Rabu, 13 March 2019

Kasus Tiga Pejabat Perseroan Tentukan Nasib Anggota DPRD Kalteng

Tiga petinggi perusahaan di bawah Sinarmas Group divonis bersalah memberi suap kepada 4 anggota DPRD Kalteng.
Aji Prasetyo
Ketiga terdakwa pejabat perusahaan yang divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta: Foto: AJI

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta,  menghukum tiga pejabat Sinarmas masing-masing pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp100 juta, Jika denda tidak dibayar hingga baras waktu maka diganti kurungan pidana selama 2 bulan. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta majelis menghukum para terdakwa masing-masing selama 2,5 tahun denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan .

Terdakwa dalam perkara ini adalah Edy Saputra Suradja (Wakil Direktur Utama PT Sinarmas Argo Resources and Technology (SMART) Tbk. Edy juga menjabat Direktur/Managing Director PT Binasawit Abadi Pratama (BAP). Terdakwa lain, Willy Agung Adipradhana diketahui saat kasus ini muncul sebagai Direktur Operasional Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah IV, V dan Gunungmas yang juga menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinarmas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara. Terdakwa ketiga, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy, merupakan pejabat Department Head Document and License Perkebunan Sinarmas Wilayah Kalimantan Tengah-Utara.

Majelis menilai perbuatan para terdakwa terbukti melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama," kata Ketua Majelis Hakim Duta Baskara saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/3).

Faktor memberatkan hukuman ketiganya adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebaliknya, faktor  meringankan, majelis menilai para terdakwa sopan selama menjalani sidang, menyesali perbuatan, belum pernah dihukum, dan mempunyai tanggungan keluarga.

Majelis menganggap Edy, Willy dan Teguh terbukti menyuap empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah yaitu Borak Milton selaku Ketua Komisi B DPRD Kalteng; Punding Ladewiq H Bangkan selaku Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng; dan dua anggota Komisi B DPRD Kalteng, Edy Rosada dan Arisavanah sebesar Rp240 juta.

Pemberian suap itu dilakukan agar tidak dilakukan rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Seruyan, Kalteng. Uang tersebut dimaksudkan juga agar anggota DPRD tidak mempersoalkan tidak adanya izin Hak Guna Usaha (HGU) dan tidak adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH), serta belum ada plasma yang dilakukan oleh PT Binasawit Abadi Pratama (BAP).

Selain itu, uang diberikan agar anggota DPRD memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan pencemaran limbah di media massa bahwa setelah dilakukan invetigasi tidak ditemukan pelanggaran lingkungan oleh PT BAP.

(Baca juga: Terkait Putusan Karhutla Kalteng, Pemerintah Tempuh Kasasi).

Ketiganya terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Usai mendengar putusan, Ketiga terdakwa menyatakan menerima vonis dari majelis. Di depan persidanganm Willy meminta maaf kepada sejumlah pihak atas perbuatan yang dia lakukan, setelah itu ia menyatakan menerima putusan. Teguh dan Edy juga mengeluarkan pernyataan senada, dan menerima putusan. "Pertama saya meminta maaf perbuatan yang terjadi yang melibatkan majelis hakim dan jaksa KPK. Saya menerima putusan semoga tuhan melindungi saya," kata Edy yang mendapat giliran terakhir menerima tanggapan tersebut. Sementara penuntut umum menyatakan pikir-pikir.

Anggota DPRD Kalteng

Bagi pemberi suap, putusan ini bisa merupakan akhir dari segala proses hukum di tingkat penuntutan dengan satu catatan, penuntut umum tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jika asumsi ini terbukti, maka perkara mereka berkekuatan hukum tetap.

Sementara, empat orang anggota DPRD Kalimantan Tengah yang diduga menerima uang baru menjalani sidang perdana. Penuntut umum KPK mendakwa Borak Milton selaku Ketua Komisi B DPRD Kalteng, Punding Ladewiq H Bangkan selaku Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, dua anggota Komisi B DPRD Kalteng, Edy Rosada dan Arisavanah menerima suap sebesar Rp240 juta dari ketiga petinggi Sinarmas.

(Baca juga: KPK Bagi Pengetahuan Cegah Korupsi di Kalteng).

Jaksa mengulangi tujuan suap itu: agar DPRD tidak melakukan RDP terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, Kalteng; agar anggota DPRD tidak mempersoalkan masalah ketiadaan Hak Guna Usaha (HGU) dan tidak adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH), serta belum ada plasma yang dilakukan Binasawit Abadi Pratama.

Selain itu, uang tersebut juga diberikan agar anggota DPRD memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan pencemaran limbah di media massa bahwa setelah dilakukan invetigasi tidak ada ditemukan pelanggaran lingkungan perusahaan.

Awalnya ada laporan yang disepakati di Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kalteng untuk melakukan pengawasan melalui Komisi B. Sebab, ada dugaan ada 7 perusahaan sawit –salah satunya PT BAP --melakukan pencemaran di Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan. Dugaan pencemaran dimuat di media massa setempat.

Atas dugaan itu, anggota DPRD mengadakan kunjungan kerja ke kantor Sinarmas Group di Gedung Sinarmas Land Plaza, Jakarta Pusat. "PT BAP dan PT SMART adalah perusahaan di bawah naungan Sinar Mas Group yang bergerak di bidang kelapa sawit," kata penuntut umum, Irman di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/3).

Singkat cerita dari hasil kunjungan lapangan ke lokasi perkebunan PT BAP ditemukan adanya dugaan pencemaran Danau Sembuluh, tidak memiliki HGU, tidak memiliki IPPH. Selain itu, meskipun telah beroperasi sejak 2006, tidak ada kebun plasma serta terjadi penanaman di sempadan sungai. Agar temuan tersebut tidak disampaikan dalam RDP dan tidak disebarkan ke media massa, maka tercapailah kesepakatan untuk memberi uang sebesar Rp240 juta. Uang tersebut diberikan di Pusat Nasi Bakar Food Court Sarinah, Jakarta Pusat.

Atas perbuatan mereka keempat anggota DPRD Kalteng didakwa melanggar Pasal 12 a UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keempat terdakwa, melalui penasehat hukum, tidak mengajukan keberatan. Majelis memutuskan agar sidang dilanjutkan pekan depan. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua