Minggu, 17 Maret 2019

Ketika Otto dan Fauzie Berikan Konsultasi Hukum Gratis

Sejumlah masalah hukum diadukan masyarakat, mulai dari hukum keluarga, waris hingga sengketa tanah.
RED/FAT
Konsultasi hukum gratis yang digelar PBH DPC Peradi Banjarmasin. Foto: HOL

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan dan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan memberikan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat Banjarmasin, Minggu (17/3). Acara ini digelar oleh Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Banjarmasin.

 

Sejak pukul 08.00 pagi, sejumlah masyarakat mendatangi Simpang Rumah Anno Siring Menara Pandang, Banjarmasin. Konsultasi hukum gratis ini juga diberikan oleh pengurus DPN Peradi yang hadir, para ketua DPC Peradi se-Kalimantan dan para pengurus PBH DPC Banjarmasin yang baru dilantik.

 

Salah satu perwakilan masyarakat yang berkonsultasi adalah Naga Hilmantara. Mahasiswa hukum dari Universitas Lambung Mangkurat ini menanyakan persoalan gugatan yang dilakukannya mewakili masyarakat pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan.

 

Hal ini terkait dengan gugatan yang diajukan pihaknya ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mencabut Surat Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 441.K/30/DJB/2017 terkait izin pertambangan batu bara. Namun, gugatan itu kandas di tingkat pertama. Putusan hakim saat itu adalah tidak dapat menerima gugatan lantaran salah alamat. Hakim menilai, gugatan tersebut masuk kategori perdata bukan TUN.

 

“Jika salah alamat mengapa pengadilan menerima sejak awal gugatan itu,” adu Naga di depan Otto.

 

Terkait hal ini, Otto mengatakan bahwa hukum acara tidak semudah yang dibayangkan dalam teori. Ia perlu membaca lebih jauh gugatan yang diajukan berikut putusan perkara yang diajukan masyarakat sekitar pegunungan Meratus. Apalagi, dalam perjalanan perkara terdapat gugatan intervensi yang diajukan pihak lain.

 

Otto mengatakan, secara umum yang diadvokasi dalam perkara ini sudah baik. Namun, lagi-lagi Otto mengingatkan apa yang disampaikan dirinya hanya saran dan bukan langkah hukum final karena masyarakat Meratus sudah memiliki penasihat hukum yang menangani perkara. Jenis persoalan hukum lainnya juga diadukan masyarakat Banjarmasin. Mulai dari hukum keluarga, waris hingga sengketa tanah.

 

“Tapi harus (perkara) dicek lagi. Tidak bisa beri advise Hukum yang baik sebelum dapat informasi yang utuh. So far saya Bangga dengan kalian karena sudah berjuang demi rakyat,” pesan Otto.

 

Baca:

 

Ketua DPC Peradi Banjarmasin Bun Yani mengatakan, pemerhati Gunung Meratus yang hadir dalam konsultasi hukum gratis ini sengaja hadir untuk berkonsultasi dengan Otto. Pagelaran ini sengaja dilakukan DPC Peradi Banjarmasin agar masyarakat Banjarmasin lebih melek hukum.

 

“Acara ini sengaja digagas untuk memberikan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat Banjarmasin khususnya dan masyarakat Kalimantan pada umumnya,” kata Bun Yani. Sementara itu, Ketua PBH Peradi Banjarmasin Muhammad Rizky Hidayat berharap, acara ini menjadi penyemangat rekan-rekannya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

 

Di sisi lain, Ketua PBH Peradi Pusat Togar SM Sijabat mengatakan, pagelaran ini merupakan contoh bagi advokat muda bahwa para pimpinan Peradi masih peduli dengan bantuan hukum kepada masyarakat melalui konsultasi hukum gratis. Ia mengingatkan, kepada advokat muda yang terjun memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu untuk tetap bersemangat.

 

“Yang ditunjukkan oleh senior-senior itu adalah keteladanannya. Saya gak bisa membayangkan Otto per jam itu berapa honornya. Tapi dia kasih contoh yang harus terus diteladankan kepada seluruh advokat,” kata Togar.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua