Rabu, 20 Maret 2019

Fauzie Yusuf Hasibuan: Era Digital Ubah Paradigma Pelayanan Advokat

Penguatan organisasi perlu dilakukan sekaligus pembelajaran bagi advokat.
Muhammad Yasin

Terpilih sebagai nahkoda Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) pada pertengahan Juni 2015, Fauzie Yusuf Hasibuan mengemban amanah yang tak mudah. Pria bergelar doktor ilmu hukum ini dihadapkan pada kondisi internal organisasi advokat, sekaligus pada realitas eksternal, yakni tuntutan globalisasi terhadap pelayanan jasa hukum oleh advokat.

 

Mau tidak mau, pria kelahiran Medan, 3 Mei 1954 ini  harus menghadapi tantangan internal dan eksternal itu sekaligus. Bersama pengurus DPN Peradi lainnya, Fauzie melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas advokat. Membuka pintu kerja sama dengan dunia luar salah satunya.

 

Perkembangan teknologi, dikenal sebagai era digital, suka atau tidak, ikut mempengaruhi pelayanan advokat dan firma hukum kepada klien. Walhasil, di era disrupsi informasi ini pula para advokat harus mengubah paradigma pelayanan mereka. Sarana dan prasarana teknoogi perlu dimanfaatkan.

 

Dampak perkembangan teknologi itu hanya salah satu bagian kecil dari perbincangan Ketua Umum DPN Peradi 2015-2020 itu dengan Hukumonline. Sambil minum kopi di salah satu sudut kota Jakarta, Fauzie menyampaikan penjelasan dan pandangan-pandangannya. Sebagian penjelasan sudah ia tuangkan secara tertulis, dan sebagian lagi disampaikan dalam wawancara. Berikut petikannya:

 

Perkembangan teknologi begitu cepat dan mempengaruhi profesi advokat. Apa yang dilakukan Peradi untuk meningkatkan kemampuan anggotanya?

DPN Peradi periode 2015-2020 berusaha memastikan agar visi dan misi yang diamanatkan kepada pengurus dapat dicapai. Action plan-nya disusun dalam rencana strategis dan dituangkan dalam program kerja Peradi. Penilaiannya diukur dari tahun ke tahun, dan pada Rapat Kerja Peradi IV di Medan Desember lalu, hasilnya 90 persen memperoleh capaian sangat baik. Eksistensi Peradi sebagai organ negara bergulir dengan cepat pada tahapan kepercayaan di masyarakat, seperti melakukan kegiatan pendidikan dan menggelar pertemuan-pertemuan ilmiah sebagai transformasi ilmu. Ada juga kerjasama dengan instansi pemerintah, sipil maupun militer, baik dengan instansi pusat maupun daerah. Peradi juga mengembangkan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu; memberikan pendapat kepada instansi pemerintah dalam program legislasi. Inilah yang kami sebut sebagai proses pencapaian penguatan organisasi yang di dalamnya ada pembelajaran kepada advokat, yakni upaya meningkatkan kualitas sumber daya advokat.

 

Kemajuan teknologi dan kebutuhan global, mendorong firma hukum Indonesia bekerjasama atau berafiliasi dengan lawfirm asing. Apakah ini sesuatu yang mengkhawatirkan bagi Peradi?

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi begitu cepat dan tak mungkin dihindari. Termasuk oleh mereka yang berprofesi sebagai advokat. Menyikapi perkembangan teknologi informasi itu, Peradi tidak skeptis. Sebab, kami memandang bahwa era digital yang begitu cepat berproses akan mengubah paradigma berfikir para advokat Indonesia terutama dalam memberikan pelayanan hukum. Misalnya, Peradi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi itu lewat data keanggotaan dan beberapa pelayanan. Di era digital, advokat tak bisa lagi mengandalkan tatap muka dengan klien. Pemberian legal opinion bisa memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga lebih efisien, terkoneksi dengan cepat. Tetapi saya percaya advokat dank lien tetap harus terkoneksi harus tetap ada interaksi, apalagi yang litigasi. Ada rasa nyaman dan aman bagi klien jika bertemu atau didampingi oleh lawyer-nya. Demikian juga untuk alasan perlindungan data yang dimiliki klien. Jadi, ke depan, firma hukum pada umumnya atau advokat pada khususnya memang dituntut untuk memberikan pelayanan yang responsif, aman dan ekonomis. Ada pergeseran pelayanan, transformasi dari pelayanan konvensional ke pelayanan berbasis digital.

 

Dalam dua tahun terakhir, DPN Peradi juga telah berusaha melakukan pendekatan standar global. Pertama, Peradi memberikan pelayanan informasi dan kebutuhan administrasi kepada seluruh anggota di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kedua, Peradi juga intens melakukan kerjasama dengan International Bar Association (IBA) guna mempersiapkan advokat Indonesia menjalin jaringan atau networking sekaligus memasuki komunitas advokat internasional. IBA juga sudah menaruh kepercayaan kepada Indonesia, dimana tahun ini kemungkinan akan digelar lagi pertemuan internasional di Bali. Mungkin digelar pada Juli mendatang. Ini adalah wujud concern DPN Peradi pada dampak globalisasi dan perkembangan teknologi terhadap pelayanan advokat. Ketiga, berkaitan dengan kegiatan pro bono pun Peradi telah menjalin kerjasama dengan Law Council Australia. Ini sebaga bagian dari upaya Peradi memperkuat dan membuka access to justice. Keempat, pengetahuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi. Peradi telah bekerjasama dengan Asian Mediation Association (AMA) dan konferensinya yang ke-5 digelar di Jakarta dihadiri puluhan negara Ini juga bagian dari kebutuhan global. Kelima, sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi, Peradi bekerjasama dengan Microsoft untuk mempersiapkan kantor advokat yang modern. Masih banyak upaya lain yang menunjukkan bagaimana seharusnya organisasi advokat dan firma hukum memasuki era digita seperti sekarang.

 

Berapa jumlah advokat asing per akhir 2018 yang dapat rekomendasi dari Peradi?

Kehadiran advokat asing di Indonesia adalah bagian dari globalisasi pelayanan hukum itu. Tetapi ada prosedur yang harus ditempuh para pengacara asing itu ketika memberikan jasa hukum di Indonesia. Mereka wajib mengikuti Pendidikan Khusus Advokat Asing yang materi kurikulumnya ditekan pada kode etik profesi advokat, fungsi dan peran advokat di Indonesia, serta UU Advokat. Selanjutnya mereka mengikuti ujian. Hanya yang lulus ujian yang berhak mendapatkan rekomendasi. Sepanjang periode 2005-2019, DPN Peradi telah menerbitkan 560 rekomendasi bagi advokat asing.

 

Perlukah pengaturan lebih detil tentang masalah ini?

Harmonisasi aturan yang mengikat advokat asing berpraktek dilakukan sejumlah pihak. Pemerintah sebagai regulator sekaligus pemberi izin kerja, sedangkan Peradi berperan sebagai pemberi rekomendasi.

 

Kalau ya, bagian mana dan apa yang harus diperjelas?

Regulasi harus memberikan jaminan dan kepastian tentang tata laksana pekerjaan advokat asing. Demikian pula sanksi, perlu ketegasan aturan sanksi bagi bagi advokat asing. Yang lain adalah memperjelas tupoksi pengawasan advokat asing yang bekerja di Indonesia. Butuh sinergi para pemangku kepentingan agar harmonisasi regulasi ini berjalan dengan baik.

 

Advokat Indonesia terus bertambah jumlahnya. Apakah pernah dilakukan analisis kebutuhan, berapa jumlah advokat yang ideal?

Mengenai proporsi jumlah advokat dengan jumlah penduduk, ada pendekatan yang dapat digunakan. Misalnya di Amerika Serikat satu advokat berbanding kurang dari 400 orang penduduk. Di Jepang, yang menggunakan Civil Law, satu advokat sebanding dengan 10.000 orang penduduk. Ini tentu karena warga Jepang punya budaya malu yang berpengaruh pada upaya mereka membawa kasus ke pengadilan. Jika model Amerika yang dipakai, maka Indonesia membutuhkan lebih kurang 625 ribu advokat. Sebaliknya, jika model Jepang yang dipakai, kita membutuhkan kurang dari 25 ribu advokat. Seingat saya Profesor Satjipto Rahardjo pernah menyinggung pendekatan ini.

 

 

Bukankah semakin banyak advokat, semakin sulit mengawasi?

Tidak, kalau terkoneksi dalam sistem digital. Asalkan penegakan kode etik dan eksekusi putusannya dijalankan dengan baik. Tetapi aparat penegak hukum dalam sistem penegakan hukum harus mempunyai kepedulian terhadap pemberitahuan pelaksanaan eksekusi dari Peradi. Kalau ada anggota yang terbukti melanggar kode etik, aparat penegak hukum lain juga harus menghormati putusan itu sebagai bagian dari penegakan hukum.

 

Salah satu buktinya, list advokat yang terkena OTT terus bertambah. Apa yang dilakukan Peradi?

Peradi selalu mengimbau anggotanya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum dan kode etik ketika membela klien. Secara kelembagaan Peradi menghormati proses hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum lain; dan seharusnya juga ada penghormatan yang sama terhadap tindakan penegakan kode etik yang dilakukan Peradi.

 

Faktanya, organisasi advokat begitu sulit bersatu, bahkan sampai masuk ke dunia peradilan. Apa yang membuat Peradi menempuh upaya hukum itu?

DPN Peradi punya kewajiban moral untuk melaksanakan amanat Munas. Kita ikuti saja bagaimana proses hukum itu berjalan di pengadilan. Tetapi pada dasarnya Peradi tetap membuka diri kepada rekan-rekan advokat lain untuk bersatu di bawah Peradi. 

 

UU Advokat termasuk yang sering dimohonkan pengujian ke MK. Bagaimana Peradi menanggapi upaya semacam itu?

Pengujian UU Advokat adalah hak masyarakat untuk mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Ini berkaitan dengan konsistensi para pemangku kepentingan dan pelaku sejarah pembentukan UU Advokat. Dari sisi historis, pada waktu terbentuknya UU Advokat, semua pemangku kepentingan punya semangat yang sama dan bergelora, menginginkan terbentuknya UU Advokat yang dilandasi cita-cita single bar. Dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, single bar seharusnya tidak dipermasalahkan lagi.

 

Bukankah pengujian itu mengindikasikan pentingnya revisi UU Advokat? Misalnya untuk menyesuaikan dengan putusan MK sesuai UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Memang, ada beberapa bagian dari UU Advokat yang telah diputus Mahkamah Konstitusi perlu diperbaiki. Tentu saja, perubahan Undang-Undang adalah ranahnya legislatif atau DPR dan eksekustif atau Pemerintah. Yang paling penting harus dijaga adalah independensi, jangan sampai ada campur tangan pemangku kepentingan lain terhadap independensi advokat. Kalau masih ada campur tangan, penegakan hukum akan kacau.

 

Yang lain, peran organisasi advokat dalam proses legislasi di DPR. Apakah Peradi sering dimintai masukan?

Dalam proses legislasi nasional dan daerah, Peradi sering memberikan masukan. Misalnya dalam Pokja RUU Kepailitan, RUU Hukum Acara Perdata, RUU Perlindungan Saksi dan Korban, RUU Kewarganegaraan, RUU Hukum Acara Pidana. Bahkan dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Peradi melalui anggota yang diberi amanah, memberikan masukan-masukan berharga dalam proses legislasi tersebut.

PERADI Fauzie Post power syndrome????
 - Agam
04.04.19 10:58
"DPN Peradi punya kewajiban moral untuk melaksanakan amanat Munas. Kita ikuti saja bagaimana proses hukum itu berjalan di pengadilan. Tetapi pada dasarnya Peradi tetap membuka diri kepada rekan-rekan advokat lain untuk bersatu di bawah Peradi." Ini salah satu bukti bila PERADI Fauzie & Otoo Hasibuan sangat ingin memonopoli Organisasi Advokat, zaman sudah berubah Pak! Hormati keberadaan PERADI Suara Advokat Indonesia, PERADI Rumah Bersama Advokat, KAI,IKADIN & Organisasi Advokat lain!
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua