad, Malaysia. Gugatan wanprestasi ini sudah teregister dalam perkara No. 233/PDT.G/2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

(Baca juga: Seluk Beluk Pencabutan Gugatan Perdata).

Djohan melayangkan gugatan karena menilai tergugat lalai atau tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian penjualan dan pembelian bersyarat 20 persen saham Nusantara International Enterprise (L) Berhad yang bertanggal 22 Agustus 2011. Melalui perjanjian, penggugat sepakat menjual sahamnya kepada tergugat harga Rp140 miliar.

Melalui perjanjian tersebut pula disepakati bahwa proses pembayaran harga dilakukan secara bertahap dengan angsuran pertama sebesar Rp24 miliar. Tahap berikutnya tiap akhir bulan diangsur sebesar Rp2 miliar dalam termin 58 kali angsuran ke dalam rekening penampungan di Bank BNI. Rekening penampungan ini dibuat dalam rangka memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan pengembalian pinjaman PT TRJ milik penggugat kepada BNI.

Namun, penggugat mengklaim, sampai batas waktu yang ditentukan untuk pelunasan pembayaran, tergugat tidak dapat melunasi kewajibannya kepada penggugat. Berdasarkan keterangan Fajar Marpaung, pada saat jatuh tempo, tergugat baru menyelesaikan pembayaran sebesar Rp88 miliar. Alhasil, total kewajiban yang belum dilunasi sebesar Rp52 miliar. “Sampai gugatan didaftarkan (tunggakan) adalah sebesar 52 milyar rupiah,” jelas  Fajar.

Fajar menegaskan, sebelum gugatan didaftarkan sejak tanggal jatuh tempo pelunasan pada 31 Juli 2016, kliennya telah berulang kali mengirim surat kepada tergugat untuk memenuhi kewajiban. Surat telah dilayangkan sejak bulan Desember 2016 hingga November 2018. “Namun tidak pernah ditanggapi,” ujarnya.

Akibat pelunasan utang antara Prabowo dengan Penggugat yang terhambat, pada tahap selanjutnya proses pelunasan utang penggugat ke BNI ikut terhambat. Menurut Fajar Marpaung, pada bulan Oktober 2018 dan Januari 2019, BNI telah mengirimkan teguran kepada kliennya. “Apabila tidak juga dilunasi maka Bank BNI akan melakukan upaya hukum terhadap jaminan aset milik klien kami sebagai jaminan utang PT TRJ,” ujar Fajar.

Merespon teguran dari BNI tersebut, kuasa hukum Djohan Teguh kembali mengirim somasi sbeanyak tiga kali kepada tergugat agar segera melunasi sisa kewajibannya sebesar Rp52 miliar. Somasi sudah dikirimkan pada 24 Januari, 7 Februari, dan terakhir 20 Februari 2019. Ia mengklaim taka da respons tergugat.

Untuk itu, Djohan Teguh, melalui kuasa hukumnya, memutuskan untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan wanprestasi. Ia juga menyertakan sejumlah pihak sebagai turut tergugat dalam perkara terkait. Tujuannya agar Penggugat memperoleh kepastian hukum atas dugaan  tindakan wanprestasi. “Mengingat apabila tidak ada penyelesaian kewajiban yang bersumber dari penjualan saham milik klien kami yang dibeli oleh bapak Prabowo maka aset klien kami yang dijaminkan sebagai jaminan utang PT TRJ di Bank BNI akan dieksekusi oleh Bank BNI,” ujar Fajar.

(Baca juga: Apa Saja yang Harus Dimasukkan dalam Jawaban Gugatan).

Hukumonline telah berupaya mengontak beberapa orang dalam tim Prabowo namun hingga berita ini naik, belum ada  konfirmasi dari kuasa hukum Prabomo. Namun Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Sfuni Dasco Ahmad, menjelaskan gugatan perdata di PN Jakarta Selatan berhubungan dengan bisnis  Dalam bisnis biasa ada utang piutang, tagihan, negosiasi, penjadwalan pembayaran, anjak piutang. "Itu biasa dalam bisnis," ujarnya.

Menurut dia, dilihat dari prosentase yang dibayarkan, sudah lebih dari 60 persen. Tinggal sisanya yang belum. Ia belum mendapat konfirmasi dari pengacara perusahaan apakah penyebab keterlabatan pembayaran. Yang jelas, kata dia, dalam persidangan masih dimungkinkan mediasi para pihak yang bersengketa."Pengacara pak Prabowo akan memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya," kata Sufni.

Fajar menampik tudingan yang menyebutkan langkah ini sebagai langkah politis. Menurut Fajar, langkah hukum yang dilakukan oleh pihaknya murni tindakan penegakan hukum untuk memenuhi hak hukum dan kepastian hukum penggugat. Ia mengajak publik untuk memperhatikan kronologi perkara dmaksud jika ada pertanyaan terkait waktu pendaftaran gugatan yang berdekatan dengan momentum Pemilihan Umum (Pemilu). “Bisa dilihat dari kronologinya,” ujar Fajar.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua