Selasa, 19 March 2019

Tanggapan BPK atas Konstitusionalitas Masa Jabatan Anggota

BPK menyerahkan sepenuhnya kepada MK untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Secara kelembagaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tidak dapat memberikan keterangan secara independen dan obyektif tentang uji materi Pasal 5 ayat (1)  UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan terkait masa jabatan anggota BPK yang dibatasi selama dua periode (10 tahun) dalam Perkara No. 3/PUU-XVII/2019 yang diajukan Anggota BPK, Rizal Djalil.

 

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif menerangkan mekanisme pemilihan anggota BPK dilakukan melalui proses seleksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dengan No. 2 Tahun 2018.  

 

Jadi, kata dia, kalaupun permohonan uji materi Pasal 5 ayat (1) UU BPK dikabulkan tidak menjamin terpilihnya kembali anggota BPK. “Proses persidangan permohonan perkara ini, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim MK untuk memberikan putusan seadil-adilnya,” kata Bahtiar di Gedung MK, Jakarta, Senin (18/3/2019). (Baca Juga: Ahli: Harusnya Anggota BPK Mengikuti Masa Jabatan Anggota DPR)

 

Pasal 5 ayat (1) UU BPK menyebutkan, “Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

 

Sementara, Jacob Tobing yang dihadirkan MK sebagai pihak pemberi keterangan,  mengatakan masalah BPK sudah dibicarakan sejak rapat Panitia Ad Hoc (PAH) terkait amandemen UUD 1945 pada Oktober 1999 sampai 2002.

 

“Semangatnya adalah semangat reformasi, seperti pembatasan kekuasaan, perlu diterapkannya mekanisme checks and balances, pengelolaan negara yang lebih baik dan sebagainya. Salah satu yang diputuskan untuk membentuk BPK yang bebas dan mandiri,” kata Jacob dalam persidangan yang diketuai Anwar Usman.

 

Dia menambahkan anggota BPK diusulkan oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Tetapi perintah membentuk BPK adalah dari UUD 1945 dan BPK merupakan badan yang bebas dan mandiri. Setelah melalui pembahasan dan tukar pikiran yang panjang, pengaturan lebih lanjut mengenai BPK dituangkan dalam UU BPK. “Saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan,” katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua