Selasa, 12 Maret 2019

KKI Desak Kemenhub Larang Permanen Penerbangan Boeing 737-8 MAX

Kesamaan antara insiden Lion Air dengan Ethiopian Airlines memantik kekhawatiran sendiri, misalnya terkait kesamaan jenis pesawat, waktu kecelakaan yang terjadi tak lama usai lepas landas, hingga tak ada korban yang selamat.
Hamalatul Qur'ani
Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), David ML Tobing. Foto: RES

Dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan di Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengambil langkah untuk melakukan inspeksi dengan melarang terbang sementara (temporary grounded) pesawat terbang Boeing 737-8 MAX di Indonesia. Adanya pelarangan tersebut dilatarbelakangi oleh peristiwa jatuhnya Pesawat Ethiopian Airlines Boeing 737-8 MAX. Inspeksi tersebut mulai berlaku Selasa (12/3).

 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti, menyebut salah satu langkah yang akan dilakukan oleh Ditjen Hubud adalah melakukan inspeksi dengan cara larang terbang sementara. Jika ditemukan masalah pada saat inspeksi, larang terbang sementara itu akan terus berlaku hingga dinyatakan selesai oleh inspektur penerbangan. 

 

“Untuk memastikan kondisi pesawat jenis tersebut laik terbang (airworthy) dan langkah tersebut telah disetujui oleh Menteri Perhubungan” kata Polana, Senin (11/3).

 

Pengawasan terhadap Pesawat Boeing 737-8 MAX ini disebut Polana telah dilakukan sejak 30 Oktober 2018 lalu, pasca terjadinya kecelakaan Pesawat JT610. Ditjen Hubud terus berkomunikasi dengan Federal Aviation Administration  (FAA), untuk memberikan jaminan bahwa seluruh pesawat Boeing 737-8 MAX yang beroperasi di Indonesia laik terbang.

 

FAA telah menerbitkan Airworthiness Directive yang juga telah diadopsi oleh Ditjen Hubud dan telah diberlakukan kepada seluruh operator penerbangan Indonesia yang mengoperasikan Boeing 737-8 MAX.

 

Untuk diketahui, berdasarkan rilis Kemenhub, beberapa pesawat yang mengoperasikan jenis Boeing 737-8 MAX terdiri dari PT Garuda Indonesia sebanyak 1 unit dan PT Lion Air sebanyak 10 unit. Terkait hasil investigasi kecelakaan Ethiopian Airlines Boeing Co seperti yang disampaikan langsung oleh Boeing Co kepada Ditjen Hubud, bahwa pihak manufaktur akan terus memberikan keterangan terkini serta siap menjawab pertanyaan Ditjen Hubud tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan aiworthy jenis pesawat terbang Boeing 737-8 MAX.

 

Alih-alih sepakat dengan kebijakan larangan terbang sementara itu, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), David Tobing, malah mendesak Kemenhub untuk melarang secara permanen Maskapai di Indonesia menerbangkan pesawat Boeing 737-8 Max demi keamanan konsumen bukan hanya larangan terbang sementara. Terlebih, insiden jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines seolah mengembalikan ingatan kelam jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610 pada 2018 lalu.

 

“Banyak Calon penumpang pesawat yang mengadu ke KKI bahwa mereka merasa takut apabila pesawat yang akan dipakai berjenis Boeing 737-8 Max tersebut," tegas David.

 

Kesamaan antara insiden Lion Air dengan Ethiopian Airlines juga memantik kekhawatiran sendiri, misalnya terkait kesamaan jenis pesawat, waktu kecelakaan yang terjadi tak lama usai lepas landas, hingga tak ada korban yang selamat.

 

Sejak jatuhnya Boeing 737-8 Max yang dioperasikan Lion Air, laporan awal investigasi KNKT menyatakan pesawat tidak laik terbang. Di lain tempat, Otoritas Penerbangan Federal AS (FAA) pun menyatakan melakukan evaluasi akan kemungkinan kesalahan pada desain pesawat.

 

Sementara terkait jatuhnya Boeing 737-8 Max milik Ethiopian Airlines, Badan Aviasi Sipil China (CAAC) memerintahkan maskapai-maskapai China mengandangkan pesawat Boeing 737 MAX.

 

(Baca Juga: Korban Lion Air JT 610 Jadi Rebutan Lawyer Asing)

 

Terkait larangan terbang sementara yang dikeluarkan Ditjen Hubud, David menyebut hal itu sudah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang secara tegas menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau merugikan harta benda milik orang lain.”

 

"Seharusnya larangannya tidak hanya sementara tetapi permanen agar calon penumpang tidak khawatir dengan jenis pesawat yang akan ditumpanginya," tegas David.

 

Rentetan kejadian buruk dan reaksi dari berbagai otoritas berwenang di beberapa negara terkait aktivitas penerbangan Boeing 737-8 Max telah memberikan indikator awal bagaimana Boeing 737-8 Max menebar ancaman bagi keselamatan konsumen penerbangan.

 

Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa di Indonesia terdapat beberapa pesawat jenis tersebut yang dioperasikan dan diterbangkan. Menteri Perhubungan, kata David, pernah menyampaikan terdapat 11 Boeing 737-8 Max yang digunakan maskapai Indonesia, yakni 10 pesawat dioperasikan Lion Air dan satu pesawat dioperasikan Garuda Indonesia Airlines.

 

"Kemenhub harus melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberikan perlindungan hukum (to protect) dan memperingatkan kepada siapapun dan pihak manapun yang menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara di Indonesia untuk menempatkan aspek “keselamatan” menjadi salah satu aspek utama dan ditempatkan di atas segalanya,” ujar David.

 

Corporate Communication Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, mengakui bahwa kini Lion Air mengoperasikan sebanyak 10 (sepuluh) unit pesawat Boeing 737 MAX 8. Akan tetapi, katanya, Lion Air menjalankan dengan mengutamakan prinsip keselamatan dan keamanan penerbangan (safety first), dimana seluruh pelatihan awak pesawat yang diwajibkan serta perawatan pesawat yang sudah ditetapkan dilaksanakan secara konsisten.

 

“Lion Air terus berkomunikasi dengan DKUPPU (Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara) dalam kaitan menyampaikan informasi serta data-data pengoperasian pesawat Boeing 737 MAX 8,” tukasnya.

 

Sehubungan dengan surat edaran dari Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan tentang penghentian sementara pengoperasian (temporary grounded) pesawat Boeing 737 MAX 8, Lion Air menyatakan akan menghentikan sementara pengoperasian (temporary grounded) 10 (sepuluh) pesawat Boeing 737 MAX 8 yang dikuasai saat ini sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

 

“Upaya tersebut dilakukan dalam rangka memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan,” tegasnya.

 

Danang juga menyebut bahwa pihaknya telah melaksanakan standar operasional prosedur pengoperasian pesawat udara sesuai dengan aturan dan petunjuk dari pabrik pembuat pesawat, termasuk pemeliharaan pesawat, pengecekan komponen pesawat, pelatihan awak pesawat. Budaya keselamatan (safety culture) dalam setiap operasional penerbangan disebutnya selalu diutamakan maskapai.

 

“Lion Air akan meminimalisir dampak dari keputusan ini agar operasional penerbangan dapat berjalan dengan baik dan tidak terganggu,” tutupnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua