Rabu, 20 March 2019

Giliran Advokat Peradi Uji Pasal Obstruction of Justice

Pemohon meminta agar pasal menghalangi/merintangi/menggagalkan proses hukum perkara korupsi, profesi advokat dikecualikan ketika membela kliennya dengan itikad baik.
Aida Mardatillah
Sejumlah advokat pengurus DPC Peradi Jaksel usai mendaftarkan pengujian Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor di Gedung MK, Rabu (20/3). Foto: Humas DPC Peradi Jaksel

Aturan pidana bagi pihak yang menghalangi proses hukum dalam perkara korupsi (tipikor) dalam Pasal 21 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 kembali dimohonkan pengujian. Pasal ini lazim disebut obstruction of justice atau menghalangi proses hukum dalam perkara korupsi yang bisa menjerat siapapun termasuk advokat.  

 

Pemohonnya, para advokat yang tercatat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan (DPC Peradi Jaksel). Mereka adalah Octolin Hutahalung, Nuzul Wibawa, Hernoko D. Wibowo, Andrijani Sulistiowati. Spesifik, mereka mempersoalkan frasa “setiap orang” dan “langsung dan tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor.

 

“Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor dinilai sangat meresahkan kalangan advokat dan rawan kriminalisasi advokat. Bahkan, beberapa advokat sudah menjadi korban kriminalisasi akibat berlakunya pasal itu,” ujar Octolin usai mendaftarkan pengujian Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor di Gedung MK Jakarta, Rabu (20/3/2019). Baca Juga: Advokat Minta Mekanisme Hak Imunitas Diperjelas  

 

Selengkapnya Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

 

Octolin menilai berlakunya Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor ini profesi advokat merasa terbelenggu meskipun dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki niat (itikad baik) yang mulia guna menegakkan hukum dan keadilan (itikad baik). Akan tetapi, dalam prakriknya niat tersebut dapat dianggap sebagai tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses hukum yang berlangsung.

 

“Karena itu, DPC Peradi Jaksel mengajukan uji materi Pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor untuk kepentingan seluruh advokat,” kata Octolin.

 

Dia menerangkan seorang advokat dalam menjalankan profesinya dilindungi hak imunitasnya sesuai Putusan MK No. 26/PUU-XI/2013 terkait pengujian Pasal 16 UU Advokat. Dalam Putusan MK No. 26/PUU-XI/2013, Pasal 16 UU Advokat diperluas hak imunitas/perlindungan advokat yang tidak bisa dituntut secara pidana atau perdata dalam rangka kepentingan pembelaan klien baik di dalam maupun di luar persidangan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua