Rabu, 20 Maret 2019

Wacana Memperluas Unsur Kerugian Keuangan Negara di Revisi UU Tipikor

Penerapannya harus dilakukan secara hati-hati.
Aji Prasetyo
Seminar tentang revisi UU KPK, Selasa 19 Maret 2019. Foto: RES

Ada sejumlah pembahasan dalam Seminar Nasional "Urgensi Pembaruan UU Tindak Pidana Korupsi" yang diadakan pada Selasa (19/3). Salah satu pembahasan dalam acara ini yaitu mengenai perluasan unsur kerugian keuangan negara dalam UU Tipikor. Dalam Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena dua alasan.

Pertama, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Masih dalam Penjelasan UU Tipikor, yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

(Baca juga: Berhati-Hatilah!!! Ada 12 Jenis Pidana Tambahan yang Dapat Dikenakan Terhadap Korporasi).

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan selama ini pengembalian kerugian negara didasarkan hanya pada apa yang telah diambil. Hal ini memang sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tipikor yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Padahal menurut Saut ada dampak yang cukup signifikan yang diakibatkan oleh perilaku korupsi yang nantinya berpotensi besar merugikan keuangan negara. Contohnya saja dalam berbagai perkara korupsi lingkungan yang menyebabkan negara mengeluarkan biaya untuk melakukan konservasi. "Kerugian negara itu bukan apa yang diambil, tapi apa kerusakan yang muncul. Kalau mau bicara analisis penting untuk melakukan sesuatu, analisis itu ada pencegahannya," ujae Saut.

Dalam perkara korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang menjerat mantan Ketua DPR sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. Selain kerugian negara dalam jumlah materi yang cukup besar, efek dari korupsi ini juga sangat signifikan. "e-KTP yang kerugian negara besar itu dampaknya kan sampai sekarang ada. e-KTP yang berserakan kemarin itu karena pengerjaannya tidak prudent," terangnya.

Menurut Saut ada implikasi lain dalam kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang juga harus diperhitungkan. KPK menurutnya selama ini sudah cukup progressive dalam menerapkan akibat lain dari kasus korupsi, tetapi jauh lebih baik apabila didukung dengan UU Tipikor yang baru agar ada kepastian hukum.

Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan dari perkara lingkungan yang ditangani pihaknya memang mempunyai implikasi terhadap keuangan negara. Salah satu contohnya memperbaiki ekosistem yang rusak.

Pria yang kerap disapa Roy ini mengatakan di salah satu daerah pernah ditemukan 10 ribu m3 penebangan hutan liat. Dilihat dari kasus ini, bukan hanya lingkungan yang dirusak, tetapi negara juga dirugikan karena tidak masuk pembayaran pajak.

"Dalam 3 tahun ada 362 penindakan kerugian lingkungan Rp19 triliun. Kalau kerugian lingkungan sama dgn kerugian negara itu besar sekali. Kerusakan ini erat kaitannya dengan kerugian negara," tuturnya.

Harus hati-hati

Budi Prastowo, ahli hukum pidana Universitas Parahyangan menyetujui apabila dilakukan perluasan unsur kerugian keuangan negara. Tapi ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan sebelumnya.

Seperti apakah biaya sosial dan ekonomi akibat dari perbuatan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara termasuk dalam delik Pasal 2 dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Sebab menurutnya dalam hukum ada definisi dalam kerugian keuangan negara makanya harus diperhatikan apakah hal tersebut masuk dalam definisi ini.

Sebelum kata "dapat" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, kerugian keuangan negara harus nyata terjadi, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor dianggap belum merupakan delik formil karena tidak merumuskan apa yang dilarang.

"Pasal 2 dan 3 UU Tipikor secara teoritis bisa kita diskusikan sehingga cakupan luas sekali. Sepanjang perbuatan melawan hukum, korupsi Pasal 2 dan 3 UU Tipikor bisa dikenakan. Karena rumusan luas, maka dalam penerapannya harus hati-hati, jangan diperluas lagi. Pendekatannya bukan cuma unsurnya tapi hakekat perbuatan" tuturnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua