Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak Tahun 2019 segera berlangsung pada 17 April 2019. Pemilu Serentak ini disebut-sebut sebagai pemilu eksperimental, paling kompleks, rumit dan kompetitif. Pemilu kali ini agak berbeda dengan sistem penyelenggaraan Pemilu 2014. Mulai dari pelaksanaan pileg dan pilpres dilaksanakan secara bersamaan; ambang batas lebih ketat baik ambang batas pencalonan anggota legislatif maupun pencalonan presiden; dan partai politik peserta pemilu lebih banyak.
Perbedaan ini berpotensi semakin banyaknya sengketa pemilu yang berujung ke Mahkamah Konstitusi (MK). Derasnya perkara tersebut tentu melibatkan pendampingan hukum oleh advokat. Namun, bagi advokat yang menangani sengketa pemilu perlu mengetahui pengetahuan tentang Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilu agar penanganan perkara bisa dilakukan dengan baik.
Atas dasar itu, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di bawah komando Fauzie Yusuf Hasibuan hadir untuk memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait penyelesaian sengketa pemilu di MK. Di tahun 2019 ini, Peradi menggelar Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Pemilu Tahun 2019 di tiga lokas yakni Jakarta, Bogor, dan Surabaya. Dalam acara pembukaan Bimtek Tahun 2019 di Jakarta dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua MK Anwar Usman dan Fauzie beserta pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi lainnya.
Peserta yang mengikuti Bimtek ini mencapai 250 orang yang merupakan anggota Peradi aktif. Seluruh peserta mengikuti Bimtek di tiga lokasi tersebut. Rinciannya, sebanyak 100 peserta ikut Bimtek di Jakarta mulai tanggal 15 sampai 17 Maret 2019. Kemudian 50 peserta ikut Bimtek di Bogor berlokasi di Pusdiklat MK dari tanggal 18 sampai 20 Maret 2019 dan 100 peserta di Surabaya berlokasi di Hotel Swiss Berlin tanggal 29 Maret sampai 31 Maret 2019.
Dalam sambutannya, Fauzie mengapresiasi para peserta yang telah berbakti dan berpastisipasi untuk kepentingan negara dan mengawal konstitusi dengan mengikuti Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Pemilu Tahun 2019. Menurutnya, Bimtek ini dalam rangka mempersiapkan adanya sengketa pemilu yang berlangsung di MK, di mana para peserta menjadi kuasa hukumnya.
“Peradi dalam melaksanakan kegiatan, harus peduli dalam terhadap porses demokratisasi yang harus terus dikawal. Dengan semangat dan disiplin dalam mengikuti Bimtek yang diikuti para advokat dari Sabang sampai Merauke semoga dapat meningkatkan profesionalisme kita dalam menyelesaikan sengketa pemilu, terlebih untuk mengawal demokrasi yang telah diamanatkan dalam konstitusi kita UUD 1945,” katanya di Jakarta, Jumat (15/03).
Ia melihat para advokat yang hadir mengikuti Bimtek Pemilu kali ini, juga terdapat para advokat yang ketika Tahun 2017 dan 2018 mengikuti Bimtek Sengketa Pilkada. “Sekali lagi, semoga kawan-kawan semua dapat meningkatkan profesionalismenya dalam menyelesaikan sengketa pemilu,” tambahnya.