Jumat, 15 March 2019

Eksaminasi Putusan Budi Pego, Tuduhan Pasal 107a KUHP Terkesan Dipaksakan

Padahal, bukti berupa spanduk berlambang palu dan arit tidak pernah dihadirkan dalam persidangan dan tidak ada bukti Budi Pego yang membuat spanduk berlogo palu dan arit itu.
Ady Thea DA
Ilustrasi demonstrasi. Foto: RES

Ternyata tidak mudah memperjuangkan tempat tinggal di lingkungan hidup yang baik dan sehat sekalipun hak ini telah dijamin Pasal 28H UUD 1945. Ini yang dialami Heri Budiawan alias Budi Pego seorang warga dusun Pancer, Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Budi dan rekan-rekannya sudah lama berjuang mempertahankan lingkungan hidup mereka dari perusahaan tambang emas yang beroperasi di wilayah Tumpang Pitu.

 

Perjuangan itu membuat Budi harus berhadapan dengan hukum. Budi dituduh menyebarkan ajaran Komunisme saat melakukan demonstrasi pada 4 April 2017 lalu. Dalam dokumen putusan PN Banyuwangi, Jaksa menjelaskan sebelum demonstrasi menolak tambang, warga yang akan melakukan demonstrasi berkumpul di kediaman Budi dan membuat spanduk. Salah satu spanduk disebut bergambar palu dan arit yang merupakan lambang Partai Komunis Indonesia (PKI).

 

Salah satu saksi, Puryono, sebagaimana tertulis dalam dokumen putusan, menjelaskan dirinya melihat ada 5 orang turun dari mobil di depan kantor Kecamatan Pesanggaran. Orang tersebut menyuruh massa yang berunjuk rasa untuk memegang spanduk karena akan difoto dan masuk TV. Puryono merupakan salah satu peserta demonstrasi yang memegang spanduk itu dan dia tidak mengetahui ternyata pada spanduk itu ada lambang palu dan arit.

 

Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Majelis PN Banyuwangi menilai sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa sebagai pemimpin aksi unjuk rasa, seharusnya segera menghentikan atau melarang pembentangan spanduk tersebut karena merupakan perbuatan yang melawan hukum.

 

Menurut majelis, hal ini merupakan tanggung jawab Budi Pego selaku terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Ketentuan ini menyebut penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 6, 9, dan 11 wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara tertib dan aman.

 

Majelis menganggap semua unsur Pasal 107a UU No.27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut.

 

Pasal 107a UU 27/1999 berbunyi, “Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

 

Dalam amar putusannya, majelis menyatakan terdakwa Budi Pego terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kejahatan terhadap keamanan negara” “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan,” demikian kutipan amar putusan bernomor 559/Pid.B/2017/PN.Byw.

 

Putusan pada tingkat banding tidak jauh berbeda. Dalam putusan bernomor 174/PID/2018/PT SBY, Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya menjatuhkan pidana 10 bulan dan menetapkan lamanya masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu, upaya kasasi juga dilakukan para pihak dan telah diputuskan. Hingga saat ini, tim kuasa hukum Budi Pego belum menerima salinan putusan bernomor 1567K/Pid.Sus/2018. Tapi dari informasi yang diperoleh tim, Majelis kasasi menambah pidana menjadi 4 tahun penjara.

 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid, Wahyu Nugroho melihat jerat Pasal 107a terkesan sangat dipaksakan. Terjadi penggiringan argumentasi hukum dari perjuangan warga untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat menjadi tuduhan penyebaran Komunisme. Padahal, dalam persidangan tuduhan itu tidak terbukti. Spanduk penolakan tambang yang berlambang logo palu dan arit tidak pernah dihadirkan dalam persidangan.

 

Wahyu menilai majelis PN Banyuwangi menghindar dari Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan dalih tindakan penolakan tambang yang dilakukan Budi Pego tidak melalui cara hukum. Majelis berargumen dalam Penjelasan Pasal 66 menyebutkan ketentuan ini dimaksudkan melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

 

Selain itu, unsur penyebaran ajaran Komunisme sebagaimana dituduhkan kepada Budi Pego menurut Wahyu tidak terbukti. Dalam rekaman video yang dijadikan bukti di persidangan tidak ada peserta demonstrasi yang menyebarkan ajaran Komunisme. Dalam persidangan juga tidak terbukti bahwa Budi Pego yang menggambar logo palu dan arit dalam spanduk yang digunakan demonstrasi. “Terbukti sangat jelas majelis hakim tidak menggali fakta empiris,” katanya dalam acara Eksaminasi Kasus Kriminalisasi Budi Pego di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

 

Pengajar STHI Jentera, Arsil berpendapat pada intinya pengadilan mengakui Budi Pego sebagai pemimpin demonstrasi. Dalam demonstrasi itu, ada spanduk dengan lambang palu dan arit. Kemudian jaksa mendakwa Budi dengan Pasal 107a UU No.27 Tahun 1999. Fakta lain dalam persidangan, pengadilan tidak mengakui bahwa Budi Pego yang membuat spanduk berlogo palu dan arit itu. Seluruh saksi dan jaksa tidak menyatakan Budi Pego yang membuat spanduk tersebut. Dari fakta persidangan itu, Arsil menilai hakim tidak melihat unsur yang ada.

 

Majelis hakim menerapkan prinsip vicarious liability, padahal ini umumnya untuk perkara perdata dimana atasan bertanggung jawab atas kelalaian pekerjanya. Menurut Arsil, dalam kasus pidana prinsip ini tidak bisa diterapkan untuk individu, tapi untuk korporasi. Majelis menilai Budi Pego sebagai pemimpin demonstrasi bertanggung jawab atas tindakan pidana yang terjadi dalam kegiatan demonstrasi itu. Dalam hal ini spanduk berlambang palu dan arit dibentangkan oleh peserta demonstrasi, dan Budi Pego harus bertanggung jawab. “Kalau penerapannya seperti ini bisa kacau semuanya,” tegasnya.

 

Rekan Arsil di STHI Jentera, Anugerah Rizki Akbari, mempertanyakan bagaimana cara majelis hakim menafsirkan adanya penyebaran ajaran Komunisme dalam kasus ini. Padahal, ada berbagai unsur yang harus dipenuhi terlebih dulu. Kemudian, kenapa hanya Budi Pego yang diminta pertanggungjawaban, padahal bukan dia yang memegang spanduk berlambang palu dan arit itu.

 

Rizki menilai jika dalam putusan hukuman pidananya kurang dari dua per tiga dari tuntutan, jaksa pasti akan melakukan upaya hukum. Dalam kasus ini, Rizki berpendapat jaksa mengajukan kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama dan banding memutus lebih rendah dari dua per tiga tuntutan jaksa. Hal ini sebagaimana edaran yang diterbitkan Jaksa Agung.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua