Rabu, 13 Maret 2019

MA Bakal Terbitkan Kompilasi ‘Kaidah Hukum Baru’ dalam Yurisprudensi

Nantinya, kompilasi Yurisprudensi MA (1951-sekarang) ini dituangkan dalam bentuk buku manual dan buku elektronik (e-book).
Aida Mardatillah
Gedung MA. Foto : ASH

Pada 28 Februari 2019, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) No. 39/KMA/SK/II/2019 tentang Tim Penyusun Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai Rumusan Kaidah Hukum dalam Putusan-Putusan Penting. Tim Penyusun Yurisprudensi MA terdiri dari Panitera MA sebagai ketua tim.

 

Dibantu dua Sekretaris Tim yakni Kepala Biro Hukum dan Humas MA dan Badan Urusan Administrasi MA serta beberapa peneliti ialah panitera perdata, pidana, agama, TUN MA, para hakim yustisial MA selaku anggota tim. Selain itu, selaku pengarah yakni Ketua Kamar Pembinaan MA Prof Takdir Rahmadi dan Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha.  

 

“Untuk menguji dan menyusun putusan-putusan penting menjadi yurisprudensi perlu dibentuk tim penyusun yang berkompeten,” ujar Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo saat dihubungi Hukumonline, Selasa (12/3/2019).

 

Pudjo menerangkan terbit SK KMA ini hanya menetapkan susunan Tim Penyusun Yurisprudensi MA. Nantinya, tim penyusun ini membuat kaidah hukum baru yang memiliki nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis yang akan disampaikan (diseminasi) kepada para hakim agar dapat diikuti dan menjadi pedoman mengadili perkara.

 

“Hasil tim penyusun yurisprudensi ini juga tidak hanya untuk para hakim, tapi juga masyarakat umum terutama yang mengalami kasus tertentu. Masyarakat bisa menerapkannya, jadi tidak perlu curiga terhadap aparat penegak hukum karena sudah ada kaidah hukumnya,” kata Pudjo yang juga tercatat sebagai penanggung jawab Tim Penyusun Yurisprudensi MA ini.  

 

Adapun dasar dibentuknya SK KMA ini yakni UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA; UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; Keputusan Ketua MA No. 33A/KMA/SK/11/2012 tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan MA dan Empat Lingkungan Peradilan.

 

Dia melanjutkan Tim Penyusun Yurisprudensi MA ini bertugas mengumpulkan, memilih, meneliti, mengkaji secara ilmiah, menyusun dan mengolah putusan-putusan penting MA sebagai bahan menyusun yurisprudensi. Yang terpenting, setiap putusan MA yang ditetapkan sebagai yurisprudensi mengandung kaidah hukum baru. Nantinya, kompilasi yurisprudensi MA ini dituangkan dalam bentuk buku manual dan buku elektronik (e-book).   

 

“Tim penyusun memkompilasi yurisprudensi MA dalam kasus perkara pidana, perdata, agama, dari tahun 1951 hingga 2018,” ujar Pudjo. Baca Juga: MA ‘Cetak’ 5 Putusan Terpilih

 

Sebelumnya, MA telah menerbitkan SK KMA No. 14/KMA/SK/1/2018 mengenai hal yang sama. Namun, SK KMA ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak keluarnya SK KMA No. 39/KMA/SK/II/2019. “SK KMA Tahun 2018 diganti tahun 2019 ini karena tim penyusun yurisprudensinya sudah banyak yang memasuki masa purnabakti, sehingga diperlukan tim penyusun baru,” kata dia.

 

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengakui sebenarnya yurisprudensi MA ini sudah ada sejak lama dalam bentuk buku. Namun, dalam satu tahun terakhir ini sedang fokus penyusunan ulang dan meneliti lagi yurisprudensi MA yang ada untuk diperbaharui. Saat ini, Tim Penyusun Yurisprudensi MA masih meneliti dan menyusun kompilasi yurisprudensi sejak zaman dulu hingga sekarang termasuk putusan baru yang kaidah hukumnya telah diikuti berkali-kali oleh pengadlian di bawahnya.

 

“Untuk putusan-putusan baru yang telah diikuti oleh putusan lain, nantinya oleh Tim Penyusun menganalisis apakah putusan tersebut sudah memenuhi kriteria untuk menjadi yurisprudensi?”

 

Pudjo melanjutkan Tim Penyusun Yurisprudensi MA ini juga akan membuat sistematika hasil rapat pleno kamar MA sejak tahun 2012 sampai dengan 2018 sebagai bahan. Dia juga menjelaskan Tim Penyusun ini bukan membuat putusan-putusan penting (landmark decisions) yang diterbitkan setiap tahun saat penyampaian Laporan Tahunan MA. Landmark decisions ini dibuat masing-masing kamar. Seperti landmark decision tahun 2018 terdapat 5 putusan dan setiap kamar mengeluarkan putusan penting.

 

“Jadi, landmark decisions belum tentu dapat dijadikan yurisprudensi. Namun, harapannya landmark decision menjadi putusan tetap,” kata dia.

 

Sedangkan yurisprudensi menurut Pudjo sebuah putusan yang sudah diputuskan dan telah diikuti berkali-kali oleh putusan pengadilan lain yang mengandung atau memiliki kaidah hukum baru yang menjadi acuan dan sumber hukum mengadili perkara tertentu. “Saat ini masih dibahas tim penyusun. Nanti akan diumumkan kompilasi yurisprudensi MA yang dimuat dalam bentuk buku,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua