Senin, 11 Maret 2019

Demokrasi, Pers, dan Hoax Oleh: Yosep Adi Prasetyo*)

​​​​​​​Independensi mengalami peregangan karena adanya tarik-ulur kepentingan antara politik, kue iklan kampanye, dan ideologi.
RED

Pers adalah pilar demokrasi ke empat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pers sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan check and balance. Untuk dapat melakukan peranannya perlu dijunjung kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang.

 

Wajah demokrasi sendiri terlihat pada dua sisi. Pertama, demokrasi sebagai realitas kehidupan sehari-hari, kedua, demokrasi sebagaimana ia dicitrakan oleh media informasi. Di satu sisi ada citra, di sisi lain ada realitas. Antara keduanya sangat mungkin terjadi pembauran, atau malah keterputusan hubungan.

 

Proses demokratisasi di sebuah negara tidak hanya mengandalkan parlemen, tapi juga pers yang merupakan sarana komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, maupun rakyat dengan rakyat. Akses informasi melalui media massa ini sejalan dengan asas demokrasi, yaitu adanya tranformasi secara menyeluruh dan terbuka yang mutlak bagi negara penganut paham demokrasi, sehingga ada persebaran informasi secara merata.

 

Kebebasan pers diperlukan untuk demokrasi, keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itulah dalam Pasal 4 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran; pembredelan atau pelarangan penyiaran; untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi; dan hak tolak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemberitaan.

 

Jelas bahwa dalam sistem demokrasi dijamin adanya kemerdekaan pers, namun demokrasi membutuhkan sebuah prasyarat yaitu adanya ketertiban. Tanpa sebuah ketertiban niscaya demokrasi bakal tak ada. Karena itulah kemerdekaan pers juga membutuhkan adanya model pengaturan. Dalam hal ini, sesuai UU Pers, adalah pengaturan berupa self regulation oleh kalangan komunitas pers.

 

Pengertian kemerdekaan pers itu mencakup dua hal. Pertama adalah struktur (freedom from) yaitu kemerdekaan pers dipahami sebagai kondisi yang diterima oleh media sebagai hasil dari struktur tertentu. Negara disebut bebas apabila tidak ada sensor, bebas dari tekanan pada jurnalis, bisa independen di tengah pengaruh lingkungan ekonomi termasuk kepemilikan, tak ada aturan hukum yang mengekang kemerdekaan pers, bebas dari tekanan sosial dan politik. Yang ke dua adalah performance (freedom to) yaitu bahwa kebebasan pers juga diukur dari  bagaimana cara pers menggunakan kemerdekaan tersebut. Misalnya apakah liputan media telah jujur dan adil (fair), mengungkapkan fakta yang sebenarnya, membela kepentingan publik, dan sebagainya.

 

Kemerdekaan pers (press freedom) merupakan satu sisi pada keping yang sama dengan kebebasan berekspresi. Kemerdekaan pers diakui merupakan kendaraan yang memastikan hubungan antara kebebasan berekspresi dan demokrasi. Di Indonesia, UU Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers adalah bagian dari hak asasi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa kemerdekaan pers ada untuk demokrasi, keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

 

Selain berfungsi memenuhi hak untuk tahu dan hak atas informasi, pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis. Profesor Miriam Budiardjo pernah menyatakan, bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah memiliki pers yang bebas dan bertanggung jawab.

 

Pasal 2 UU Pers menyatakan bahwa pers bertugas mewujudkan kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Inti dari demokrasi adalah adanya kesempatan bagi aspirasi dan suara rakyat (individu) dalam mempengaruhi sebuah keputusan. Dalam demokrasi juga diperlukan partisipasi rakyat, yang muncul dari kesadaran politik untuk ikut terlibat dan andil dalam sistem pemerintahan. Pada berbagai aspek kehidupan di negara ini, sejatinya masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan langkah kebijakan suatu negara.

 

Peran pers menjelang Pemilu 2019 ini sangat penting. Bukan tak mungkin, di tengah tidak menariknya suasana pemilihan umum mendatang orang akan menjadi apatis dan tak memiliki harapan lagi kepada pemimpin manapun yang bakal terpilih jadi presiden mendatang. Koran, radio dan televisi akan marak memberitakan jalannya kampanye presiden, eksempar dan rating mungkin akan meninggi, iklan kampanye akan memperkaya perusahan media; namun pada hari-H pencoblosan orang akan di hadapkan pada suasana hati yang kosong melompong. Bersikap tidak peduli dan lebih suka berkata, “terserah”. Jangan kaget, dari berbagai pemilu yang ada data menunjukkan adanya trend peningkatan kelompok “Golput” yaitu orang-orang yang memilih untuk tidak memilih.

 

Bagaimana pers menghadapi persoalan ini. Sejumlah wartawan jelas menghadapi berbagai persoalan eksistensi diri akibat beberapa pemilik media menjadi pemimpin partai dan malah beberapa di antaranya akan ikut mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres. Situasi seperti ini akan bertambah runyam dengan munculnya fenomena “moghul”isme media saat ini. Di beberapa grup media malah para wartawan diimbau oleh pemiliknya untuk ikut menjadi caleg dari partai yang dipimpin atau didukungnya atau pun sekadar masuk menjadi anggota tim sukses dan tim pemenangan Pemilu. Hal ini adalah persoalan yang serius.

 

Wartawan dan media semestinya dapat berperan dalam mengembangkan partisipasi publik dalam Pemilu 2019. Bukannya malah ikut berebut suara publik untuk mendukung perolehan kursi bagi diri sendiri atau orientasi politik pemilik media tempat ia bekerja.

 

Wartawan semestinya bisa ikut mendidik warganegara pemilih tentang bagaimana menggunakan hak-hak demokrasinya, mengangkat suara pemilih tentang apa yang mereka butuhkan dan inginkan, memberitakan perkembangan kampanye Pemilu, menyediakan informasi menyangkut platform bagi partai politik dan kandidat sekaligus rekam jejaknya, memberi kesempatan kepada setiap partai politik untuk berdebat satu sama lain, dan memonitor penghitungan suara dan melaporkan hasilnya. Serta mengawasi, meneliti, dan mengevaluasi secara cermat apakah proses Pemilu yang terjadi telah berlangsung sesuai prinsip fairness dan jujur.

 

Pertumbuhan media yang ada saat ini sungguh mencengangkan. Kemungkinan hal ini terkait dengan media sebagai peluang bisnis baru. Ada banyak pengusaha tergiur untuk mendirikan perusahaan pers dan merekrut wartawan-wartawan dari berbagai media untuk menjadi pemimpin redaksi di perusahaan pers baru mereka dengan gaji yang lumayan menggiurkan. Peluang ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tadinya adalah para wartawan bodrex untuk ikut mendirikan media sebagai peluang bisnis.

 

Posisi pers dan profesi wartawan yang strategis menjadi incaran baru untuk mendapatkan uang secara mudah. Hal inilah yang membuat ada banyak orang ingin menjadi wartawan dengan cara mudah melalui jalan pintas. Banyak mantan wartawan dan orang-orang yang sama sekali tak punya pengalaman di bidang jurnalistik nekad mendirikan perusahan pers dengan modal minim. Tanpa legalitas hukum dan juga tak memenuhi standar perusahaan pers. Hal inilah yang menyebabkan maraknya pertumbuhan media yang kemudian lebih dikenal sebagai media abal-abal.

 

Media-media yang sesungguhnya merupakan “abal-abal” ini mempekerjakan “wartawan” secara sembarangan. Tanpa pernah memberikan pelatihan dan pembekalan ketrampilan jurnalistik, pemilik media memberikan kartu pers yang dibuatnya sendiri. Hal ini melahirkan wartawan instan tanpa bekal ketrampilan dan pengetahuan yang memadai. Bahkan kerap tanpa gaji dan malah mewajibkan sang wartawan untuk memberikan setoran bulanan kepada pemilik media.

 

Secara profesi wartawan bertugas menyebarkan informasi secara faktual, akurat, netral, seimbang, dan adil (fair); menyuarakan pihak-pihak yang lemah, kritis terhadap mereka yang berkuasa; skeptis dan selalu menguji kebijakan yang dibuat penyelenggara kekuasaan; memberikan pandangan, analisis, dan interpretasi terhadap permasalahan sosial, politik, dan ekonomi yang rumit; serta memperkenalkan gagasan, ide dan kecenderungan baru dalam masyarakat.

 

Tugas utama jurnalis sesungguhnya adalah menyampaikan kebenaran. Komitmen utama jurnalisme adalah pada kepentingan publik. Dengan demikian kepentingan pribadi, kelompok, atau kepentingan pemilik media harus selalu di tempatkan di bawah kepentingan publik.

 

Kebenaran yang disampaikan oleh kelompok profesi ini kini dicemari oleh maraknya berita-berita hoax dan berita bohong. Fakta kebenaran yang diungkap media arus utama tertutup oleh berbagai berita hoax.

 

Hampir 3,5 tahun terakhir ini di Indonesia bermunculan berita hoax. Berita hoax ini bukan semata memuat kobohongan, tapi juga menebar kebencian, prasangka dan kebencian terkait suku-agama-ras-antar golongan (SARA), fitnah, dan juga ketidakpercayaan kepada badan-badan publik. Dan menjelang Pemilu 219 fenomena ini kembali menguat.

 

Ada banyak berita hoax yang diproduksi oleh situs-situs yang mengaku sebagai situs berita tersebut banyak dikutip serta disebarluaskan melalui berbagai media sosial. Masyarakat sulit untuk membedakan mana berita yang benar dan mana berita hoax. Media sosial yang tadinya berfungsi untuk merawat silahturahmi, mengupdate status, atau menshare kenangan lama kini berubah menjadi ajang untuk menyampaikan sikap politik, keberpihakan, kebencian, dan permusuhan.

 

Yang rawan adalah ada semacam simbiosis mutualistis di mana ada banyak wartawan menggunakan sumber media sosial untuk mendapatkan ide dan mengembangkan berita, sedangkan media sosial menindaklanjuti berita-berita media yang sebelumnya bersumber dari info di media sosial untuk disebar-luaskan. Dengan demikian munculnya efek viral yang luas dan menimbulkan pro-kontra sebuah masalah yang sebetulnya bersumber dari berita hoax yang tak jelas ujung-pangkalnya.

 

Memang wabah informasi hoax bukan monopoli Indonesia semata, tapi fenomena hoax ini terjadi juga di Jerman, Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa. Berita-berita hoax telah menyita perhatian dunia. Di Indonesia, belakangan ini, berita hoax telah memantik gejolak sosial yang bukan tak mungkin bisa berujung pada aksi kekerasan. Ada banyak orang menjadi korban informasi hoax di dunia maya. Bisa jadi berita yang dianggap benar, justru sebenarnya adalah berita hoax. 

 

Pada saat ini ada banyak media terbelah mengusung calon masing-masing. Independensi mengalami peregangan karena adanya tarik-ulur kepentingan antara politik, kue iklan kampanye, dan ideologi. Ada banyak liputan yang sebetulnya berselubung iklan. Mulai dari liputan event, wawancara, hingga penulisan profil. Hampir semua platform media, baik media cetak, media siber (online), televisi maupun radio melakukannya. Dalam Pilpres 2014 bahkan media seperti terbelah menjadi dua kubu. Pubik pun kehilangan kepercayaan terhadap netralitas pers dan kebenaran isi media, termasuk media nasional yang merupakan media arus utama.

 

Pada saat informasi maupun berita media arus utama tak bisa dipercaya inilah media sosial menjadi sumber informasi alternatif bagi publik. Media sosial semacam Twitter dan Facebook yang awal mulanya diciptakan untuk keperluan membuat update status personal atau menemukan kembali teman-teman lama yang berpisah, berubah menjadi sarana seseorang menyampaikan pendapat politik, mengomentari pendirian orang lain. Media sosial berubah fungsi menjadi ajang orang bermenemukan percakapan tikai, Berita hoax marak.

 

Hal inilah asal-muasal munculnya efek viral dari berita-berita hoax. Ada kemungkinan berita terkait sebuah isu berasal dari media sosial, kemudian dikutip oleh media online, dan kemudian karena banyak dibicarakan orang maka media cetak arus utama mengangkat isu tersebut. Efek viral yang muncul menciptakan kebenaran palsu.

 

Situasi menjelang Pemilihan Umum serentak 2019 hoax bukannya melemah justru kian menguat. Apalagi diperkuat dengan munculnya media buzzer dan pasukan siber (cyber troops) yang dibentuk oleh para calon yang akan maju Pilkada. Hoax menemukan kombinasi yang canggih, sekaligus jahat, saat sejumlah orang sengaja membuat akun-akun palsu atau sengaj membuat media abal-abal untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari maraknya hoax.

 

Karena itulah berita hoax dan praktik abal-abalisme dalam jurnalistik harus kita perangi bersama. Namun upaya menangkal penyebaran informasi atau berita palsu alias hoax memang butuh dukungan semua pihak, tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Peran masyarakat sipil sangat diperlukan untuk berpartisipasi melawan berita hoax yang semakin menjadi epidemi di Indonesia dalam setahun terakhir ini.

 

Berita hoax yang belakangan muncul ini telah mencapai taraf yang cukup mengkhawatirkan. Terutama karena berita hoax yang beredar telah bercampur dengan ujaran kebencian, prasangka suku-agama-ras-antargolongan (SARA), paham radikalisme, dan ajakan melakukan aksi kekerasan. Sejumlah pemberitaan media massa memberitakan terjadinya sejumlah kerusuhan dan penyerangan di beberapa tempat akibat hal ini dan jatuhnya korban jiwa maupun harta benda.

 

Tentu saja hal ini tak boleh dibiarkan terus terjadi karena yang paling dirugikan adalah hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar. Otoritas kebenaran faktual harus dikembalikan kepada media arus utama yang terverifikasi di Dewan Pers. Nilai-nilai luhur profesi jurnalis harus dikembalikan kepada wartawan yang memiliki kompetensi dan mengikatkan diri pada nilai-nilai dan etik profesi. Karena praktek abal-abalisme dan hoax harus diperangi bersama karena menggerogoti kemerdekaan pers yang ada saat ini.

 

*)Yosep Adi Prasetyo adalah Ketua Dewan Pers.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua