Jumat, 15 March 2019

Pemerintah Gagas Pengawasan Digital Ketenagakerjaan

Karena pengawasan terkendala anggaran dan jumlah pengawas (1.574 orang) ketenagakerjaan terbatas atau tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang harus diperiksa sekitar 26,7 juta. Otonomi daerah menjadi salah satu penyebab belum baiknya pelaksanaan pengawas ketenagakerjaan.
Ady Thea DA
Gedung Kementerian Tenaga Kerja. Foto: ilustrasi (Sgp)

Kepatuhan perusahaan terhadap hukum ketenagakerjaan merupakan hal terpenting menjaga hubungan industrial yang harmonis. Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Budi Hartawan mengingatkan perusahaan agar patuh dalam menerapkan norma hukum ketenagakerjaan di lingkungan kerjanya.

 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah penguatan dan sinkronisasi kerja antara pemerintah pusat dan daerah. “Tahun 2019, kita tetap targetkan sekitar 21 ribu perusahaan menerapkan norma-norma ketenagakerjaan. Jadi kita optimis target 2019 tercapai,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (13/3/2019). Baca Juga: Pemeritah Perlu Atur Sertifikasi untuk Perusahaan Outsourcing

 

Menurut Budi, salah satu tantangan yang dihadapi dalam mensinergikan kebijakan ketenagakerjaan antara pemerintah pusat dan daerah terutama aspek pengawasan yang berhubungan dengan kewenangan otonomi daerah. Tapi, belakangan kinerja pemerintah pusat dan daerah semakin sinkron, sehingga mampu mendorong peningkatan capaian kinerja.

 

"Hampir seluruh provinsi sekarang punya UPTD (unit pelayanan teknis daerah) atau korwil. Sekarang sudah mulai bisa terjadi hubungan yang lebih cepat antara teman-teman di wilayah," ujar Budi.

 

Peningkatan capaian kinerja pusat dan daerah itu, menurut Budi dapat dilihat dari 2 indikator. Pertama, tingkat kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan. Norma ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud mencakup pelatihan, penempatan, norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta norma hubungan kerja.

 

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat tahun 2015 sekitar 15.020 perusahaan telah menerapkan norma ketenagakerjaan. Pada tahun 2016, jumlahnya meningkat menjadi 17.065 perusahaan. Tahun 2017 meningkat menjadi 20.171 perusahaan dan tahun 2018 sebanyak 24.012 perusahaan. Mengacu data tersebut Budi menghitung total peningkatan capaiannya menyentuh 79,94 persen.

 

Selain itu Budi melihat kendala yang dihadapi pengawasan yakni anggaran dan jumlah SDM pengawas yang terbatas. Jumlah pengawas saat ini sekitar 1.574 petugas dan jumlah perusahaan yang harus diperiksa ada 26,7 juta.

 

Kedua, kebijakan penarikan pekerja anak yang berhasil menarik sedikitnya 86 ribu pekerja anak dari jenis pekerjaan terburuk hingga tahun 2018. Selaras itu, Budi mengapresiasi pemerintah daerah yang memperhatikan pengawasan ketenagakerjaan. Dia berharap ke depan pemerintah daerah mengalokasikan anggarannya untuk meningkatkan kinerja pengawasan di daerah masing-masing.

 

"Tentu ini semua tidak bisa kita capai jika tidak ada kerja sama yang baik antara pengawas pusat dan daerah," ujar Budi.

 

Dalam rangka meningkatkan kinerja pengawas ketenagakerjaan, Budi mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyiapkan sistem pengawasan digital. Sistem ini mencakup penentuan rencana kerja pengawas sampai pembuatan surat perintah tugas dan nota pemeriksaan. Rencananya sistem pengawasan digital ini akan diluncurkan tahun 2019.

 

“Sehingga kita bisa memonitor pelanggaran-pelannggaran apa yang sedang terjadi saat ini dengan cepat dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat juga," katanya.

 

Kendala otonomi daerah

Terpisah, Sekjen OPSI Timboel Siregar menyambut baik upaya pemerintah mendorong peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap norma hukum ketenagakerjaan. Upaya pemerintah ini harus didukung semua pihak termasuk serikat buruh. Dukungan ini penting mengingat selama ini pelaksanaan pengawasan relatif kurang baik, sehingga masih ada buruh yang tidak mendapatkan hak-hak normatifnya.

 

Timboel berpendapat otonomi daerah menjadi salah satu penyebab belum baiknya pelaksanaan pengawas ketenagakerjaan. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pengawas ketenagakerjaan pada tingkat provinsi. Tapi ternyata kebijakan ini belum mampu mendukung peningkatan kualitas dan pengawas ketenagakerjaan. Malah jumlah pengawas ketenagakerjaan semakin turun, ini terjadi karena pemerintah Provinsi tidak mau menerima semua pengawas ketenagakerjaan kabupaten/kota karena alasan ketiadaan anggaran.

 

Minimnya anggaran dan jumlah SDM pengawas menurut Timboel merupakan masalah klasik yang tidak pernah dibenahi secara serius. Seolah alasan ini menjadi pembenaran atas buruknya pengawas ketenagakerjaan. Praktik yang terjadi selama ini kepala daerah sering melakukan mutasi terhadap pengawas ketenagakerjaan ke bagian lain, sehingga SDM pengawas ketenagakerjaan menjadi rendah.

 

“Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya membuat MoU atau perjanjian dengan seluruh Gubernur untuk tidak melakukan mutasi terhadap petugas pengawas ketenagakerjaan,” usul Timboel di Jakarta, Jumat (15/3).

 

Selain itu, Timboel mengusulkan agar target penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan pada tahun 2019 sebesar 25 ribu, bukan 21 ribu perusahaan. Target itu harus terus ditingkatkan, sehingga terjadi percepatan dalam penerapan norma-norma ketenagakerjaan. Mengenai sistem digital pengawas ketenagakerjaan, diharapkan sistem ini bisa diakses serikat buruh sehingga dapat memantau perkembangan pengaduan.

 

Sistem pengawasan digital diharapkan dapat dengan mudah diakses serikat buruh untuk melaporkan kepada Gubernur dan Menteri Ketenagakerjaan jika ada tindakan pengawas ketenagakerjaan yang dirasa kurang baik. “Selama ini serikat buruh dan pekerja sulit mengakses atau melaporkan ketidakberesan pelaksanaan pengawasan kepada Gubernur dan Menteri Ketenagakerjaan,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua