Senin, 11 March 2019

Terkait Transportasi Online KPPU Surati Pemkot Bandung, Ada Apa?

Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh KPPU, Pemkot Bandung mewajibkan kepada seluruh ASN untuk menggunakan satu jasa transportasi online.
Fitri Novia Heriani

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan untuk menyurati Pemerintah Kota Bandung (Pemkot Bandung). Keputusan ini baru diambil oleh KPPU, Senin (11/3), setelah melakukan pembahasan di tingkat komisi. Lantas apa yang membuat KPPU menyurati Pemkot Bandung?

 

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan bahwa surat dari KPPU bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dari Pemkot Bandung terkait informasi yang beredar belakangan ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh KPPU, Pemkot Bandung mewajibkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan satu jasa transportasi online, yakni Grab.

 

“Bahkan kabarnya sampai ada sanksi jika menggunakan transportasi online selain Grab,” kata Guntur dalam bincang-bincang bersama wartawan di Kantor KPPU Jakarta, Senin (11/3).

 

Jika tindakan itu benar dilakukan oleh Pemkot Bandung, maka Pemkot Bandung telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha. Menurut Guntur, meksipun ASN adalah bagian subkoordinat dari Pemkot Bandung, namun aturan tersebut tidak selayaknya diberlakukan kepada ASN.

 

“Walaupun begitu kami sudah memutuskan untuk meminta keterangan, surat memang belum sampai karena baru hari ini kami putuskan. Memang ini agak aneh,” tambahnya.

 

Sementara itu untuk kasus lainnya seperti tiket pesawat, tarif kargo, keterlambatan pelaporan merger dan ojek online, masih dalam tahap penyelidikan dan penelitian. Sehingga progresnya belum dapat disampaikan kepada publik.

 

KPPU masih harus mencari dua alat bukti terkait kasus tiket pesawat dan tarif kargo. Selain itu terkait dengan penetapan harga atas dan harga bawah dalam tiket pesawat tidak menjadi kewenangan KPPU.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua