Kamis, 14 Maret 2019

291 Konsultan Hukum Pasar Modal Kantongi Izin dari OJK

Ada juga 385 konsultan hukum pasar modal yang dibatalkan izin praktiknya.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi konsultan hukum pasar modal. Foto: hkhpm.com

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya memberi izin kepada 291 advokat untuk berpraktik sebagai konsultan hukum pasar modal. Izin tersebut diberikan setelah para advokat melakukan pendaftaran yang berakhir pada Desember lalu. Ketentuan pendaftaran ini tercantum dalam Peraturan OJK Nomor 66/POJK.04/2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

 

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen menjelaskan proses pendaftaran perlu dilakukan untuk sebagai salah satu cara menjaring advokat yang memiliki kompetensi industri pasar modal.

 

“Sebab, selain pendaftaran, POJK 66/2017 juga mengatur konsultan hukum mengikuti pendidikan berkelanjutan,” jelas Hoesen saat dijumpai di Jakarta, Rabu (13/3).

 

(Baca Juga: Izin Praktik 504 Konsultan Hukum Pasar Modal Terancam Dicabut OJK)

 

Selain memberi izin, OJK juga membatalkan izin praktik 385 konsultan hukum pasar modal. Pembatalan izin ini dilakukan karena para advokat tersebut tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana yang telah diatur dalam POJK tersebut. Sehingga, pembatalan izin tersebut melarang para advokat berpraktik sebagai konsultan hukum pasar modal selama satu tahun.

 

(Baca Juga: Konsultan Hukum Pasar Modal Pertanyakan Kejelasan RUU BUMN)

 

Meski merupakan profesi penunjuan, advokat yang ingin berpraktik pada industri pasar modal wajib melakukan pendaftaran kepada OJK. Aturan pendaftaran ini diatur di pasal 39, 40, dan 41 POJK 66/2017 dengan masa tenggang selama satu tahun untuk daftar ulang.

 

POJK 66/2017

Pasal 39:

(2) Konsultan Hukum yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib:

a. menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan formulir Pendaftaran Ulang Sebagai Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan; dan

b. memenuhi terlebih dahulu seluruh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang belum dipenuhi.

Pasal 40:

Dalam hal Konsultan Hukum tidak menyampaikan permohonan pendaftaran ulang dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) atau belum memenuhi persyaratan, menyampaikan dokumen pendukung dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Konsultan Hukum dimaksud dianggap telah mengundurkan diri dan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal atas nama Konsultan Hukum tersebut akan dibatalkan.

Pasal 41:

Dalam hal Konsultan Hukum telah menyampaikan permohonan pendaftaran ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) atau telah memenuhi persyaratan, menyampaikan dokumen pendukung dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal pengganti.

 

Selain pendaftaran, para advokat tersebut juga wajib membayar iuran atau pungutan kepada OJK. Iuran ini tercantum pada PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (PP Pungutan OJK). Pasal 5 ayat (1) PP Pungutan OJK menetapkan adanya biaya tahunan termasuk pada konsultan hukum sebagai profesi penunjang.  Lampiran PP Pungutan OJK menetapkan besarnya biaya tahunan untuk profesi penunjang adalah Rp 5 juta.

 

PP Pungutan OJK

Pasal 5:

  1. Jenis Pungutan yang berlaku pada OJK meliputi:
  1. biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi; dan
  2. biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.
  1. Jenis, satuan, dan besaran Pungutan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

 

Menanggapi kondisi ini, Ketua HKHPM, Abdul Haris Muhammad Rum, menilai jumlah konsultan hukum yang terdaftar ini sudah cukup untuk menangani industri pasar modal. Menurutnya, jumlah tersebut juga lebih tinggi dibandingkan profesi penunjang pasar modal lainnya.

 

“Jumlah yang sekitar 5 persen ini lebih tinggi dibandingkan profesi penunjang lain,” jelas Haris.

 

Lebih lanjut, Haris menjelaskan setia advokat yang ingin berpraktik sebagai konsultan hukum pasar modal harus terlebih dahulu menjadi anggota HKHPM. Nantinya, setiap konsultan hukum tersebut akan mengikuti berbagai pembekalan untuk meningkatkan dan memperluas kompetensi.

 

“Kami harus memastikan tidak hanya memiliki kompetensi pasar modal tapi industri keuangan secara umum termasuk perbankan,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua