Selasa, 19 Maret 2019

Revisi UU BUMN Dinilai Hambat Perkembangan Pasar Modal

Bertentangan dengan filosofi UU Pasar Modal yang mengedepankan penciptaan pasar dan penyelenggaraan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien.
Fitri Novia Heriani
Melli Darsa. Foto: Istimewa

Pemerintah dan DPR bersepakat untuk melakukan revisi terhadap UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN). RUU ini masih dalam tahap pembahasan di DPR. Meski belum diundangkan, RUU BUMN sudah mendapatkan kritik dari berbagai pihak termasuk Konsultan Hukum Pasar Modal, Melli Darsa. Dalam sesi wawancaranya bersama hukumonline, Rabu (13/3), Melli menegaskan bahwa RUU BUMN menghambat perkembangan pasar modal di Indonesia.

 

“RUU BUMN sangat tidak harmonis dengan perkembangan pasar modal yang sehat, jadi fundamentalnya sudah tidak tepat karena dia memposisikan dirinya sebagai lex specialis, itu satu. Karena kalau untuk Tbk tetap yang menjadi UU lex specialis adalah UU Pasar Modal,” Kata Melli.

 

Bahwa kemudian mungkin ada esensi tertentu di dalam RUU BUMN dan berhubungan dengan pasar modal, lanjut Melli, maka RUU BUMN harus menyelaraskan dengan prinsip UU Pasar Modal, di mana prinsipnya adalah setiap satu saham itu memberikan kesetaraan hak kepada setiap pemilik saham, terlepas dari persoalan kontrol atau tidak.

 

Jika merujuk pada Pasal 20 ayat (2) RUU BUMN, komposisi direksi Persero harus mencerminkan komposisi kepemilikan saham yang ditetapkan dalam RUPS. Hal ini cukup bertentangan dengan praktik yang terjadi saat ini, di mana komposisi direksi pada perusahaan tidak mutlak diberikan kepada pemilik mayoritas saham perusahaan.

 

RUU BUMN

Pasal 20:

 

Ayat (1)

“Direksi Persero terdiri atas direktur utama dan/atau direktur lainnya sesuai dengan kebutuhan.”

Ayat (2)

“Komposisi Direksi Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan komposisi kepemilikan saham dan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.”

 

Selain itu, Melli juga mempertanyakan campur tangan DPR RI dalam pengambilan keputusan bisnis. Menurutnya, dalam banyak situasi keputusan bisnis harus dilakukan dengan cepat tanpa adanya additional agreement dari DPR RI.

 

RUU BUMN justru memperluas kewenangan dan peran DPR RI di luar fungsi sebagai legislator. Selain itu, RUU BUMN akan menghambat prinsip efisiensi pasar modal, membuat BUMN tidak efisien dan non-kompetitif dalam membuat peraturan bisnis, meningkatkan potensi KKN serta tipikor di lingkungan BUMN, memperburuk indeks EoDB dan menghilangkan check and balance terkait BUMN antara eksekutif dan legislatif.

 

“Kalau RUU BUMN seperti yang dibicarakan itu sebenarnya bertentangan dengan pertumbuhan pasar modal yang sehat,” tambahnya.

 

Melli mengingatkan bahwa UU Pasar Modal memiliki filosofi penciptaan pasar dan penyelenggaraan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien. Artinya, UU Pasar Modal memiliki perilaku yang berbeda. Dalam konteks pasar modal, tambahnya, semua pihak memiliki kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Keberadaan RUU BUMN kemudian mengubah prinsip-prinsip pasar modal tersebut.

 

(Baca Juga: Konsultan Hukum Pasar Modal Pertanyakan Kejelasan RUU BUMN)

 

Bagi Melli, perbedaan mendasar antara Persero dan Tbk hanyalah dari sisi kepemilikan saham oleh negara. Meski demikian konsep dasar mengenai susunan direksi tidak memberikan perlakuan berbeda terhadap negara selaku pemegang saham mayoritas.

 

“Dan bahkan dengan penekanan terhadap hak pemegang saham minoritas ‘kan, justru kalau di sini menjdi pertanyaan kok tiba-tiba negara pemegang saham utamanya akibatnya si perusahaan itu dibebani dengan persyaratan tentang bahan yang tidak ada dalam kepentingan pemegang saham minoritas. Tapi lebih dari segi akuntabilitasnya pemegang saham utama dalam konteks yang lain, karena dia itu tetap memegang saham sebagai negara, itu tidak kompatibel,” tambahnya.

 

Kendati demikian, Melli menyatakan UU BUMN memang sudah seharusnya dilakukan revisi. Hanya saja RUU BUMN harus mengakomodir aspirasi dari seluruh pihak.

 

Wakil Ketua Umum Forum Hukum BUMN, Rico Junian Sidharta, menyampaikan bahwa RUU BUMN memiliki tujuan yang berbeda dan perubahan kedudukan BUMN menjadi lex specialis dari UU Pasar Modal. Hal ini akan berdampak kepada cara pandang dan prioritas pengelolaan BUMN Tbk termasuk direksi, persepsi dan perlakuan stakeholders termasuk Pemegang Saham Publik terhadap BUMN Tbk.

 

Menurut Rico, RUU BUMN memberikan penambahan mekanisme persetujuan dari sisi aksi korporasi dan adanya keberlakukan UU BUMN bagi AP BUMN. Pembentukan AP BUMN dalam RUU BUMN mewajibkan adanya persetujuan DPR, wajib menjadi pemegang saham mayoritas, dan wajib memiliki hak istimewa.

 

Sedangkan di sisi lain, AP BUMN dilarang membentuk perusahaan baru dan berkewajiban melakukan konsolidasi cucu BUMN yang telah terbentuk oleh BUMN induk.

 

“Hal-hal tersebut tidak cocok dengan tren bisnis digital yang berkembang saat ini, membatasi ekspansi usaha BUMN, berbagai kewajiban dalam pembentukan AP BUMN membuat ruang gerak BUMN dalam aksi korporasi menjadi terhambat, dan keterlibatan DPR RI dalam aksi korporasi pembentukan AP BUMN akan berdampak pada ketidaksetaraan informasi dengan pemegang saham minoritas, risiko transaksi benturan kepentingan, dan risiko insider trading,” jelasnya.

 

Di samping itu, RUU BUMN mewajibkan adanya laporan tahunan dilakukan tiga bulan setelah akhir tahun buku. Rico menilai ketentuan penyampaian laporan tahunan dalam RUPS paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun buku dikhawatirkan akan menyulitkan BUMN khususnya BUMN Tbk.

 

Atas pandangan tersebut, Rico menyampaikan rekomendasi kepada DPR untuk mempertimbangkan kembali substansi RUU BUMN inisiatif DPR berdasarkan pertimbangan beberapa dampak negatif RUU BUMN eksisting terhadap BUMN Tbk. Dan Kementerian BUMN berinisiatif mengajukan RUU BUMN yang dapat meningkatkan kecepatan dan kapabilitas BUMN untuk menjadi World Class Company dan Agent of Development (dalam negeri) secara seimbang.

 

“Untuk stakeholders pasar modal, harus mendorong dan membantu mengawal RUU BUMN yang dapat meningkatkan kapabilitas BUMN Tbk dan melindungi kepentingan pemegang saham publik sebagai salah satu stakeholders BUMN Tbk,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua