Jumat, 15 March 2019

UU Pemilu Dinilai Potensi Hambat Hak Pilih Kelompok Rentan

Mulai masyarakat adat, kaum miskin kota, penyandang disabilitas, panti sosial, warga binaan di lapas dan rutan, hingga pemilih lain yang tidak mempunyai akses cukup untuk memenuhi syarat pembuatan e-KTP.
Aida Mardatillah
Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Foto: RES

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar dua sidang uji materi Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (4), ayat (9), Pasal 350 ayat (2), Pasal 383 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait prosedur administratif keikusertaan masyarakat dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) pada 17 April 2019.

 

Misalnya, kedua Pemohon ini mempersoalkan mulai lokasi tempat pemungutan suara (TPS), proses penghitungan suara di TPS, pindah lokasi untuk memilih yang berhubungan dengan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb), hingga syarat memilih harus memiliki KTP elektronik (e-KTP). Sebab, aturan itu berpotensi menghambat, menghalangi, dan mempersulit hak konstitusional warga negara serta mengganggu keabsahan pemilu.  

 

Permohonan pertama dengan No. 20/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini; Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay; Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas Feri Amsari; dua orang warga binaan di Lapas Tangerang Augus Hendy dan A. Murogi bin Sabar; dan dua karyawan Muhamad Raziv Barokah dan Sutrisno.

 

Dalam sidang perdana, Muhamad Raziv menganggap hak memilih sebagai hak konstitusional yang harus dilindungi, tidak boleh dihambat, dihalangi, atau dipersulit oleh ketentuan prosedur administratif. “Aturan yang diuji konstitusionalitasnya yakni pasal-pasal yang secara prosedur administratif menghambat, menghalangi, dan mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya dalam pemilu. Aturan itu, harus dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945,” kata Raziv di ruang sidang MK, Kamis (14/3/2019).

 

Ia mengungkapkan masih banyak warga negara yang punya hak pilih, tetapi belum memiliki e-KTP dan pemilih yang baru akan menginjak usia 17 tahun saat hari-H pemungutan suara pada 17 April 2019. Namun, mereka terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki e-KTP. (Baca Juga: Aturan yang Hambat Hak Memilih Resmi Diuji)

 

Menurutnya, pasal-pasal itu berpotensi menghilangkan, menghalangi atau mempersulit hak memilih dalam pemilu bagi kelompok rentan. Seperti, masyarakat adat, kaum miskin kota, penyandang disabilitas, panti sosial, warga binaan di lapas dan rutan, dan pemilih lain yang tidak mempunyai akses cukup untuk memenuhi syarat pembuatan e-KTP.

 

“Kami berpendapat untuk menyelamatkan suara-suara pemilih perlu dibuat dasar hukum pembentukan TPS Khusus, yaitu TPS yang dibuat berbasis DPTb pada lokasi dimana para pemilih demikian berada,” usulnya dalam persidangan.

 

Untuk memasukkan aturan hukum tersebut, Raziv mengusulkan yang paling mungkin adalah memaknai secara bersyarat pasal yang berkaitan dengan TPS dan jaminan prinsip pemilu yang luber serta jujur dan adil. Hal ini untuk memberi akses seluas-luasnya dan semudah mungkin bagi para pemilih.

 

Sementara permohonan kedua dengan perkara No. 19/PUU-XVII/2019 dimohonkan oleh Joni Iskandar dan Roni Alfiansyah yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Mereka merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 210 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 344 ayat (2), Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu. Keduanya, mempersoalkan ketentuan hak pilih bagi pemilih yang pindah domisili/tempat untuk diakomodir dalam DPTb.

 

Perbaiki legal standing

Menanggapi permohonan No. 20/PUU-XVII/2019, Ketua Majelis Panel Saldi Isra mempersoalkan kedudukan hukum para Pemohon terutama hak konstitusional yang terlanggar dengan berlakunya pasal-pasal yang diuji. Saldi juga meminta Pemohon memperjelas petitum dalam provisi.

 

“Seharusnya ini tidak ditampilkan secara tiba-tiba, perlu gambaran mengapa mesti ada provisi di bagian posita. Yang penting, hak konstitusional para Pemohon bisa memberi gambaran penerapan secara teknis hari-H pemilu akan sangat sulit dan dapat menimbulkan masalah baru dalam manajemen penyelenggaraan pemilu,” kata Saldi.

 

“Untuk Perkara No. 19/PUU-XVII/2019, saya melihat bagian kedudukan hukum justru masuk dalam pokok permohonan. Ini harus diperbaiki agar MK dapat melihat argumentasi lebih jelas.”

 

Anggota Majelis Panel Arief Hidayat menilai permintaan agar ada kartu pemilih tambahan berdasar domisili e-KTP merupakan hal yang sulit. Misalnya, Anda seharusnya mencoblos di Semarang, tapi Anda tinggal di Jakarta. Lalu, di Jakarta mesti ada surat suara pilihan dengan kertas suara yang isinya calon anggota legislatif dari Semarang. “Ini teknis penerapannya sulit karena Indonesia negara luas dan berbentuk kepulauan, sehingga akan sulit distribusi surat suara model semacam ini,” kata Arief.

 

Sementara untuk perkara No. 20/PUU-XVII/2019, Arief meminta penghapusan frasa yang sensitif yakni “menyelamatkan suara rakyat” dalam permohonan. Hal itu tidak elok karena jika MK nantinya tidak mengabulkan permohonan ini, maka akan ada anggapan bahwa MK  tidak menyelamatkan suara rakyat. (Baca Juga: Potensi Persulit Hak Memilih, UU Pemilu Dipersoalkan)

 

Segera diputuskan

Di luar sidang, Denny Indrayana mengapresiasi MK karena cepat merespons permohonan ini yang kurang dari 14 hari sejak para Pemohon mendaftarkan permohonan pada 5 Maret 2019. “Gerak cepat MK tersebut menunjukkan kebijaksanaan dan pemahaman mendalam akan urgensi memutus perkara ini secara cepat dan akurat,” kata Denny yang merupakan kuasa hukum para Pemohon perkara No. 20/PUU-XVII/2019 ini.  

 

Bagi Denny, Majelis Panel yang memerika pendahuluan memberi masukan yang sangat baik dan tentu menjadi perhatian. “Kami akan segera melakukan perbaikan sesuai arahan Majelis dan menyerahkannya kembali, sehingga sidang selanjutnya dapat segera dilakukan dan putusan segera dapat dijatuhkan. Mengingat waktu pemungutan suara semakin dekat,” ujarnya.

 

Denny menambahkan urgensi permohonan itu semakin nyata ketika pemberitaan berbagai media mengutip Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh yang menyatakan masih ada sekitar 4 juta pemilih yang belum memiliki e-KTP. “Kepada mereka tentu harus segera dicarikan solusi konstitusional agar tidak kehilangan hak pilihnya. Solusi tersebut tentu diharapkan lahir dari Putusan MK dalam perkara No. 20/PUU-XVII/2019 ini,” katanya.  

 

“Hal demikian memungkinkan secara hukum acara dan pernah dilakukan MK dalam Putusan No. 102/PUU-VII/2009 ketika MK menyelamatkan suara rakyat yang tidak masuk dalam DPT.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua