Rabu, 20 March 2019

Memahami Seluk Beluk Perpajakan di Sektor E-Commerce Indonesia

​​​​​​​Diskusi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan terkini dari kebijakan hukum terkait perekonomian digital saat ini di Indonesia.
Tim Hukumonline

Era disrupsi teknologi terus menerpa Indonesia. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital yakni semakin maraknya bisnis atau transaksi perdagangan dengan memanfaatkan internet sebagai alat komunikasi atau kerja sama baik antar perusahaan maupun individu.

 

Indonesia disebut-sebut memiliki potensi menuju ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Hal ini diperkukuh dengan potensi jumlah pengguna transaksi digital di Indonesia yang sangat tinggi. Berbagai dukungan mesti diberikan khususnya terkait pembangunan infrastruktur agar potensi tersebut dapat tercapai.

 

Dukungan lainnya berkaitan dengan regulasi hingga perlindungan data pribadi bagi konsumen. Beberapa waktu belakangan, pemerintah membuat peta jalan untuk system perdagangan nasional berbasis elektronik tahun 2017-2019 (e-Commerce Road Map). Tujuan road map ini untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital Indonesia ke depan.

 

Dalam mengimplementasikan peta jalan e-commerce, beberapa waktu lalu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan peraturan baru tentang perlakuan perpajakan e-commerce untuk platform marketplace dan platform lain di luar marketplace. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai peraturan ini, Hukumonline.com mengadakan diskusi dengan tema “E-Commerce Indonesia: Road Map dan Perkembangan Kebijakan Perlakuan Perpajakan” di Jakarta, pada Kamis 28 Maret 2019.

 

Sejumlah pembicara kompeten akan hadir dalam diskusi ini. Mulai dari perwakilan instansi pemerintah, asosiasi e-commerce Indonesia hingga praktisi hukum di sektor ekonomi digital. Diskusi ini terbuka bagi siapapun berminat, khususnya para corporate legal maupun lawyer yang ingin mengetahui perkembangan hukum di sektor e-commerce. Jika Anda tertarik, silakan klik di sini.

 

 

Untuk diketahui, dalam peta jalan e-commerce tersebut, terdapat beberapa target yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Mulai dari menyelesaikan peraturan pemerintah tentang transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, menyusun regulasi kewajiban pelaku usaha e-commerce untuk mendaftarkan diri termasuk pelaku usaha asing dengan target peraturan menteri perdagangan tentang ketentuan dan tata cara pendaftaran dan penerbitan nomor identitas pelaku usaha transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (TPMSE).

 

Target lainnya adalah melaksanakan edukasi perdagangan berbasis elektronik bagi para pembuat kebijakan agar para stakeholders mendapatkan pemahaman tentang perdagangan berbasis elektronik sesuai peran masing-masing, dan mengembangkan fasilitator edukasi perdagangan berbasis elektronik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua