Senin, 18 Maret 2019

Disrupsi Hukum, Matinya Profesi Advokat? Oleh: TM. Luthfi Yazid*)

​​​​​​​Suatu keniscayaan jika lawyer di era disrupsi ini harus menjadi the long life learner yakni manusia pembelajar yang tiada henti.
RED
TM Luthfi Yazid. Foto: Istimewa

Salah satu dari empat syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata (BW) yakni, unsur “kecakapan berbuat menurut hukum”. Kemudian pada Pasal 1330 menyebutkan siapa saja orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut KUHPerdata, yakni orang yang belum dewasa. Sampai di sini tidak ada masalah.

 

Nah yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan anak SD yang baru berumur 10 tahun misalnya, namun sudah pandai bermain smartphone terus pesan Pizza Hut atau KFC dan pesanannya datang? Apakah transaksinya tidak sah? Sampai di sini juga pasti timbul perdebatan. Mungkin ada yang ngotot bilang sah selama belum ada yang mempersoalkan, tapi mungkin juga ada yang bilang tidak sah karena umur 10 tahun belum dewasa.

 

Cukup dua contoh saja yang hendak dikemukakan di sini. Pertama, ada sebuah peraturan (dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan) yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggara taksi harus punya pool atau lahan. Bagaimana dengan taksi online seperti Grab, Go-Car dan lain-lain yang tidak punya pool yang sering disebut sebagai “musuh tidak kelihatan?” (the unseen competitors).

 

Kedua, terkait Intellectual Property Law (HKI). Kalau pre-disruption dulu kita mendengarkan  lagu-lagu misalnya melalui kaset, CD, atau USB. Sekarang generasi milenial melalui Spotify, Joox, iTunes dan lain sebagainya yang bisa diakses dengan mudah dan jumlah yang melimpah. Demikian juga terkait UU Merek di mana orang sekarang dapat mengenali merek smartphone hanya dari bunyi atau hologramnya saja. Tidak perlu melihat gambar atau logo smartphone dan hanya dari bunyinya (deringnya) saja seseorang sudah dapat mengidentifikasi smartphone merek apa. Pada titik ini pun para ahli hukum akan berdebat.   

 

Hal tersebut hanyalah sebagian contoh dari suatu era yang belum pernah terjadi sebelumnya (unprecedented), atau sering disebut sebagai “disruption in legal industries”. Beberapa fakta berikut ini menjadi pendorong makin kencangnya disrupsi di bidang hukum yaitu: digital documents, data processing, chatbots, flexible working dan predictive analytics.

 

Kini pun berseliweran berbagai terminology seperti  e-court, e-lawyer, digital lawyers, Revolusi Industry 4.0, Society 5.0 dan lain sebagainya. Di Uni Eropa penggunaan Online Dispute Resolution (ODR) di mana yang jadi hakim atas suatu sengketa kontraktual adalah  robot dan sudah dilegalisasi oleh European Union. Mereka yang bersengketa “diadili” oleh robot di pengadilan tingkat pertama (first instance court) dan mereka baru ketemu dengan hakim yang manusia pada tahapan banding (appeal/high court).

 

Bagaimana jika sistem ODR yang diterapkan di Uni Eropa kemudian diadopsi oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community)? Di beberapa yurisdiksi saat ini juga sudah dikembangkan Internet Dispute Resolution (iDR), Electronic Dispute Resolution (eDR), Electronic Alternative Dispute Resolution (eADR), Online Alternative Dispute Resolution (oADR).

 

Diskusi tentang  penyelesaian sengketa dari dulu sampai sekarang terus mengemuka. Dan intinya adalah ingin mencari penyelesaian sengketa yang paling efisien (efficient judiciary). Bahkan dalam konteks ini pembahasan tentang DNA Legal juga sempat mengemuka. Bahwa penyelesaian sengketa antara suku A dan suku B, misalnya, harus ditemukan metodologi penyelesaian sengketanya tersendiri. Sebab setiap suku boleh jadi mekanisme penyelesaiannya dengan cara  yang khas. Artinya tidak dapat diseragamkan. Tidak ada obat generic untuk penyelesaian sengketa. Tentu saja DNA (deoxyribonucleic acid) terkait kromosom, genetika dan organisme. Tapi di dunia hukum sudah sering terjadi diskusi tentang  DNA Legal.

 

Di Washington DC, Amerika Serikat pengacara atau advokat robot pertama dikenal dengan nama Ross dan dipekerjakan oleh kantor hukum Baker Hosteler untuk menangani perkara kepailitan (Karen Turner, The Washington Post, 16 May, 2016). Di Amerika ada eksperimen di mana Artificial Intelligence digunakan untuk mereview berbagai kontrak dan hasilnya sungguh mengejutkan sebab tingkat akurasinya lebih tinggi dibandingkan puluhan lawyer. Hukumonline.com pernah mengupas soal ini.

 

Baker McKenzei untuk mengembangkan bisnisnya telah bersiap diri dengan “mempekerjakan” AI di 11 kantor hukum di tiga benua. Ben Allgrove, seorang partner di Baker McKenzie  London menyarankan agar lawyer berkembang maka teknologi AI haruslah lebih murah dan transparan. Dengan cara ini akan lahir para lawyer generasi baru (lawyer millennial) dengan spesialisasi baru (a new breed).

 

Untuk pekerjaan corporate matters penerapan AI masih lebih mudah adaptif ketimbang pekerjaan-pekerjaan litigasi. Mengapa? Pekerjaan litigasi membutuhkan argumen-argumen oral, membutuhkan seni dan kreasi yang tetap dibutuhkan di dunia peradilan. Sementara pekerjaan-pekerjaan sebagai corporate lawyers banyak berhubungan dengan berbagai kontrak dan dokumen.

 

Menurut Bob Craig dan Andrew Arruda selaku Chief Information Officer dan Chief Executive Ross Intelligence banyak starts up sebagai legal assistance seperti Lex Machina, CaseText dll. Bob Craig mengatakan “Ross is not a way to replace our attorneys. It is a supplemental tool to help them move faster, learn faster and continually improve… rather than spending hours swimming though hundreds of links, reading through hundreds of pages of cases…”. Dengan demikian Ross tidak dimaksudkan untuk mengganti pengacara, namun hanya untuk mempercepat pengacara dalam belajar ketimbang berjam-jam membuka link internet, membaca berates-ratus halaman kasus tanpa hasil maksimal.

 

Disrupsi akan menghadapi pertarungan sengit, tantangan, kritikan, hujatan melawan berbagai macam kepentingan, kekuasaan, hegemoni, monopoli, mindset, kepentingan dan sebagainya. Bahkan pada dekade 60-an President American bar Association (ABA) tahun 1967 Charles S Rhyne mengatakan, bahwa lawyer tak akan pernah tergantikan karena “the computer is incapable of original thought, reasoning and creative achievement”.

 

Brien Sheppard membuat tulisan dengan judul “Incomplete Innovation and Premature Disruption of Legal Service”, (2015, hal. 1806-1808 Michigan State Law Review 1797). Brian Sheppard adalah Associate Professor Seton Hall University School of Law, S.J.D. Harvard Law School mengatakan bahwa kompetisi akan makin ketat antara lawyer, non-lawyer dan mesin bahkan beberapa tipe lawyer akan berakhir sama persis seperti diprediksi oleh Richard Suskind. Hal ini memang masih ada kontroversi. Namun Judicata sebuah platform visualisasi data hukum telah mengantisipasi dan mengklaim sebagai “mapping legal genome” dan Robot, Robot and Hwang sebagai pengembang dan konsultan software otomatis yang terdiri dari dua robot dan seorang manusia.

 

Richard Suskind  professor dari Oxford University seorang Legal Futurolog terkemuka di dunia dalam bukunya yang provokatif dan kontroversial  The End of Lawyers (Oxford University Press, 2008) sudah memprediksi keadaan seperti ini. Apakah masa depan lawyer akan berakhir dan tamat? Reaksinya pasti bermacam-macam. Mungkin ada yang marah dan menyatakan ketidaksetujuannya, ada juga yang mungkin setuju dengan Richard Susskind. Dan mungkin juga ada yang santai saja dan bersikap wait and see.  Banyak untuk disebutkan nama-nama yang moncer sebagai futurolog misalnya Clayton M Christensen, Alvin Toffler, John Naisbit, dan Patricia Aburdane. Mereka adalah pioneer dan tokoh-tokoh non-hukum  yang memprediksi masa depan.

 

Pertanyaan-pertanyaan yang segera muncul ialah: apakah hakim robot ataupun artificial intelligent (AI) adalah subyek hukum atau bukan? Kalau ada kesalahan dalam membuat putusan atau melakukan suatu tindakan hukum, siapa yang bertanggung jawab? Apakah Artificial Intelligent-nya atau programmer di belakang AI? Bagaimana peraturan perundang-undangan dan regulator menghadapi realitas ini? Di manakah posisi kita, para hakim, jaksa, pengacara, polisi dan pengemban hukum lainnya menyikapi disrupsi hukum? Bagaimana dengan hukum kita yang masih banyak merupakan peninggalan zaman kolonial seperti KUHPidana, KUHPerdata dan lain-lain? Akankah peraturan yang kita miliki adaptif dengan era disrupsi yang “mungkin” tidak  dapat dilawan?

 

Menghadapi era seperti sekarang kita jadi teringat dengan tokoh, filosof dan pemikir hukum dunia (notable philosophers of law) seperti Plato, Socrates, Aristotle, Thomas Aquinas, John Locke dan lain-lain. Apa kira-kira yang akan mereka katakan dan tuliskan terkait era disrupsi seperti sekarang ini?

 

Tentu kita ingat para pemikir hukum di tanah air. Bagaimana fenomena tersebut dikaitkan dengan beberapa pemikiran para hukum di tanah air seperti Prof. Mochtar Kusuma Atmadja (dengan teori Hukum  dan Pembangunan), Prof Satjipto Rahardjo (dengan teori Hukum Progressive), Prof Romli Atmasasmita (dengan Hukum Integratif),  Prof. Jawahir Thantowi dengan Mahzab Tamsis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan Hukum Profetiknya dan sebagainya.

 

Para pakar hukum telah lama berusaha agar hukum dapat dimaknai dari segi substansinya dan bukan hanya dari pasal-pasal yang mati namun lepas dari konteks dan substansi keadilan. Para pemikir dan tokoh tersebut telah berusaha memberikan yang terbaik dalam bidang keilmuannya.

 

Bagaimana dengan para lawyer? Begitupun dengan advokat, adalah suatu keniscayaan (taken for granted) jika lawyer di era disrupsi ini harus menjadi the long life learner yakni manusia pembelajar yang tiada henti. Mereka harus mempersiapkan diri sedini mungkin untuk mengantisipasi dengan cerdas akan adanya berbagai kemungkinan turbulensi atau tsunami hukum terkait dengan teknologi yang terus berkembang. Terus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, mengasah ketrampilan, memupuk integritas, peduli kepada mereka yang less in power, dan membangun networks adalah kunci bagi advokat dalam mengarungi masa depan yang serba tidak pasti (uncertain). Selamat datang era baru!  

 

*)TM. Luthfi Yazid, advokat di Jakarta, peneliti dan pengajar di University of Gakushuin, Tokyo ( 2010-2011), alumnus School of Law University of Warwick (Chevening Scholarship), Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI). Tulisan ini pendapat pribadi.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua