Kamis, 14 March 2019

Pesawatnya Resmi Dilarang Terbang di Indonesia, Ini Tanggapan Boeing

Boeing menyatakan penangguhan sementara penggunaan Boeing 737-8 MAX di seluruh dunia.
Fitri Novia Heriani

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubud) menyampaikan larangan terbang bagi seluruh jenis pesawat terbang Boeing 737-8 MAX yang dioperasikan di Indonesia. Larangan terbang mulai berlaku sejak tanggal 14 Maret 2019.

 

Langkah ini ditempuh dengan memperhatikan Continuous Airworthiness Notification to the International Community (CANIC) yang diterbitkan oleh FAA pada tanggal 13 Maret 2019 perihal Updated information regarding FAA continued operations safety activity related to the Boeing Model 737-8 and 737-9 (737 MAX) fleet dari Federal Aviation Administration.

 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti, menegaskan bahwa Larangan beroperasi ini berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, dengan mempertimbangkan terpenuhinya keselamatan penerbangan.

 

“Demi terpenuhinya keselamatan penerbangan di Indonesia, kami memutuskan untuk melarang terbang seluruh pesawat Boeing 737-8 MAX yang dioperasikan oleh operator penerbangan Indonesia di wilayah ruang udara Republik Indonesia, berlaku sejak tanggal 14 Maret 2019,” tegas Polana dalam siaran pers, Kamis (14/3).

 

Larangan beroperasi ini dikecualikan bagi penerbangan B737-8 MAX yang bertujuan non-komersial, tidak membawa penumpang, dan ferry flight dalam rangka kembali ke lokasi perawatan atau penyimpanan pesawat terbang. Menurut Polana, keselamatan penerbangan menjadi hal terpenting dalam pelayanan penerbangan. “Bagi kami, keselamatan merupakan no go item, yang tidak dapat ditawar,” kata Polana. 

 

Dilansir dari website resmi Boeing, www.boeing.mediaroom.com, menyatakan pihaknya terus memiliki kepercayaan penuh pada keamanan 737 MAX. Namun, setelah berkonsultasi dengan Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA), Badan Keselamatan Transportasi Nasional AS (NTSB), dan otoritas penerbangan dan pelanggannya di seluruh dunia, Boeing telah memutuskan, demi kehati-hatian dan meyakinkan kembali publik keselamatan penerbangan, untuk merekomendasikan kepada FAA penangguhan sementara operasi seluruh armada 371 737 MAX secara global.

 

(Baca Juga: KKI Desak Kemenhub Larang Permanen Penerbangan Boeing 737-8 MAX)

 

"Atas nama seluruh tim Boeing, kami menyampaikan simpati terdalam kami kepada keluarga dan orang-orang terkasih dari mereka yang telah kehilangan nyawa dalam dua kecelakaan tragis ini," kata Dennis Muilenburg, presiden, CEO, Ketua The Boeing Company.

 

“Kami mendukung langkah proaktif ini penuh kehati-hatian. Keselamatan adalah nilai inti di Boeing sejak kami membangun pesawat terbang; dan akan selalu begitu. Tidak ada prioritas yang lebih besar untuk perusahaan dan industri kami. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk memahami penyebab kecelakaan dalam kemitraan dengan para penyelidik, menyebarkan peningkatan keselamatan dan membantu memastikan ini tidak terjadi lagi,” ujarnya seraya menambahkan bahwa Boeing membuat rekomendasi ini dan mendukung keputusan FAA.

 

Apresiasi

Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David Tobing menyampaikan apresiasi atas langkah Kemenhub untuk menghentikan operasional pesawat Boeing 737-8 MAX di Indonesia. Penghentian terbang sementara yang sebelumnya dikeluarkan oleh pemerintah dianggap tak memberikan jaminan terhadap perlindungan konsumen pesawat terbang di Indonesia.

 

“Bagaimana dia (Kemenhub) bisa menjamin hanya tujuh hari (larangan terbang) sementara dia bukan produsen, kita ini user. Kok user bisa menjamin tujuh hari saja larangan terbang. Kalau yang bisa menjamin itu ya produsen,” kata David kepada hukumonline, Kamis (14/3).

 

David menyatakan pihaknya telah mendesak pemerintah untuk memberlakukan larangan terbang permanen untuk seluruh pesawat terbang Boeing 737-8 MAX yang beroperasi di Indonesia. Kemenhub berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada penumpang pesawat. Jika terdapat kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat kebijakan ini, David menilai hal tersebut merupakan bagian dari risiko bisnis.

 

“Yang terpenting itu keselamatan penumpang. Kalau pengusaha pasti ada risiko bisnisnya,” jelas David.

 

Sebelumnya, David mendesak Kemenhub untuk melarang secara permanen Maskapai di Indonesia menerbangkan pesawat Boeing 737-8 Max demi keamanan konsumen bukan hanya larangan terbang sementara. Terlebih, insiden jatuhnya pesawat Ethiopian Airlines seolah mengembalikan ingatan kelam jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610 pada 2018 lalu.

 

Sekadar ingatan, Insiden nahas kecelakaan Pesawat Lion Air JT 610 yang menewaskan 189 orang pada Senin, 29 Oktober 2018, masih menyisakan tanda tanya besar bagi banyak pihak, terutama keluarga korban. Tak puas dengan fakta dan data yang diperoleh di dalam negeri, perburuan sebab-musabab jatuhnya pesawat tersebut sampai ke Pengadilan Cook County, Illinois, Chicago tertanggal 14 November 2018 melalui gugatan nomor 2018-L-012384.

 

(Baca Juga: Korban Lion Air JT 610 Jadi Rebutan Lawyer Asing)

 

Gugatan diajukan oleh H. Irianto, orang tua korban Dr. Rio Nanda Pratama melalui kuasa hukumnya Austin Bartlett dari Firma Hukum BartlettChen LLC dan Curtis Miner dari Firma Hukum Colson Hicks Eidson itu, ditujukan untuk menuntut ganti kerugian serta pertanggungjawaban dari pihak Boeing, perusahaan pabrikan pesawat Boeing 737 MAX 8 yang baru dibeli maskapai Lion Air pada Agustus 2018.

 

Gugatan yang diajukan tertanggal 14 November 2018 itu mengundang perebutan law firm-law firm AS lain untuk menjadi kuasa hukum korban kecelakaan Pesawat Lion Air JT 610. Namun, ketika hukumonline mencoba menelusuri perkembangan perkara tersebut, situs Illinois General Assembly sedang dalam perbaikan.

 

Terkait larangan terbang sementara yang dikeluarkan Ditjen Hubud, David menyebut hal itu sudah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang secara tegas menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau merugikan harta benda milik orang lain.”

 

"Seharusnya larangannya tidak hanya sementara tetapi permanen agar calon penumpang tidak khawatir dengan jenis pesawat yang akan ditumpanginya," tegas David.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua